Peran Organisasi Profesi Dokter Dalam Pelayanan

21
Aladin Anggota IDI Cabang Padang

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para dokter dari seluruh  Indonesia (keputusan MK 2017). Perkumpulan dokter yang pada awal berdirinya tahun 1926 bernama Vereniging van Indische Artsen berubah namanya menjadi Vereniging Van Indonesische Genesjkundigen.

Perubahan kata “Indische” (Hindia belanda) menjadi “Indonesische” (Indonesia), menurut Prof Bahder Djohan berlandasan politik dengan timbulnya rasa nasionalisme (dimana dokter pribumi dianggap sebagai dokter kelas dua).

Paska perang kemerdekaan tahun 1950 diadakan Muktamar Dokter Warganegara Indonesia yang  bertujuan untuk mendirikan suatu perkumpulan dokter warga negara Indonesia yang baru, dan merupakan wadah representasi dunia dokter Indonesia.

Baik dalam maupun luar negeri. Nama Ikatan Dokter Indonesia disingkat IDI baru muncul setelah disahkannya anggaran dasar (AD) untuk pertama sekali tahun 1952 oleh notaris R. Kardiman. Sejak berabad-abad yang lalu peran organisasi profesi dan dokter sangatlah jelas dan simpel.

Mengembangkan ilmu dan seni dalam menegakkan diagnosis penyakit, menumbuhkan pertimbangan klinis (clinical judgment), memberikan pengobatan (treatment) yang akan mengembalikan kesembuhan pasien dan memberikan ramalan akan kemungkinan perjalanan penyakit masa yang akan datang (prognosis).

Namun beberapa abad kemudian terjadi perubahan dimana seorang dokter dituntut tidak lagi hanya seorang pakar dalam dunia kedokteran dan penyembuh tapi juga seorang manajer, profesional, kolaborator, pendamping (advocate) dan sarjana (scholar).

Memasuki abad ke 21, profesi dokter dihadapkan pada perkembangan yang cepat dari teknologi, perubahan kekuatan pasar, masalah perubahan sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan, bioterorisme dan globalisasi.

Akibatnya, menurut Royal College of Physicians (2005), seorang dokter sering digambarkan sebagai sesorang yang mempunyai komunikasi yang buruk, angkuh (arrogant), cendrung defensive, resisten terhadap perubahan, lebih banyak mementingkan diri sendiri (self interested) dan eksklusif.

Sejatinya praktek kedokteran adalah suatu “moral enterprise”. Perilaku profesionalnya dibangun di atas fondasi etik dan moral dan diyakini akan meningkatkan kepentingan orang yang dilayani oleh dokter. Sayangnya, ini tidak selalu terjadi ketika agenda ekonomi, komersial, dan politik begitu sering didahulukan daripada kewajiban etis (JAMA 1999).

Profesi medis dibangun di sekitar jaringan hubungan yang tercipta antara dokter dan “orang lain” atau komunitas tidak hanya “orang sakit” sehingga kewenangan klinik (clinical privilege) yang diserahkan masyarakat dan dilanjutkan dengan proses pemberian mandat (credensialing) serta izin (licensing) merupakan bentuk akuntabilitas profesionalisme dokter.

Akuntabilitas Profesionalisme Dokter

Akuntabilitas Profesional dokter dapat diartikan sebagai kegiatan pengaturan diri yang dilakukan oleh dokter yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari kinerja profesionalismenya.

Terdapat dua komponen profesionalisme dokter. Yaitu conduct  atau prilaku dan kompetensi atau kecakapan. Conduct terdiri dari sikap empati dan kewajiban melayani (duty of care). Sementara kompetensi terdiri dari pengetahuan dan ketrampilan (skill) serta fisik.

Dalam teori model akuntabilitas bertingkat dikatakan bahwa akibat relasi dokter dan pasien dalam suatu pelayanan kesehatan terintegrasi berdampak terhadap dua jenis akuntabilitas. Yaitu akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas politik.

Akuntabilitas ekonomi terjadi pada investor, pembayar rumah sakit dan pekerja. Sementara akuntabilitas politik terjadi ada hubungannya dengan pemerintah dan organisasi profesi. Tuntutan akan akuntabilitas profesionalisme dokter dalam pelayanan kesehatan akhir-akhir ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dokter di Indonesia dan meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan pelayanan kedokteran.

Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan hukum akibat malpraktek, fraud dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh dokter. Tingginya biaya Pendidikan dokter dan pola hidup yang hedonis ditenggarai sebagai penyebabnya.

