Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengembalikan Marwah Institusi Polri

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Slamet Muliono Redjosari Dosen Fakultas Usuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel
Slamet Muliono Redjosari Dosen Fakultas Usuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel
KARIER Irjen Ferdy Sambo (FS) di kepolisian terancam sirna pasca penetapan dirinya sebagai tersangka. Harapan untuk menduduki posisi puncak pun melayang karena terlibat dalam kasus pembunuhan salah seorang anggota kepolisian. Bahkan, FS diduga terlibat dalam penembakan Brigadir J (Jawa Pos 11/8).

FS memiliki karier cemerlang hingga menduduki jabatan kepala divisi profesi dan pengamanan (Kadivpropam) sekaligus sebagai Kasatgasus (kepala satuan tugas khusus). Satgas itu bertugas untuk menangani perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga ITE.

Namun, angin yang begitu kencang membuat karier FS tumbang. Sebab, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganggap FS tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Pencopotan FS dan penetapan dia sebagai tersangka merupakan batu ujian bagi institusi Polri. Marwahnya kembali diuji dalam penegakan hukum. Dan memang tidak mudah memulihkan marwah bila sudah dinilai kurang baik oleh publik.

Pendulum Penegak Disiplin

Sosok Irjen Ferdy Sambo awalnya menjadi harapan besar ketika menduduki jabatan kepala divisi profesi dan pengamanan (Kadivpropam). Dua tugas besar divisi propam. Pertama, membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Kedua, pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.

Melalui surat nomor Sprin 1246/V/HUK.6.6/2020 tertanggal 20 Mei 2020, FS dipilih sebagai Kasatgasus. Tugas sebagai Kadivpropam sekaligus Kasatgasus benar-benar memperkukuh kariernya. Sekaligus kesempatan untuk menjadi bintang yang bersinar lebih terang dari jenderal-jenderal lain untuk mengabdi pada negara secara profesional.

Namun, karier sebagai orang penting di tubuh Polri kandas setelah ada penetapan dia sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J). FS dianggap bertindak tidak profesional dalam menangani kasus ini. Narasi yang berubah-ubah tentang kematian Brigadir J merupakan indikator tidak profesional. Awalnya, kematian Brigadir J diduga karena kasus pelecehan pada istri FS.

Keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, menyatakan bahwa narasi pihak kepolisian itu lemah. Dia meyakini bahwa Brigadir J mengalami pembunuhan terencana. Hal ini setelah melihat di tubuh korban bukan hanya ada luka tembakan, tetapi terdapat hasil penyiksaan seperti sayatan, patah tulang, hingga lebam-lebam.

Kuasa hukum pihak keluarga Brigadir J pun melapor kepada beberapa pihak. Di antaranya, Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan DPR. Situasi berubah. Setelah presiden meminta kepada Kapolri untuk mengusut tuntas dan transparan kasus itu, Kapolri pun membentuk tim khusus untuk menguak tabir atas kasus yang mencemarkan nama baik institusi Polri tersebut.

Media massa dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) bergerak mendesak pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas perkara ini secara tuntas. Dalam hitungan hari, terkuak tabir bahwa kasus Brigadir J memang ada indikasi pembunuhan terencana. Beredar kabar bahwa FS terlibat dalam kasus besar yang terkait dengan tugasnya sebagai Kasatgasus.

Membersihkan Mafia

Menarik pernyataan mantan Kepala Badan Inteligen Strategis (Kabais) TNI Soleman Ponto. Dia menyatakan bahwa kematian Brigadir J bukan lagi polisi lawan polisi, tetapi polisi lawan mafia. Dia menyebut beberapa alasan adanya indikasi mafia. Pertama, setelah membunuh orang, TKP dibersihkan. Kedua, menghilangkan barang bukti dengan membuat alibi berupa berita bohong.

Terbunuhnya Brigadir J baru terungkap tiga hari setelah kejadian dan rumah tempat kejadian itu bersih seolah tidak pernah ada peristiwa pembunuhan. Termasuk hilangnya barang bukti berupa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Juga ada alibi kebohongan yang dibuat bahwa saat kejadian FS sedang melakukan PCR di luar rumah.

Padahal menurut pengakuan Bharada E, justru FS yang memegang pistol saat dia diperintah untuk menembak Brigadir J. Alibi kebohongan itu membuat masyarakat menerima berita yang simpang siur tentang penyebab terbunuhnya Brigadir J.

Desakan masyarakat demikian kuat untuk membersihkan Polri dari kekuatan yang berpotensi merusak institusi Polri. Masyarakat sangat merindukan kembalinya tugas dan fungsi Polri sebagai penegak keadilan dan pengayom masyarakat agar tidak sampai terulang kasus pembunuhan yang sangat sadis ini.

Dampak psikologis atas tragedi ini, masyarakat mengalami trauma yang mendalam dan meluas. Dikatakan mendalam karena masyarakat mengalami trauma lantaran bentuk penyiksaan yang sangat tragis. Ada foto-foto Brigadir J yang tersebar di dunia maya. Trauma itu akan meluas lantaran masyarakat mengaksesnya secara terbuka. Setidaknya ada tiga komponen yang akan mendapatkan trauma dan keguncangan atas tragedi ini.

Pertama, keluarga Brigadir J sangat shock. Keluarga Brigadir J, yang sangat bangga dengan anaknya yang menjadi anggota Polri, tiba-tiba pupus harapan atas masa depan anaknya. Keluarga Brigadir J merupakan keluarga pendidik yang hidup bersahaja dan sukses mendidik anaknya hingga masuk sebagai anggota kepolisian. Namun, kebanggaan itu sirna melihat putra tercintanya meninggal secara tragis.

Kedua, keluarga FS. Pantas pihak keluarga FS sangat terpukul. Penetapan FS sebagai tersangka tidak hanya mengguncang anak dan istri, tetapi juga keluarga besarnya. Betapa tidak, kariernya sebagai anggota Polri dimulai dari bawah hingga posisi elite dan pasti membawa nama harum keluarga.

Namun, kebanggaan itu sirna setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan terencana. Keluarga besar akan terguncang karena masyarakat akan menilai secara negatif. Ketiga, hilangnya trust publik pada institusi Polri. Penetapan tersangka pada FS jelas mencoreng institusi Polri.

Betapa tidak, FS yang semula merupakan sosok yang dianggap berintegritas, kompeten, dan kapabel harus terseret arus tindak kejahatan. Posisi sebagai Kadivpropram dan Kasatgasus merupakan posisi yang strategis dan menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang berwibawa dan terhormat.

Namun, ketidakprofesionalannya dalam menangani kasus Brigadir J ini telah mengempaskan harapan masyarakat. Bahaya yang jauh lebih besar ketika terjadi distrust masyarakat pada institusi Polri dan merupakan tugas berat untuk mengembalikan marwah institusi Polri. Marwah itu bisa saja kembali dengan pengusutan yang tuntas dan transparan kepada publik. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer