Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketidakadilan Biang Radikalisme, Terorisme dan Separatisme

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Anwar Abbas Wakil Ketua Umum MUI
Anwar Abbas Wakil Ketua Umum MUI
Kalau di negeri ini muncul kelompok-kelompok radikal, teroris dan separatis kita hendaknya berani mengevaluasi diri dan bertanya, serta mencari jawabannya secara mendasar dan holistik dengan mengurai satu per satu variabel yang menjadi pemicunya.

Salah satu pemicu yang sangat dominan tentu adalah kekecewaan mereka kepada pemerintah, DPR dan lembaga yudikatif. Apa saja yang membuat mereka kecewa kepada lembaga-lembaga tersebut?

Pertama, pemerintah, DPR dan lembaga yudikatif tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai dari Pancasila.

Bahkan, kita lihat ada oknum-oknum yang merupakan pejabat negara dan atau pemerintah dalam hal yang terkait dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa atau menyangkut masalah keagamaan mereka hanya melihat dan menuding, serta membidik tokoh-tokoh dari agama tertentu saja.

Tapi, tidak bicara banyak tentang tindak kekerasan dan radikalisme yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari agama lain. Padahal, mereka-mereka itu juga merupakan pentolan-pentolan utama dalam mendorong tindakan radikalisme dan terorisme.

Bahkan, lebih jauh lagi dari itu yaitu separatisme. Tapi, mereka yang telah berbuat onar tersebut seperti tidak dijamah dan terjamah.

Kedua, dalam bidang hukum, penegakan hukum tampaknya tajam kepada kelompok tertentu dan tumpul terhadap kelompok tertentu lainnya. Kalau kesalahan itu dilakukan oleh bagian dari kelompok tertentu cepat sekali diproses.

Tapi kalau dari kelompok lain, sudah berteriak-teriak rakyat dari sabang sampai merauke meminta yang bersangkutan untuk diproses. Nyatanya, sampai hari ini yang bersangkutan masih saja bebas cuap-cuap dan melenggang sembari menyengat lawan-lawannya.

Ketiga dalam bidang politik. Wakil-wakil kita di DPR tersebut semestinya mereka benar-benar menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang memegang prinsip dari rakyat bersama rakyat dan untuk rakyat.

Tapi, kenyataannya mereka memang dipilih oleh rakyat, tetapi setelah mereka duduk di DPR mereka tidak lagi bekerja bersama rakyat dan untuk rakyat. Namun, mereka bekerja adalah untuk kepentingan partainya yang sudah terkooptasi dan dikendalikan oleh para pemilik kapital. Sehingga, produk UU yang mereka lahirkan tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat tapi lebih mengakomodasi kepentingan pemilik kapital.

Keempat dalam bidang ekonomi, para pemimpin di negeri ini lebih memperhatikan kepentingan dari pemilik kapital dari pada kepentingan rakyat. Padahal, konstitusi kita di Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Memang kita lihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR tersebut memang sudah berhasil menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi, rakyat yang mana yang sudah berhasil mereka sejahterakan dan bahkan sudah sangat-sangat sejahtera? Yaitu, mereka-mereka yang punya duit atau disebut dengan para pemilik kapital dan atau para oligarki.

Sementara fakir miskin dan anak terlantar yang diamanati oleh konstitusi supaya dipelihara oleh negara, nyaris tidak terurus dengan baik atau dalam bahasa lainnya yaitu masih jauh panggang dari api.

Hal-hal seperti inilah yang membuat rakyat resah dan kecewa, di mana keresahan dan kekecewaan tersebut mereka ekspresikan dengan berbagai cara.

Ada yang hanya diam seribu bahasa, ada yang hanya bisanya menggerutu-gerutu sendiri atau paling-paling yang bersangkutan mengungkapkan kekecewaannya kepada negara dan bangsanya kepada teman-temannya saja, tapi juga ada di antara mereka yang berani menulis dan atau bicara keras mengingatkan pemerintah dan DPR, serta lembaga yudikatif atas kekeliruan yang telah mereka lakukan yang telah menyimpang dari falsafah bangsa kita Pancasila dan hukum dasar yang ada di negeri ini yaitu UUD 1945.

Tapi di samping itu, juga ada yang mengekspressikannya lewat tindakan yang bersifat radikalistik, teroristik dan separatistik. Hal ini semua tentu jelas tidak kita inginkan. Untuk itu bagi mencegah hal tersebut kuncinya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan kekecewaan rakyat kepada pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Caranya, ciptakan kehidupan bernegara dan berbangsa yang bersih di mana mereka yang berada di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif benar-benar memiliki komitmen tinggi untuk hidup bersih, serta secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengimplementasikan falsafah bangsa kita yaitu Pancasila dan hukum dasar negara kita yaitu UUD 1945.

Oleh karena itu, bila para pemimpin dan para pejabat negara di negeri ini tidak serius melaksanakan dan mengimplementasikannya dan hanya menjadikan Pancasila dan UUD 1945 tersebut sebagai gincu pemerah bibir saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka, selama itu pulalah negeri ini tidak akan aman, tidak akan tentram dan damai. Bahkan, tidak mustahil bangsa ini akan terseret kepada masalah yang jauh lebih besar lagi yang akan membuat repot kita semua sebagai bangsa.

Oleh karena itu kalau kita ingin memberantas radikalisme, terorisme dan separatisme. Maka, kita jangan hanya berhenti dan terhenti pada tindakan radikalisme terorisme dan separatisme tersebut saja tapi kita harus berani menyelesaikan dan membongkar masalah tersebut sampai ke akar-akarnya.

Di mana yang menjadi biang dari semua hal tersebut adalah adanya praktik-praktik kezaliman dan ketidakadilan. Jadi, ketidakadilan-ketidakadilan inilah yang telah menjadi biang dari semua masalah yang ada di negeri ini saat ini. Termasuk dalam hal ini, masalah yang menyangkut radikalisme, terorisme dan separatisme yang sangat-sangat tidak kita sukai tersebut. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer