Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Transformasi Pers Indonesia

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Ninik Rahayu Anggota Terpilih Dewan Pers
Ninik Rahayu Anggota Terpilih Dewan Pers
KIPRAH pers nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Bisa dikatakan perkembangan kebebasan pers selalu beriringan dengan perkembangan demokrasi.

Pers dan kebebasan pers layaknya anak kandung yang akan tumbuh atau tenggelam seiring dengan subur atau keringnya demokrasi. Tidak berlebihan jika pers secara fungsional menjadi pilar, media, dan penjaga demokrasi.

Kebebasan Pers

Kebebasan pers jadi tuntutan hakiki yang mutlak diperlukan untuk menjaga objektivitas dan independensi di dunia pers. Dengan cara itu, pemberitaan dapat disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa rasa takut pada ancaman atau tekanan dari pihak mana pun.

Sebagai salah satu elemen demokrasi, keberadaan pers harus tetap dijaga agar senantiasa profesional dan bertanggung jawab. Dalam aktivitasnya, pers tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip independensi, jujur, imparsial, berimbang, dan objektif.

Nilai-nilai itulah yang menjadi raison d’etre perlindungan terhadap pers guna sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, bukan yang lain. Perkembangan teknologi telah mengantarkan pers pada revolusi media pers berbasis internet yang lebih terbuka, cepat, dan efisien.

Hal itu didorong pesatnya penetrasi internet di Indonesia. Menurut data we are social-Hootsuite, per Januari 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia bertambah 27 juta orang. Waktu yang digunakan untuk mengakses internet juga meningkat, dari 7 jam 59 menit menjadi 8 jam 52 menit.

Revolusi media pers akan bersinggungan pada sumber dan pencari berita yang tidak terbatas dari profesi wartawan atau jurnalis. Tetapi juga apa yang disebut sebagai jurnalis warga (citizen journalism) maupun jurnalis independen.

Dewasa ini perkembangan mereka begitu pesat. Bahkan secara kuantitatif melebihi media-media mainstream yang memiliki izin operasional bidang jurnalistik.

Tiga Problem Mendasar

Kondisi ini bisa dimaknai positif dalam memberikan akses lebih luas kepada publik terkait informasi maupun pemberitaan yang akurat, relevan, dan berbasis data. Namun, maraknya platform jurnalisme warga melalui media online juga memunculkan tiga persoalan.

Yaitu, berkaitan dengan jaminan mutu, independensi, dan pengawasan. Tentu saja pengawasan di sini bukan dalam arti pengawasan represif. Melainkan lebih pada pengawasan atas nilai-nilai jurnalisme yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan sehingga produk jurnalistik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerentanan terhadap misinformasi, hoaks, pornografi, kekerasan seksual berbasis online, dan ujaran kebencian merupakan ekses buruk atas tiga persoalan tersebut. Pada isu-isu sensitif seperti perempuan korban dalam kekerasan seksual, sebagian konten pemberitaan masih bersifat sensasional.

Misalnya, menonjolkan kronologi erotis dan pengungkapan identitas korban yang vulgar. Bahkan, ada yang dilakukan dengan real time report demi meningkatkan rating konten.

Arah Transformasi

Sebagai satu jaringan informasi yang luas, pers memiliki potensi besar dalam ikut memberikan edukasi serta kontrol. Bahkan, media antara (intermediary) terhadap layanan publik.

Fungsi intermediary itu sebenarnya menjadi fungsi strategis yang sudah berjalan dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Keduanya membutuhkan informasi berbasis data, independen, dan akuntabel yang bisa disediakan oleh insan pers.

Selain itu, fungsi untuk mendukung afirmasi terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal layak untuk dikembangkan. Ketika akses atas kekuasaan dan sumber daya tidak mampu dijangkau kelompok-kelompok tersebut, pers menjadi solusi dalam memberikan fungsi relational affirmation.

Selain itu, perlindungan insan pers masih menjadi problem klasik yang selalu mengemuka dengan temuan-temuan kekerasan terhadap insan pers. Divisi Advokasi AJI Indonesia mencatat ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021.

Jumlah itu terbanyak dalam 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Intimidasi (28 kasus) dan perusakan alat dan atau hasil liputan (22 kasus) jadi kekerasan dominan yang dialami jurnalis. Disusul kekerasan fisik (19 kasus), ancaman kekerasan atau teror (9 kasus), dan pemidanaan/kriminalisasi (6 kasus). Semua itu harus menjadi perhatian kita.

Segala dinamika, perkembangan, hambatan, dan tantangan yang melingkupi dunia pers Indonesia tidak boleh mengubah Haluan Pokok Pers (HPP) yang bebas dan bertanggung jawab sebagai salah satu pilar demokrasi.

Ke depan, fungsi pers harus seiring sejalan dengan kepentingan publik. Antara lain, mereka yang sering termarginalkan karena praktik-praktik yang mengatasnamakan kepentingan budaya, agama, akses pada sumber daya alam, dan lainnya.

Dengan revolusi media yang berkembang pesat, transformasi kualitas mutu atas produk dan sumber daya manusia pers itu harus terus ditingkatkan dengan didasari nilai-nilai jurnalistik.

Perlindungan dan pemenuhan hak bagi insan pers juga harus dilakukan. Tujuannya, menciptakan ekosistem kehidupan pers yang bebas, profesional, adil, dan bertanggung jawab. Selamat Hari Pers Nasional. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer