Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Di era demokratisasi dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi telah mempercepat transformasi informasi yang sekaligus membuat sebagain besar warga menjadi melek informasi (wellinformed).
Perubahan pola pikir (mindest) warga pun turut berubah dengan sangat cepat. Akibat dari peningkatan pengetahuan warga ini tak jarang terjadi jurang (gap) pemahaman tentang makna dan hakekat demokrasi antara penguasa dengan warga.
Menurut catatan saya, Indonesia sekarang telah menjadi salah satu negara demokrasi di dunia. Bahkan Indonesia masuk lima negara demokrasi terbesar di dunia. Indikator yang bisa dijadikan pendukung sebagai sebuah demokrasi adalah pelaksanaan Pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal secara langsung.
Namun seiring dengan perubahann zaman, pasca 24 tahun reformasi terlihat adanya indikasi “pembusukan” demokasi baik dari sisi pelaksana negara, seperti pimpinan partai politik yang kurang memainkan fungsinya sebagai lembaga demokrasi, termasuk NGO, media sebagai pilar keempat demokrasi terkungkung dengan dilema pemilik media dan regulasi.
Sedangkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, masih jauh panggang dari api. Oleh sebab itu, menurut saya, bangsa Indonesia memerlukan perawatan demokrasi dengan sungguh-sungguh agar perjuangan reformasi dan tuntutan konstitusi dapat berjalan dengan baik.
Pertanyaannya, siapa yang akan melakukan perawatan dan pengawalan demokrasi itu? Dari kajian komunikasi politik dan demokrasi, tentu banyak institusi yang berkewajiban menjadi benteng demokrasi.
Aktor-aktor politik seperti, pemerintah, legislator sebagai pengambil kebijakan, partai politik sebagai produser elit. Kebijakan mereka mesti beroreantasi penyelamatan demokrasi. Namun tulisan sederhana tidak mungkin menguraikan semua variabel tersebut. Hanya satu variabel saja yaitu, Generasi Muda sebagai Benteng Demokrasi.
Generasi muda adalah aset sekaligus pemilik bangsa masa depan. Dalam catatan sejarah perjuangan Indonesia, sebutlah tahun 1908, 1928, 1945, 1965, 1975 dan 1998. Generasi muda selalu memainkan peran politiknya dan selalu berada di garda terdepan untuk merebut kemerdekaan dan memelihara kemerdekaan bangsa Indonsia ini.
Laporan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan BPS, melaporkan bahwa jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270,200.000 juta jiwa. Usia penduduk produktif relatif banyak, yaitu berjumlah 70.72 persen.
Bila kita lihat dari sisi umur, maka diketahui bahwa Generasi Z yang lahir tahun 1965-1980 berjumlah 21.88 persen atau berjumlah sebanyak 5.911.976 orang. Generasi millenial yang lahir antara tahun 1981-1986 berjumlah 28.87 persen, atau 7.800.674 orang.
Sedangkan Generasi Z yang lahir antara tahun 1997-2012 berjumlah 27.94 persen atau sebanyak 7.549,388 orang. Dengan demikian, jumlah generasi muda kita adalah 21, 262,038 orang. Dalam uraian ini, saya tidak menyebutkan angka-angka pascagenerasi Z, Baby Boomer dan Pra-Boomer.
Karena menurut saya generasi pasca generasi Z kurang relevan. Karena mereka sudah berumur di atas 42 tahun. Angka statistik ini bermakna bahwa jumlah generasi muda relatif banyak. Dan mereka adalah asset bangsa yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Bila tidak, maka generasi muda bisa menjadi beban negara.
Selanjutnya, bila kita merujuk pada data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (kompas.com, 24/6/2022), angka pemilih pada tahun 2024 adalah sebanyak 190.659.348 pemilih. Dari data demografi menunjukkan bahwa pemilih 40 persen adalah genersi muda, yang terdiri dari Generasi Y berjumlah 5.911.976 orang, Milenium berjumlah 7.800.674 dan Generasi Z berjumlah 7.549.388 orang.
Angka-angka di atas menunjukkan bahwa 30-40 persen pemilih pada tahun 2024 adalah generasi muda yang berumur antara 17-41 tahun. Angka ini menunjukkan betapa besanya jumlah pemilih muda pada tahun 2024 yang akan datang.
Namun bila kita melihat pada konteks partisipasi politik terjadi tren perubahan pola partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Rasul (2015, 2018), yang menunjukkan bahwa pola partisipasi politik anak muda telah dan sedang berubah dari voting (tradisional partisipasi) kepada partisipasi politik modern.
Partisipasi politik modern adalah anak muda beralih pola partisipasi politik pada penggunaan media terutama media baru (new media) dan aktivitas yang berbentuk aksi lapangan, seperti demonstrasi, diskusi politik. Pola partisipasi politik ini sering disebut sebagai sivic political participation.
Agenda ini biasanya dikelola oleh Ngo-Ngo. Bila perubahan pola partisipasi politik anak muda ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah termasuk KPU, maka sangat mengganggu kualitas demokrasi. Sebab kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi politik voting warga.
Tentu kita bertanya, mengapa terjadi pola partisipasi politik anak muda bahkan anak muda sekarang kurang tertarik dengan politik praktis. Apakah mereka sudah muak dengan perilaku politik para elit. Apakah mereka masih berfungsi sebagai pengawal demokrasi?
Menurut (Rasul: 2015; 2018), di negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia terjadi pola partisipasi politik, yaitu dari pola voting (tradisional) ke arah partisipasi politik modern. Artinya partisipasi politik anak muda beralih berpartisipasi ke penggunaan media, baik media mainstream maupun media baru.
Disamping itu, juga terjadi pola partisipasi politik ke bentuk lain yaitu sosial partisipasi. Artinya, anak muda lebih suka melakukan aktivitias/partisipasi politik melalui kegiatan yang biasa dikelola oleh NGO, seperti diskusi politik, demonstrasi dan lain sebagainya.
Menurut saya, perubahan pola partisipasi politik di kalangan anak muda anak muda, juga terjadi pada budaya politik. Perubahan bisa dilihat dari perubahan norma politik tradisional (duty citizenship norms) kepada norma-norma politik baru (engage citizenship norms).
Bahkan tren maraknya fenomena norma dari luar (compliances citizenships norms) artinya norma-norma pemaksaan dari luar yang biasanya dilakukan oleh para aktor untuk mendulang suara dalam Pemilihan umum. Biasanya kegiatannya, seperti money politics, pressure dan sejenisnya.
Tentu banyak faktor/variabel yang mungkin mempengaruhi perubahan pola partisipasi politik generasi muda. Di antaranya, perkembangan pengetahuan (literasi) politik anak muda yang sangat cepat, pendidikan mereka relatif tinggi, sumber informasi yang relatif banyak. Umumnya mereka menguasasi alat komunikasi.
Di sisi lain, pola komunikasi politik para aktor politik yang kurang relevan dengan kemajuan zaman. Oleh sebab itu, menurut saya, sekarang saatnya mewujudkan sinergitas kebijakan yang dibuat para pihak yang terkait untuk membuat pola pendidikan politik untuk generasi muda yang terukur.
Para pihak seperti, KPU, Kemenpora, Kemenristekdikti, NGO, Perguruan Tinggi dll. Dengan demikian bisa disinergikan pola-pola partisipasi politik generasi muda, artinya, sinergi antara tradisional, modern dan sivil partisipasi politik di kalangan anak muda.
Bila tidak dilakukan sinergitas pola pendidikan politik kepada anak muda, maka besar kemungkinan demokrasi kita dalam kondisi tidak baik. Oleh sebab itu, mari ciptakan sinergitas kebijakan semua pihak terkait agar anak muda akan selalu dan tetap menjadi salah satu institusi Pengawal Demokrasi.(***)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

