Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antrean biasa setiap tahun paling menunggu pembagian zakat, atau pembagian kupon untuk pengambilan sembako. Kali ini antrean cukup serius. Namun, antrean cukup bervariasi.
Jika antrean Solar di SPBU jelas ini merupakan persoalan bisa keterlambatan sampainya BBM, bisa saja karena kekurangan jatah BBM di daerah akibat meningkatnya permintaan BBM yang sulit cepat memenuhi pasar.
Tidak tertutup kemungkinan penimbunan permintaan barang di pasaran yang dalam jangka pendek akan menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan BBM sulit diatasi mengingat produksi minyak solar dan kemudian bensin sudah semakin menepis “deminishing”, kecuali ditemukan sumber bahan baku daerah baru untuk pengeboran.
Apalagi harga minyak dunia misalnya juga dipicu naik akibat dari perang Rusia-Ukrania yang mengganggu kesrabilan pasar. Apalagi, akhir-akhir ini Rusia menetapkan transaksi eksepirt impor mereka dengan mata uang senidiri.
Sementara antrean minyak goreng tidak dalam satu tempat. Di beberapa kota, diberitakan di banyak media sosial dan koran yang berbeda. Padahal, Indonesia telah memiliki lahan sawit terluas tidak saja di Kalimantan namun di sebagian besar wilayah Sumatera.
Hukum pasar memang tidak selalu baik. Karena di pasar harga yang menentukan permintaan. Jika permintaan CPO tidak saja oleh industri pengolahan jadi minyak dan berbagai bentuk lainnya, sekarang bisa juga permintaan CPO masuk untuk bahan baku BBM.
Pemerintah perlu pastikan akar masalahnya dengan menugaskan riset cepat kepada lembaga lembaga resmi independen. Ini salama rangka diketahui akar masalah kelangkaan minyak goreng tidak berulang.
Jika itu disebabkan karena ekspor, tentu pajak ekspor bisa jadi instrumen lebijakan.
Tapi di luar konteks itu, queing/antrean juga bisa dihilangkan dengan keberadaan pabrik mini pengolahan minyak goreng.
Pabrik mini ini bisa dibuat di daerah daerah.selain bisa memenuhi kekurangan minyak goreng hadir usaha industri kecil yang buka lapangan pekerjaan di daerah.
Jika terjadi desakan seperti ini maka daerah juga seharusnya berani mengatasi, dengan memugaskan BUMD atau Koperasi untuk melaksanakan bisnis yang dapat mengakomodasi kelangkaan minyak goreng ini. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

