Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus yang sama juga pernah terjadi di salah satu pesantren di Sumatera Barat. Korban wafat setelah dikeroyok oleh belasan rekannya tahun 2019 silam. Ironis memang. Kasus memilukan ini melukai dunia pendidikan, termasuk pesantren yang selama ini dikenal penuh cinta, kedamaian dan kasih sayang dari para kiyai dan antar santrinya.
“Nila setitik, rusak susu sebelanga”, begitu kata pepatah bijak. Kasus kekerasan di 1-2 pesantren, justru memicu sebagian orang tua khawatir memasukkan putra-putrinya ke pesantren. Padahal pesantren sangat banyak berjasa dalam mendidik santri yang sukses dan membanggakan keluarga, agama dan bangsa; tanpa praktik kekerasan.
Lain lagi dengan kasus perundungan (bullying), hukuman yang mencederai fisik, hingga kekerasan verbal yang melukai psikologis peserta didik, masih terdengar terjadi di lembaga pendidikan kita, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah. Guru menghukum dengan pukulan, bentakan, atau kepala santri dibotak (gundul) karena melanggar aturan.
Tentu, tidak semua pesantren menerapkan hukuman dengan kekerasan fisik. Justru banyak pesantren yang tetap mendidik santrinya dengan kasih sayang dari kiyai yang kharismatik. Apalagi pesantren yang mengajarkan dan menerapkan ilmu tasawuf dan mempraktikkannya; guru dan santri terlihat tenang, santun, mengedepankan keteladanan dan kasih sayang.
Mengomentari kasus kekerasan di pesantren ini, dengan tegas Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE mengingatkan, “jangan mengeneralisasi semua pesantren,” dalam Seminar Internasional di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, pada Rabu (14/9) lalu.
Ini kasus yang bisa terjadi di lembaga pendidikan manapun. Dan kasus ini mesti disikapi dengan melakukan instrospeksi dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Belajar dari kasus kekerasan ini, ada beberapa catatan. Pertama, komitmen pengelola pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan nir-kekerasan (pendidikan tanpa kekerasan).
Pesantren harus bersih dari praktik kekerasan baik fisik maupun psikis. Sebab tidak terdapat praktik kekerasan dalam teori dan prakti pendidikan Islam. Dalam beberapa kesempatan, penulis menjadi pembicara terkait pendidikan karakter.
Di antara pertanyaan yang sering muncul adalah keluhan para guru sulitnya mendidik karakter peserta didik karena serba salah. Jika diberi hukuman disebut melanggar HAM, bahkan bisa di penjara. Pernyataan ini biasanya penulis jawab, yakinkah bapak/ibu jika para guru profesional dan ternama akan menghukum fisik anak didiknya jika bersalah?
Pernahkah terdengar guru sekaliber Syeikh Sulaiman Arrasuli (Inyiak Canduang, Pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Syekh Muhammad Jamil Jaho (Inyiak Jaho), Syekh Ibrahim Musa Parabek (Inyiak Parabek), Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Abdullah Ahmad, hingga KH. Hasyim Asyari dan KH. Ahmad Dahlan memukul para santrinya?
Mereka ulama besar yang sejak awal hingga akhir hayatnya menjadi guru di surau, madrasah, dan/atau pesantren yang mereka dirikan. Jangankan memukul, diamnya saja membuat santri tidak berkata apa-apa.
Bahkan diceritakan ada seorang preman yang suka membawa seekor anjing berbelok jalan menghindari gadung di mana Inyiak Canduang sedang duduk diterasnya, karena si preman itu segan dan menghormati sang ulama, dan ia akan marah kepada teman-temannya yang membawa anjing di depan rumah Inyiak Canduang.
Begitu kharismatik seorang guru, tanpa marah-marah dan menghukum secara fisik, tetap dihormati dan dipatuhi oleh murid dan masyarakat sekitarnya. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mempraktikkan kekerasan saat mendidik keluarga dan sahabatnya.
Memang terdapat satu hadis yang menjelaskan bahwa orang tua harus mendidik anaknya mendirikan shalat tatkala berusia tujuh tahun, jika berusia sepuluh tahun tidak juga shalat, maka orang tua boleh memukulnya. Apakah hadis ini menyuruh orang tua melakukan kekerasan dalam pendidikan?
