Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyoal Afirmasi Semu Penyelenggara Pemilu

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Ribut Lupiyanto Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration
Ribut Lupiyanto Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration
KOMISIONER penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah terpilih. Sedikitnya ada dua catatan penting terkait proses pemilihan yang dilakukan DPR tersebut.

Yang pertama adalah beredarnya susunan komisioner versi DPR sebelum fit and proper test berlangsung. Hasil pemilihan ternyata sama persis dengan isi edaran. Catatan kedua adalah soal keterwakilan perempuan. Dalam pemilihan kali ini pun, tidak ada bedanya dengan yang lalu. Keterwakilan perempuan tidak meningkat.

Afirmasi politik merupakan isu strategis yang masih termarginalkan. Regulasi pemilu telah mewajibkan pencalonan DPR dan DPRD dengan 30 persen keterwakilan perempuan. Analogi yang sama mestinya berlaku untuk komposisi komisioner KPU dan Bawaslu. Nyatanya, harapan itu masih jauh panggang dari api.

Komisioner KPU dan Bawaslu yang terpilih masih seperti periode sebelumnya. Yakni, hanya ada 1 perempuan atau 14,29 persen di KPU dan 20 persen di Bawaslu. Regulasi pemilu juga terbatas mengakomodasi 30 persen perempuan wajib dimasukkan dalam komposisi caleg.

Faktanya, ketentuan itu mudah disikapi sebatas formalitas. Pemilu 2019 mencatat terpilihnya 118 perempuan anggota DPR atau 20,5 persen. Afirmasi terbukti masih semu pada komponen politik.

Potret Perempuan

Potret buram memang masih menghantui kehidupan perempuan di negeri ini. Perempuan menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan. Setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan tak adanya perlindungan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mencatat 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari?Juli 2021. Angka itu melampaui 2020 yang tercatat 2.400 kasus.

Sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa selama 17 tahun (2004-2021) ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal.

Komnas Perempuan mencatat tiga hal yang kerap menjadi ranah kekerasan terhadap perempuan. Tiga ranah itu adalah ranah personal, publik, dan negara. Ranah personal artinya, pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim dengan korban.

Ranah publik, pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah, atau perkawinan. Pelakunya bisa majikan, tetangga, guru, teman sepekerjaan, tokoh masyarakat, atau orang yang tak dikenal.

Adapun ranah negara, pelaku kekerasan merupakan aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk peristiwa kekerasan akibat aparat tidak berupaya untuk menghentikan dan membiarkan tindak kekerasan tersebut.

Politik dan Kebijakan

Potret di atas menuntut kebijakan politik yang pro-perempuan dalam semua sektor. Afirmasi politik perempuan menjadi keniscayaan. Pitkin (1967) menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sehingga penting dilakukan tindakan afirmatif.

Perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah dari kursi (justice argument). Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili (experience argument). Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (interest group argument).

Kepemimpinan perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide di belakang kuota gender pemilihan adalah merekrut perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.

Politik afirmasi telah dianut melalui syarat 30 persen kepengurusan partai politik dan calon anggota legislatif. Hanya, pelaksanaannya masih setengah hati dan formalitas belaka. Strategi keseriusan mendorong perempuan tampil di depan masih minim.

Di bidang ekonomi, perempuan juga layak menempati pos-pos pucuk manajerial. Contohnya, manajemen AirAsia yang pernah berani mengangkat aktris Raline Shah sebagai komisaris independen. Raline dianggap sebagai figur tepat dan mewakili perempuan milenial.

Pendidikan perempuan penting menjadi prioritas perhatian. Perempuan memiliki hak berpendidikan setara laki-laki. Sekolah khusus perempuan bahkan diperlukan karena kekhasan kondisi dan peran tuntutan perempuan.

Penting bagi stakeholders pendidikan di Indonesia untuk mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan kondisi nir kekerasan. Furlong (dalam Baedowi, 2013) memaparkan setidaknya empat program yang dapat dikembangkan.

Pertama, membuat serial pelatihan tentang bagaimana cara mengelola rasa marah ke dalam bentuk yang lebih positif. Kedua, memasukkan pengertian dan pengetahuan tentang jenis-jenis kekerasan ke dalam desain ajar yang relevan dengan situasi psikologis siswa. Terutama untuk dan dalam rangka memperkenalkan makna empati, problem solving, dan mengelola amarah.

Ketiga, berani mengambil keputusan untuk membuat pelatihan tentang pengelolaan rasa marah dengan menggunakan teknik role playing, modeling, dan rewards terhadap anak, orang tua, dan bahkan guru secara berkala. Misalnya, minimal dua kali dalam setahun. Keempat, sekolah memiliki dokumen tertulis yang menjadi semacam statuta sekolah.

Pemerintah harus bisa meletakkan program pendidikan anak dan perempuan dalam skala prioritas. Pendidikan yang optimal dan terjangkau menjadi solusi untuk menekan angka kekerasan tersebut.

Kondisi itu menuntut konsekuensi terhadap dukungan politik penganggaran dan regulasi yang memadai. Misi itu mesti berkolaborasi mendapatkan dukungan legislatif dan dunia swasta. Keberhasilan capaian pendidikan menjadi kunci penting meneguhkan praktik nir kekerasan.

Faktor internal perempuan juga mesti dibangkitkan motivasinya untuk maju berkarya dan berkontribusi. Panggung telah digelar, maka saatnya perempuan berani tampil dan berekspresi. Event-event positif penting diperbanyak guna memberikan banyak ruang bagi perempuan untuk bersosialisasi dan berdinamisasi.

Peran perempuan mesti berada pada jalur proporsional dan profesional. Keseimbangan peran bisa dilakukan dengan kemampuan manajerial yang andal. Arus globalisasi menuntut perempuan tidak ketinggalan perkembangan dan ikut menyongsong kemajuan.

Di sisi lain, tuntunan budaya dan agama terkait fungsi kodrati perempuan yang suci mesti tetap dijaga. Perempuan merupakan ibu dan manajer rumah tangga. Tidak berlebihan jika dia menjadi tiang utama penopang eksistensi negara. Bangsa ini menaruh asa besar kepada perempuan Indonesia untuk maju dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer