Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memasuki usia yang sudah matang itu pulalah, paling tidak 2 tahun terakhir terjadi perdebatan di berbagai kalangan, khususnya di ranah Minang untuk menjadikan bank ini sebagai Bank Umum Syariah. Jelasnya pola operasional Bank Nagari ingin diubah dari konvensional menjadi syariah.
Perdebatan telah masuk ke ruang publik dan cukup intens, berbagai pihak telah menyampaikan pendapatnya dan bahkan beberpa bulan lalu di beberapa tempat terpampang spanduk yang isinya dukungan untuk menjadikan PT Bank Nagari ini menjadi Bank Umum Syariah.
Sebagai orang yang baru saja menyelesaikan tugas sebagai pengawas bank di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah 34 tahun ditugaskan sebagai pengawas bank, khususnya pengawas BPD di berbagai daerah di Tanah Air, penulis merasa mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan pendapat dengan tujuan tunggal yakni, demi kebaikan ranah tercinta ini.
Sebagaimana kita ketahui bahwa BPD dimanapun di Tanah Air ini memang ditujukan untuk dapat memacu ekonomi daerah. Kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten, kecuali untuk BPD DKI Jakarta.
Konsekuensi dari kepemilikan saham oleh daerah tersebut maka, BPD ”dianggap” sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pertanyaannya BUMD daerah mana..? Provinsi atau kota dan kabupaten atau masing pemegang saham tersebut bisa ”menganggap” BPD adalah BUMD mereka..? Pertanyaan ini pulalah yang pernah penulis pertanyakan pada saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah sekitar tahun 2003-2004.
Akan menjadi dilema lagi jika kepemilikan saham BPD tersebut tidak ada yang mayoritas atau memiliki saham di atas 50%, contoh konkretnya Bank Nagari kita ini. Kepemilikan saham provinsi sampai saat ini hanya sekitar 31%, sisanya 69% dimiliki oleh kota dan kabupaten seluruh Sumbar, serta koperasi dan dana pensiun Bank Nagari sendiri.
Dalam sebuah surat Kementerian Dalam Negeri diimbau pemerintah provinsi agar segera memenuhi kepemilikan saham pemerintah provinsi menjadi 50% lebih, walaupun diberi kelonggaran dalam kurun waktu tertentu.
Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi ranah ini karena keterbatasan APBD sehingga sulit untuk memenuhi kepemilikan saham Bank Nagari sampai dengan 51% atau minimal menyediakan dana sekitar Rp 1 triliun untuk mencukupinya.
Bahwasanya gubernur selaku kepala daerah Provinsi Sumbar adalah sebagai pemegang saham pengendali, faktanya iya. Namun, terminologi PSP ini hanya dikenal dalam konteks ”pengawasan” oleh OJK.
Dalam Peraturan OJK, PSP bisa saja memiliki saham di bawah 50% atau minimal 25%, namun apabila yang bersangkutan diyakini oleh pengawas (dalam hal ini OJK) bisa bertindak selaku PSP, maka OJK bisa saja menunjuk atau diajukan oleh pemegang saham lainnya.
Tegasnya PSP berbeda dengan pemegang saham mayoritas sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang No 40 tentang Perseroan (PT), atau dengan kata lain PSP belum tentu pemegang saham mayoritas.
Nah, dalam konteks inilah penulis sampai saat ini belum melihat pihak yang berkeinginan menjadikan Bank Nagari ini untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS) membuat kanjian dari sisi ”legal”. Ini menjadi sangat penting karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap Bank Nagari ini dari sisi kepemilikan saham.
Beberapa waktu lalu penulis mendapat buku kajian bisnis opsi spin-off UUS Bank Nagari atau Konversi Bank Nagari menjadi BUS yang dibuat oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) atas dasar tawaran LPPI kepada Bank Nagari tanggal 23 November 2018, dan kajian tersebut selesai pada pertengahan tahun 2019.
Setelah penulis baca secara teliti kajian tersebut, menurut hemat penulis, masih banyak permasalahan yang harus diteliti lebih mendalam. Salah satu contoh yang konkret adalah, peneliti melakukan survei terhadap 1.200-an responden dari berbagai kalangan, namun tidak satu pun narasi yang menerangkan, seberapa jauh pengaruh 1.200-an responden tersebut dalam pembentukan struktur aset Bank Nagari, kecuali hanya untuk responden pemegang saham.
Kita ketahui bersama bahwa tidak selamanya jumlah responden atau bahkan jumlah rekening selaras atau berbanding lurus dengan jumlah ”kepemilikan” dana maupun kredit dalam sebuat bank. Bisa saja hanya 10 atau 20 orang merupakan pemilik dana atau debitur yang dominan dalam sebuah bank. Sementara ribuan lainnya memang ada tetapi tidak signifikan.
Hal tersebut menjadi sangat krusial dalam menghasilkan sebuah kesimpulan apalagi kajian terhadap sebuah bank. Sebagaimana kita ketahui bank di mana pun di dunia ini bersifat ”follow the trade”. Artinya, bank selalu mengikuti perilaku bisnis atau perilaku nasabah.
Bank yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perilaku bisnis atau perilaku nasabah, maka siap-siap bank tersebut tidak akan dilirik oleh masyarakat.
Contoh konkretnya seperti saat ini, perilaku bisnis masyarakat saat ini sudah mulai cenderung beralih ke pola ”digital”. Nah bank jika ingin tetap survive, harus mengikuti hal tersbut, jika tidak akan ditinggal nasabahnya.
Dalam kontek ini penulis ingin mengatakan bahwa sebuah entitas bank tidak bisa diposisikan sebagai entitas terdepan dalam kehidupan ekonomi masyakarat. Bank-lah yang pada hakikatnya yang mengikuti pola atau ”behavior” masyarakat.
Di ranah kita, Sumbar pernah tercatat sejarah kelam bagaimana sebuah bank dari sangat bagus menjadi mati atau dilkuidasi, yaitu Bank Nasional!. Bank Nasional yang didirikan oleh para saudagar di Bukittinggi jauh sebelum Indonesia merdeka yakni tahun 1930 sampai 1980-an berkembang sangat baik.
Pada pertengahan tahun 1980-an Bank Nasional mulai melebarkan sayap ke luar Sumbar, setelah sukses mebuka cabang di berbagai kota dan kabupaten di ranah ini. Maka dibuka lah cabang di Pekanbaru (Riau) dan selanjutnya di Jakarta, tentu dengan misi dan visi ”manjapuik pitih di rantau”.
Namun apa yang terjadi? Saya kira kita semua tau, saat ini bank kebanggaan Ranah Minang itu mati alias hilang ditelah bumi. Masih banyak saksi sejarah dan pelaku di Bank Nasional ini yang masih hidup sampai saat ini.
Semua ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita, bahwa meletakan sebuah bank dalam posisi ”di depan” untuk mengubah perilaku bisnis (ekonomi) masyarakat, itu tidak mungkin.
Bank sejatinya adalah sebuah lembaga perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyakarat yang kekurangan dana. Artinya, bank-lah yang ”harus” mengikuti pola dan perilaku ekonomi masyarakat, bukan sebaliknya.
Saat ini PT Bank Nagari menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Walaupun penulis belum melihat dan membaca, serta mempelajari secara detail laporan keuangan PT Bank Nagari yang telah diaudit, namun dari berbagai pihak termasuk publikasi dari direksi bank, tahun ini kinerja PT Bank Nagari menunjukkan prestasi yang baik.
Pertama kali dalam sejarah PT Bank Nagari berhasil menghasilkan laba di atas Rp 400 miliar. Ini diakui sebagai sebuah prestasi di tengah lesunya ekonomi masyarakat setelah 2 tahun ditimpa musibah covid. Tidak banyak BPD yang ada di tanah Air ini yang bisa menunjukan kinerja yang baik ini untuk tahun buku 2021.
Catatan Penutup
Penulis ingin mengatakan bahwa, jikalau keinginan menjadikan PT Bank Nagari ini menjadi Bank Umum Syariah agar diteliiti dan dikaji lagi secara mendalam dan konfrehensif, termasuk kajian secara hukum atau legal. Tidak cukup hanya kajian bisnis semata untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat strategis tersebut.
Hal ini disebabkan kepemilikan saham PT Bank Nagari ini memang unik dan masing-masing daerah kota dan kabupaten mempunyai ”otonomi” dalam hal pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Yang lebih penting lagi kajian dan diskusi serta perdebatan mengenai keinginan tersebut, agar dilakukan dalam ruang terbatas dan tidak untuk dipublikasikan sampai dengan keputusan diambil.
Karena hal ini sangat merisiko bagi PT Bank Nagari sendiri, terutama risiko reputasi dan risiko likuiditas. Karena sejak tahun 2010 sampai saat ini PT Bank Nagari sudah masuk dalam praktik di pasar keuangan melalui transaksi antar-bank dan menerbitkan obligasi. Sekali lagi ini harus hati-hati.
Ranah kita hanya mempunyai PT Bank Nagari satu-satunya yang bisa menyumbangkan semua keuntungannya untuk nagari ini, tidak ada yang lain..! Walaupun ada BUMD lainya, tetapi masih tertatih-tatih bahkan merugi terus dari tahun ke tahun. Dirgahayu 60 tahun PT. Bank Nagari..! Teruslah berbuat yang terbaik untuk ranah tercinta…Walahuwalam bilsawab. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