Prof. Dr. Ramayulis (alm) mengomentari hadis ini. Menurutnya, hadis ini justru menyuruh orang tua untuk mendepankan keteladanan dan kesabaran mendidik anak untuk mendirikan shalat. Terdapat waktu tiga tahun (antara 7 hingga 10 tahun) untuk mendidik anak mendirikan shalat tanpa dibolehkan memukul atau membentaknya.
Coba hitung, berapa kali orang tua mengajarkan shalat dalam tiga tahun tersebut? Jika dihitung dengan tahun miladiyah, dalam tiga tahun terdapat 1.095 hari, jika dikalikan lima kali shalat dalam sehari, maka orang tua mendidik anaknya sebanyak 5.475 kali.
Jika lebih lima ribu kali dididik dengan kasih sayang, keteladanan dan konsisten, apakah mungkin anak mengabaikan shalat? Jika iya, maka pantaslah mereka diberi sanksi dengan pukulan.
Aneh, jika santri baru belajar hitungan bulan sudah mendapat hukuman yang mencederai fisik dan melemahkan mentalnya. Metode pendidikan yang tak pernah dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka kasus praktik hukuman yang mengarah pada kekerasan, baik di pesantren, madrasah atau sekolah harus segera dihentikan.
Kedua, hendaknya pesantren merumuskan regulasi yang mengedepankan reward dari pada punishment. Hal ini relevan dengan tugas kenabian: pembawa berita gembira (basyiran) dan sebagai pemberi peringatan (nadziran) (Qs. Saba’ ayat 28). Pada ayat ini kata basyiran didahulukan daripada kata nadzira.
Hal ini mengisyaratkan bahwa dakwah dan tarbiyah harus mengedepankan reward dari pada punishment. Berbagai regulasi yang ada, jangan hanya menetapkan sanksi, tetapi harus diperbanyak reward kepada peserta didik yang berprestasi dan/atau berakhlakul karimah.
Ketiga, menerapkan hukuman tanpa kekerasan. Hukuman memang menjadi salah satu metode mendidik, meskipun diperdebatkan para ulama tentang boleh tidaknya, atau tingkat efektivitasnya. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menulis, boleh memberi hukuman jika dalam keadaan terpaksa, setelah beberpa metode lain tidak juga berhasil, itu pun harus bersifat edukatif.
Menurutnya, jika anak diperlakukan secara kasar dan keras, menjadi sempit hatinya, dan hilang kecerdasannya, bahkan ia akan terdorong untuk berdusta, malas, dan berbuat kotor. Ketika peserta didik sulit dididik dan melanggar hukuman, guru menginginkan ada efek jera dan segera berubah sehingga ditetapkanlah hukuman.
Maka berilah hukuman tanpa kekerasan. Misalnya dengan menugaskan santri membaca dan menghafal ayat Alquran atau hadis, shalat sunat beberapa rakaat, hingga membersihkan pekarangan madrasah. Dan sebaiknya hukuman ini diatur dalam regulasi yang disetujui oleh orang tua atau komite sekolah dan disosialisasikan kepada santri.
Keempat, mengoptimalkan peran dan fungsi guru Bimbingan Konseling. Pesantren mesti menyediakan layanan BK secara profesional. Kehadiran guru BK diharapkan mampu membina karakter peserta didik dan mengoptimalkan potensi mereka sesuai bakat dan minatnya.
Bimbingan Konseling dengan pendekatan Islami tentu menjadi pilihan utama.
Kelima, membatasi wewenang santri senior dalam membina santri junior. Santri senior perlu diberikan kepercayaan untuk memimpin dan membina juniornya, namun jangan berikan kepada mereka kebebasan untuk memberi hukuman.
Rentan terjadi praktik kekerasan. Cukuplah guru yang memberikan hukuman yang bersifat edukatif seperti catatan di atas. Keenam, pembinaan Kementerian Agama, dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pesantren nir-kekerasan.
Pesantren-pesantren yang sukses menerapkan pendidikan nir kekerasan harus menjadi contoh bagi pesantren lain agar berkomitmen mengedepankan kasih sayang dan keteladanan. Ketujuh, mengoptimalkan peran komite sekolah di pesantren dalam berbagai kebijakan.
Termasuk dokumen kurikulum dengan seperangkat regulasi yang ada di dalamnya, sejatinya disetujui oleh komite dan disosialisasikan kepada seluruh orang tua secara transparan.
Jika tujuh catatan di atas dapat dilaksanakan, insya Allah pesantren kembali kepada jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang indigenous Indonesia dengan penuh kesejukan, kedamaian, keteladanan dan kasih sayang. Wallahu a’lam. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

