Hati-hati Menyikapi Inflasi

TAHUN 1979, dua tahun setelah menjabat sebagai presiden, Jimmy Carter masih mendapati situasi ekonomi Amerika dalam keadaan pahit. Inflasi masih menggila, bahkan sebagian ekonom Amerika menyebutnya dengan sebutan era “Great Inflation” karena untuk barang-barang tertentu kenaikannya sangat tinggi, jauh di atas “core inflation” yang tercatat sampai 20an persen lebih.

Memang, situasi ekonomi dunia ketika itu sedang memanas, terutama setelah eliminasi “corvertability” dollar terhadap emas oleh Nixon tahun 1971 (the death of Bretton Wood), lalu pat gulipat harga minyak dunia oleh OPEC sebagai reaksi Timur Tengah atas perang Yon Kippur, invasi Soviet atas Angola (bersama dengan pasukan Cuba), berlanjut ke krisis Iran setelah revolusi mullah, dan seterusnya.

Sehingga di tahun itu, Jimmy Carter memutuskan mengganti Gubernur the Fed, William Miller, dengan Paul Volcker, yang sebelumnya sempat menjadi Gubernur the Fed New York. Dalam beberapa minggu setelah mengambil alih kepemimpinan The Fed, Volcker dan tim berkesimpulan bahwa aksi moneter tegas (bold monetary policy) sangat diperlukan untuk menjinakan inflasi.

Untuk itu, Federal Reserve memutuskan menaikan suku bunga jangka pendek dari sekitar 10 persen menjadi 15 persen, lalu naik lagi ke level 20 persenan, menyesuaikan dengan tingkat inflasi kala itu (Taylor’s Law). Suku bunga acuan jangka pendek yang cukup tinggi itu bertahan sampai tahun 1982.

Inflasi akhirnya bisa ditekan menjadi 4 persen, dengan pengorbanan di sisi lain yang cukup menyakitkan. Output industri manufaktur (Chystler harus di-bail out di tahun 1980) dan pendapatan keluarga tertekan rata-rata sebesar 10 persen, pengangguran naik hingga hamper 11 persen.

Namun demikian, angka inflasi 4 persenan bertahan sampai 20 tahun kemudian, sampai memasuki era yang disebut oleh para ekonom Amerika dengan era “Great Moderation,” sebelum dihantam krisis finansial 2008. Selain kasus Amerika di tahun 1970-80an, pengalaman China setelah Peristiwa Tianamen Square layak dijadikan pelajaran.

Inflasi China kala itu sampai 28 persen akibat peningkatan tajam aggregate demand yang dipicu oleh kebijakan pintu terbuka Deng Xiaping. Secara politik, setelah peristiwa Tianamen, pemerintahan Jiang menerapkan martial law. Dan secara ekonomi, pemerintah mencekik liquiditas.

Walhasil, pertumbuhan ekonomi China “nyungsep” dari 11,2 persen di tahun 1988 menjadi 4,2 persen di tahun 1989, lalu turun lagi menjadi 3,9 di tahun 1990. Pertumbuhan ekonomi China baru kembali ke jalur awal setelah kembali kepada kebijakan liberalisasi ekonomi pasca “southern tour” Deng Xiaping di tahun 1992.

Tahun itu, ekonomi China kembali tumbuh dua digit, 14,2 persen, tahun 1993 tumbuh 13,9 persen, tahun 1994 tumbuh 13 persen, dan tahun 1995 tumbuh 11 persen. Dengan kata lain, ada trade off yang harus dialami ketika memilih menghadapi stagflasi dengan pendekatan moneter.

Stagflasi adalah anomali Keynesian, yang kemudian menenggelamkan Keynesianisme itu sendiri pada tahun 1980an di Amerika. Menurut Keynes, niscaya inflasi terjadi berbarengan dengan unemployment yang tinggi karena inflasi adalah gambaran dari membaiknya aggregate demand (salah satu kata kunci milik kubu Keynesian) dan melebarnya lapangan pekerjaan.

Sementara menurut kubu moneterist yang direpresentasikan oleh Milton Friedman, inflasi adalah soal “uang beredar terlalu banyak”. Formula tersebut tersederhanakan dalam ungkapan terkenal Milton Friedman kala itu, yakni “Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon.”

Dengan sudut pandang itu, cara menghadapi inflasi adalah dengan mengurangi jumlah uang beredar melalui mekanisme kenaikan suku bunga. Dan itulah yang dilakukan oleh Paul Volcker ketika itu. Walhasil, langkah Volker tersebut akhirnya menjadi pintu masuk bagi proses finansialisasi lebih dalam ekonomi Amerika untuk dekade-dekade selanjutnya.

Suku bunga yang tinggi membuat produk jasa keuangan berkembang pesat, dana berbondong-bondong masuk ke sistem keuangan Amarika, melahirkan berbagai jenis produk investasi, terutama produk keuangan derivative.

Amerika ketiban miliaran dollar dari Jepang yang mengantongi surplus dagang besar sejak tahun 1970an untuk menjaga agar mata uang yen tetap lemah. Lalu di awal tahun 1990an, semakin besar dana yang mengalir, terutama dana-dana pelarian dari reruntuhan Uni Soviet.

Dan di sejak tahun 2000an, terutama setelah China menjadi anggota WTO, dana dari China kian membanjiri negeri Paman Sam untuk menjaga mata uang yuan tetap undervalued. Kelebihan liquiditas tersebut, sering disebut dengan istilah Glut Fund, kemudian meledak di krisis Long Term Capital Management (LTCM) di akhir tahun 1990an, lalu meledak lagi di krisis dot com awal tahun 2000an.

Karena sektor riil bergerak tidak secepat pergerakan modal, dana-dana akhirnya mengalir ke model bisnis baru yang berbasiskan transaksi online yang menjadi awal cerita krisis dot com.

Kemudian disikapi oleh Gubernur The Fed yang baru ketika itu, Alan Greenspan, dengan semakin melandaikan suku bunga the Fed, yang memicu dana semakin banyak mengalir ke aset-aset keuangan berbasiskan kredit sector perumahan berisiko tinggi (supreme mortgage) seperti Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Dept Obligation (CDO), dan Credit Dept Swap (CDS). Setelah pecah gelembung LTCM, lalu gelembung dot com, kemudian di tahun 2008 gelembung asset sampah berbasis kredit perumahan berisiko tinggi itu pun ikut pecah.

Bukan hanya Amerika yang dibuat sakit perut, seluruh dunia pun terbawa mual-mual, termasuk dengan tumbangnya Bank Century di tahun 2008. Para moneteris menyalahkan Alan Greenspan yang membiarkan suku bunga sangat rendah dalam rentang waktu yang lama.

Alan dituduh terlalu berpihak kepada inovasi produk-produk keuangan, mulai dari yang berbasiskan teknologi sampai pada pendalaman leverage (derivative), yang menyebabkan gelembung berbahaya.

Namun menurut para New Keynesian, kebijakan suku bunga rendah Alan Greenspan sangat bisa dipahami mengingat aggregate demand yang rendah sehingga the Fed terus melonggarkan kredit agar sektor riil tetap mendapat kelimpahan dana.

Dan kini, Amerika kembali kembali berada pada era yang mirip dengan era 1970an akhir dan 1980an awal. Perekonomian Amerika, setelah dibuat lunglai oleh pandemik dua tahun terakhir, kini diterpa inflasi tinggi dan pengangguran yang juga tinggi (stagflasi). The Fed terlihat bimbang. Berbulan-bulan sejak pertengahan tahun lalu The Fed mengulur-ngulur waktu kenaikan suku bunga dan penghentian kebijakan Quantitative Easing.

Pasalnya, kondisi overheated kali ini bukan karena peningkatan aggregate demand tapi karena kenaikan harga komoditas dunia dan kelangkaan supply akibat perang dagang dan perang Ukraina di satu sisi serta terlalu banyak uang yang beredar di sisi lain akibat kebijakan QE di masa lalu dan menggelembungnya utang pemerintahan Paman Sam di sisi lain (money printing).

The Fed sangat tidak mungkin mengambil langkah agresif dengan menaikan nominal suku bunga yang tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh Paul Volcker, karena akan menekan kesempatan kerja di satu sisi dan memperburuk performa ekonomi global di sisi lain, yang akan merugikan ekspor dan investasi luar negeri perusahaan-perusahaan Amerika.

Namun membiarkan ekonomi overheated di saat aggregate demand yang biasa-biasa saja akan merusak fondasi ekonomi dan industri negeri Paman Sam. Daya beli kelas menengah dan kelas bawah akan hancur di satu sisi dan daya saing industri dalam negeri akan berantakan dihantam produk-produk impor murah di sisi lain.

Kehati-hatian tersebut sangat bisa dipahami mengingat dual mandate yang diemban oleh The Fed, yakni pengendalian inflasi dan peningkatan lapangan pekerjaan (inflation and unemployment). Agak berbeda dengan Bank Indonesia yang sejak beberapa tahun belakangan lebih fokus pada pendekatan Inflation Targeting Framework (ITF).

Namun demikian, berkaca pada pengalaman Amerika di era Great Inflation dan kehati-hatian The Fed hari ini, sangat wajar jika BI juga berhati-hati dalam mereaksi tingkat inflasi di satu sisi dan menyikapi kebijakan the Fed baru-baru ini di sisi lain.

Inflasi Indonesia secara komparatif tidaklah tinggi di saat angka pengangguran yang justru agak mengkhawatirkan. Inflasi di Indonesia di bulan Mei lalu lebih banyak disebabkan oleh kelangkaan dan mahalnya harga komoditas di satu sisi dan tata kelola rantai pasok di sisi lain, bahkan besar kemungkinan juga masuk kategori greedflation (meminjam istilah David Ruccio) alias inflasi akibat permainan oligarki komoditas untuk meraub cuan sebesar-besarnya.

Artinya, menaikan suku bunga hanya karena mereaksi the Fed rasanya menjadi kebijakan yang kurang fair untuk ekonomi nasional, terutama jika dikaitkan dengan misi pelebaran tenaga kerja dan penjagaan pertumbuhan ekonomi nasional yang dengan segala cara sedang diupayakan pemerintah. (*)