Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saatnya Politik Keadaban Menjadi Gagasan

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP
Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP
PEMILIHAN presiden (pilpres) yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang seyogianya dipersiapkan dengan matang, khususnya untuk calon pemimpin masa depan negara Indonesia.

Pemimpin masa depan bukan hanya seorang strong leader, tetapi juga harus seorang visioner, mampu melihat dan mampu mengangkat martabat Indonesia. Contohnya Bung Karno. Dia visioner yang betul mampu mengangkat bangsa terjajah menjadi merdeka dan bergengsi.

Selain itu, kita harus optimistis parpol mementingkan kepentingan bangsa dan negara, bukan cuma merebut kekuasaan. Parpol sebaiknya jangan berpolitik “saya dapat apa”, tetapi harus menghayati bahwa politik itu panggilan untuk menjadi pelayan publik.

Akan tetapi, konflik parpol kerap kali terjadi karena dipicu persoalan mendasar, yakni tidak adanya ideologi yang jelas sebagai roh perjuangan partai. Pendirian parpol kerap kali hanya berorientasi pada pragmatisme dan transaksional kekuasaan.

Peristiwa itu menunjukkan keadaban politik tidak memiliki ideologi yang menjadi acuan dalam penataan parpol agar memiliki karakter melayani rakyatnya. Orientasi parpol hanya do ut des, sekadar merebut jabatan kekuasaan tanpa penanaman nilai-nilai ideologi.

Dalam kondisi ini sebuah partai akan terjebak untuk mementingkan nilai ekonomi yang bersifat serakah daripada menganut sebuah nilai ideologi sebagai filosofi perjuangannya.
Posisi parpol yang sekadar industri jasa untuk merebut kekuasaan akan menyebabkan konflik internal mudah terjadi.

Karena sistem nilai tidak dijadikan acuan dalam berpikir, bertindak, dan berelasi. Orientasi berpolitik yang hanya do ut des (saya mendapat apa dalam mengolah kekuasaan) membuat politik menjadi benalu negara karena kehilangan keadaban.

Nilai politik sebagai perjuangan mencapai kesejahteraan kandas karena dikalahkan politik pragmatisme. Kekuasaan yang semestinya menjadi alat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat nyatanya diselewengkan hanya demi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Bangsa mendapat pelajaran utama di mana kekuasaan beserta birokrasi sangat rentan disalahgunakan bila tidak dipegang pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh ingin menciptakan kebaikan negeri. Kekuasaan hanyalah medium kejahatan bagi oknum politikus untuk memperkaya diri.

Ironisnya lagi, kekuasaan justru kerap menjadi senjata utama para elite untuk lupa terhadap kewajibannya kepada rakyat. Hal itu terus-menerus berlangsung, seperti dibiarkan tanpa ada perbaikan sebagaimana yang mestinya diperjuangkan parpol.

Semoga saja masalah abadi perpolitikan ini bukan karena keterbatasan imajinasi para elite dalam membayangkan peradaban yang sempat jaya di dalam membangun keadaban politik.

Politik itu harus memiliki dua dimensi: dimensi manusiawi dan Ilahi. Politik itu panggilan etis untuk wujudnya kesejahteraan umum. Karena itu, elite politik harus mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945.

Rakyat harus menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan. Semua harus mengembalikan makna berpolitik untuk kepentingan perjuangan semesta. Politik untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Partai politik yang tidak mampu menunjukkan visi dalam menciptakan politik keadaban, maka ia juga tidak mampu keluar dari lingkaran kepeduliannya. Yakni urusan internal partai yang tidak akan selesai karena pertarungan perebutan kekuasaan di internal.

Ke depan partai politik harus mampu menciptakan keadaban politik. Sudah saatnya keadaban politik menjadi panglima karena tanpa itu politik tak ubahnya panggung yang berisi para pesolek dan demagog.

Tanpa keadaban, politik menjadi mahal. Politik hanya menghasilkan seremoni lima tahunan yang menyajikan “menu prasmanan” setengah basi. Tanpa keadaban, demokrasi yang kita elu-elukan juga akan terjungkal.

Tentu, dalam arena politik, lembaga yang paling bertanggung jawab menentukan keadaban politik adalah partai. Ia merupakan “kawah candradimuka” para politikus. Ibarat kampus, parpol harus memiliki kurikulum yang jelas, khususnya kurikulum yang terkait etika.

Lebih dari itu, agar output lulusan bagus, kampus politik bernama partai politik juga harus melakukan penyaringan kader secara ketat. Dengan penyaringan ketat dan kurikulum tepat, output yang dihasilkan bisa dipastikan baik.

Peringatan tersebut penting disampaikan karena yang terjadi saat ini, partai belum memiliki kurikulum yang jelas, penyaringannya pun asal-asalan. Bahkan, tak jarang banyak orang yang ingin masuk parpol lewat jalur belakang (transaksional).

Dengan hanya bermodal uang, ia bisa dengan mudah melenggang jadi elite parpol tanpa tes (integritas) terlebih dahulu. Politik model itulah yang kini menghiasi ruang publik.

Padahal, Plato (427 SM–347 SM) jauh-jauh hari telah mengatakan, seyogianya seorang pemimpin (politikus) itu lahir dari manusia “kepala”, bukan manusia “dada”, apalagi “perut”. Jika dielaborasi, manusia kepala adalah orang-orang bijak dan bajik, lebih mementingkan isi daripada bungkus.

Manusia dada adalah mereka yang lebih menonjolkan kekuatan fisik, haus citra dan kekuasaan. Manusia perut lebih mementingkan nafsu keserakahan. Ketika berpolitik, manusia tipe itu biasanya sangat berorientasi ingin mendapatkan keuntungan berlimpah dari medan politik.

Tentu pandangan Plato di atas penting untuk direnungkan, khususnya bagi parpol dalam memilih kader. Sebagai pilar demokrasi, parpol harus mampu mencetak kader terbaik untuk bangsa ini. Parpol yang baik tidak kehabisan stok kader.

Idealnya, parpol lah yang membesarkan figur, bukan figur yang membesarkan parpol. Ketika parpol sudah mampu membesarkan figur, melahirkan kader-kader terbaiknya untuk bangsa, berarti parpol tersebut sudah matang secara organisasi.

Sebagai kawah politikus, parpol memiliki peran esensial dalam membawa arah mata angin kehidupan berbangsa. Paling tidak, parpol harus mampu mewujudkan gagasan Trisakti Bung Karno yang lama-lama semakin dilupakan: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tentu gagasan founding father itu akan terlaksana bila para politikus kita berpolitik dengan penuh keadaban. Jika orientasi tersebut dijalankan dalam menata keadaban parpol, potensi konflik di dalam tubuh parpol akan kecil karena ia akan berlomba merebut simpatik rakyat.

Tidak justru sebaliknya, parpol hanya berkutat pada urusan politik jangka pendek, yakni merebut jatah kekuasaan semata-mata. Bila hal itu terjadi, parpol hanya sekadar jadi benalu negara. Yang ditakutkan saat ini adalah politik tanpa gagasan dicampur dengan politik identitas.

Hal tersebut memunculkan emosi, pertarungan jadi pragmatis. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu, koalisi harus menampilkan agenda perubahan, harus memiliki visi, sehingga Indonesia memiliki martabat di konteks dunia internasional. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer