Merdeka Dari Jerat Kepentingan

KASUS terbunuhnya Brigadir J menyita perhatian banyak pihak. Sejak awal kemunculannya, modus dan motif kasus itu terbilang rumit, berbelit-belit, dan penuh misteri. Mengikuti berita kasus tersebut sama seperti menyaksikan serial ”drakor”, Bollywood, atau Hollywood: penuh kejutan dan ketegangan.

Terlepas dari itu semua, banyak pihak berandai-andai jika saja Bharada E menolak perintah FS sebagai atasannya, pastilah kasus pembunuhan tersebut tidak akan terjadi. Namun, semuanya sudah terjadi.

Mengambil keputusan yang berbeda, apalagi berlawanan dengan atasan, bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, menolak perintah atasan dapat dimaknai sebagai ketidaktaatan (disloyalty) yang biasanya berisiko buruk terhadap bawahan. Hanya figur-figur ”merdeka” seperti Brigadir J yang berani mengambil risiko kematian akibat keteguhan integritas moral yang dimilikinya.

Di usia NKRI yang ke-77 tahun, kita layak bermuhasabah: sudahkah setiap individu dari bangsa ini menjadi pribadi ”merdeka” dalam pengertian yang sesungguhnya? Bisakah kita berkata ”tidak” di tengah kepungan sindikasi kepentingan yang memaksa kita untuk berkata ”ya”?

Alih-alih, konfigurasi sosial bangsa ini terdiri dari gugusan pribadi-pribadi yang tersandera oleh sindikasi kepentingan yang menjerat kemerdekaannya dalam bertindak. Jika itu yang terjadi, sungguh kita masih belum merdeka!

Pola-Relasi Asimetris

Kasus pembunuhan Brigadir J sekaligus meneguhkan pola relasi asimetris, timpang alias tidak seimbang antara atasan dan bawahan. Pola relasi demikian ada di mana-mana: di pasar, di kantor, di sekolah, ormas, parpol, di rumah, bahkan di rumah ibadah! Terlalu sulit bagi manusia Indonesia terhindar dan terbebas dari jerat kepentingan.

Dalam terminologi sosiologi politik, pola relasi demikian disebut sebagai patrimonialisme atau clientelism (Benedict Anderson: 2010). Yakni pola relasi yang tidak seimbang antara sang patron dan klien.

Sang patron berposisi di atas sebagai pembimbing dan penjamin bagi kepentingan sang klien. Sebaliknya, sang klien harus melayani kebutuhan sang patron. Sekalipun tidak seimbang, keduanya diikat dalam sebuah code of conduct yang saling melindungi dan mendukung.

Pola relasi patrimonialistik semacam ini hanya tumbuh subur di lingkungan birokrasi dan masyarakat hierarkis dan feodalistis. Intinya, kepentingan menjadi mantra sakti untuk menciptakan hubungan patrimonialistik antara atasan dan bawahan.

Loyalitas klien diukur dari sejauh mana dia mampu menerjemahkan dan menjalankan keinginan dari sang patron. Pola relasi keduanya diikat dalam bingkai sistem ganjaran dan hukuman (stick and carrot) yang sudah disepakati secara tak tertulis.

Sayangnya, pola relasi demikian telah berlangsung di negeri ini secara masif, terstruktur, dan sistemis serta membentuk mata rantai jejaring kepentingan yang saling tersambung satu sama lain. Kehadirannya telah menjadi raksasa Goliat yang sulit untuk diruntuhkan.

Akibatnya, setiap individu telah terkooptasi dan tersubordinasi di bawah struktur yang patrimonialistik tersebut. Begitu seorang individu masuk ke dalamnya, dia sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri alias tidak merdeka. Dia sudah menjadi ”milik” sebuah organisasi yang harus taat, patuh, dan tunduk terhadap code of conduct yang diciptakan di dalamnya.

Di sejumlah kantor birokrasi, pola relasi semacam itu menciptakan budaya ”setor muka” atau ”menjilat” terhadap atasan dengan tujuan menyenangkan atasan. Di masa Orde Baru, budaya semacam itu dikenal dengan istilah ABS (asal bapak senang).

Bagi sang bawahan, perilaku demikian merupakan bentuk loyalitas kepada atasan yang akan diganjar oleh atasan dalam bentuk reward seperti promosi jabatan, kenaikan pangkat, atau berbagai kemewahan material lainnya. Sayang, ketaatan dalam pola relasi demikian lebih bersifat personal, bukan kelembagaan, karena didorong oleh motivasi personal.

Demi mengamankan seluruh kepentingannya, tak jarang bawahan bersedia melakukan apa pun yang diperintahkan atasan. Termasuk melakukan kejahatan dan tindakan melawan hukum. Dia mau melakukannya secara sadar sebagai bagian dari loyalitas terhadap atasan untuk mendapatkan sesuatu berjangka pendek.

Dia takut menerima konsekuensi buruk jika menolak perintah atasan seperti terhambatnya karier dan hilangnya nyawa seperti yang menimpa Bharada E. Padahal, loyalitas di tubuh Polri telah dikerangkai semangat Tri Brata dan Catur Prasetya. Artinya, tidak ada loyalitas kepada individu perseorangan; loyalitas hanya kepada institusi (negara).

Pola relasi bawahan-atasan di banyak lembaga juga menimbulkan perilaku saling ”mengunci” atau menyandera satu sama lain. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap orang punya sisi-sisi ”gelap” yang bersifat pribadi. Sisi gelap semacam itulah yang kemudian dijadikan sebagai senjata bagi masing-masing pihak sebagai bahan barter dalam pertukaran kenyamanan (exchange of convenience).

Dalam konteks ini, sisi gelap tersebut dijadikan sebagai alat tawar bagi bawahan untuk mendapatkan segala kemudahan akses menuju promosi jabatan. Di sisi lain, sisi gelap bawahan bisa dijadikan alat untuk menekan dan menakut-nakuti bawahan agar patuh terhadap kepentingan atasan.

Memutus Mata Rantai Kepentingan

Untuk melepaskan belenggu jerat kepentingan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini, kecuali menjadikan para elite kita sebagai agen perubahan untuk menjadikan tiap-tiap individu merdeka dari jerat kepentingan yang merugikan negara.

Setiap elite atau atasan bertanggung jawab memerdekakan setiap individu bawahannya dengan cara menanamkan loyalitas kepada nilai-nilai luhur bangsa, kemanusiaan, dan kenegaraan.

Tidak ada loyalitas kepada individu, terlebih dalam konteks perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa agama, ”tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan terhadap sesama makhluk Allah; ketaatan hanya kepada Sang Khalik.”

Kasus terbunuhnya Brigadir J harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak memberhalakan kepentingan sembari mengabaikan integritas moral di sisi lain.

Bangsa ini membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi merdeka seperti dicontohkan oleh Brigadir J dalam rangka menciptakan jejaring kebaikan. Ketika kebaikan berjejaring dan bersindikasi, kecil kemungkinan berbagai bentuk kejahatan mengonsolidasi diri.

Dengan demikian, yang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam usianya yang ke-77 tahun adalah memperkuat struktur kehidupan yang lebih egaliter, adil, dan tidak patrimonialistik. Artinya, jejaring kebaikan dengan sendirinya akan menjadi benteng bagi berkuasanya sindikasi kejahatan.

Jejaring kebaikan akan melahirkan sosok individu yang merdeka dari berbagai kepentingan dan kejahatan. Individu yang merdeka akan loyal kepada negara, bukan kepada individu atasan.

Teorinya adalah: struktur (kebaikan) akan melahirkan kultur (kebaikan). Jangan dibalik. Bukankah sahabat Ali RA telah mengingatkan: ”Kebenaran yang tidak terstruktur akan dikalahkan oleh kejahatan yang terstruktur.” Dirgahayu Republik Indonesia yang berulang tahun ke-77! (*)