Pelayanan Kesehatan dan Kedokteran

Menurut deklarasi Almaata 1978, pelayanan kesehatan terdiri dari Upaya Kesehatan Wilayah (UKW), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Keluarga (UKP). UKW merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan multi sektor dan bersifat kewilayahan seperti pembangunan nasional atau wilayah yang berwawasan kesehatan.

UKM adalah upaya kesehatan yang berbasis kebutuhan kesehatan masyarakat (public health) yang lebih menitikberatkan pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit baik primer maupun sekunder. UKP adalah upaya Kesehatan yang lebih berfokus pada perawatan kesehatan individu dan keluarga (medical care) sehingga sering disebut dengan pelayanan kedokteran.

Baca Juga:  Makna Kedatangan Anies ke Sumbar

Dalam penerapannya UKP dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mengatasi sebagian kebutuhan kesehatan individu dan keluarga dilaksanakan oleh dokter umum dan spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer (Sp.KK-LP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) untuk kebutuhan layanan lebih lanjut dilaksankan oleh dokter spesialis (sekunder) dan sub spesialis (tertier).

Pelayanan praktik kedokteran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang merupakan UU bersifat khusus dan dilengkapi dengan UU No 44 tentang Rumah Sakit dan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sementara peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Aturan Organisasi IDI dan Peraturan Menteri Kesehatan merupakan aturan pelaksana praktik kedokteran. Hal yang paling sering disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran adalah terkait pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran.

Pada Pasal 49 Ayat 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran dilakukan oleh organisasi profesi. Pasal 54 Ayat 2 disebutkan bahwa pembinaan praktik kedokteran dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bersama-sama dengan organisasi profesi.

Pada pasal 71 disebutkan Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Jadi dapat kita lihat bahwa ada 4 lembaga yang membina dan mengawasi praktik kedokteran yaitu Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, KKI dan IDI.

Peran IDI dalam Pelayanan Kesehatan

Menurut World Medical Association (WMA) 2005, peran organisasi profesi dokter adalah terkait dengan Pendididikan dokter (Education), Pemberian izin (Licensing) , Regulasi (Regulation) dan Representasi (Represenstation).

Terlihat di sini bahwa peran IDI sangat luas dalam pelayanan Kesehatan. Mulai dari hulu (pendidikan dokter) sampai ke hilir (praktik dokter) yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pada proses pendidikan dokter, IDI berperan dalam menyususun standar kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan level pendidikan dokter (dokter, spesialis, subSp.), melakukan uji kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi. Represantasi peran IDI dalam Pendidikan dokter dilakukan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI).

Setelah selesai menamatkan pendidikan dokter, seorang dokter akan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia. STR ini merupakan tanda bukti bahwa pemerintah sebagai representasi masyarakat telah memberikan kewenangan klinik (clinical privilege) sebagai dasar untuk melakukan “duty of care” sebagai seorang dokter secara legal di negara Indonesia.

Di sisi lain UU Praktik Kedokteran pada BAB VII, pasal 36 mengamanatkan setiap dokter memiliki Surat Izin Praktek (SIP). Proses licensing ini menjadi kewenangan kabupaten/kota dan mempersyaratkan adanya rekomendasi dari organisasi profesi.

Rekomendasi ini menjadi penting terkait dengan akuntabilitas profesionalisme dokter. Yaitu etik (conduct) dan kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan kondisi fisik. Rekomendasi ini dikeluarkan oleh IDI cabang dan prosesnya harus dilakukan berbasis bukti (evidence based).

Pada saat melakukan pelayanan kedokteran, seorang dokter harus dibekali dengan standar dan SOP seperti standar etik (code of conduct), standar pelayanan (PNPK), standar prosedur (PPK) dan harus tetap menjaga mutu pelayanan dengan menerapkan kendali mutu dan kendali biaya dengan melakukan riview ataupun audit medik.

Pengawasan pelaksanaan kode etik profesi kedokteran ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah. Sementara itu standar pelayanan, standar mutu, kendali mutu dan kendali biaya serta audit medik, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Majelis Pengembangan Praktik Kedokteran (MPPK).

Dalam pelaksanaan pelayanan seorang dokter juga harus mendapatkan haknya untuk pendidikan yang berkelanjutan (CPD) dan juga perlindungan hukum dari organisasi profesi dimana dia berada.

Kedua hak ini sesuai dengan amanat UU Praktik Kedokteran dilakukan oleh Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB) dan Bidang Hukum dan Pembelaan dan Pembinaan Anggota).

Akhirnya semua pembinaan dan pengawasan ini menjadi tanggung jawab ketua-ketua IDI di Cabang, Wilayah dan Pengurus Besar IDI agar pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh dokter aman untuk masyarakat dan juga aman untuk dokter serta organisasi profesi dokter Indonesia. (*)