Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keterbukaan Informasi Percepat Pembangunan

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Suryani, Wartawati Padang Ekspres
Suryani, Wartawati Padang Ekspres
Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru lamban bak siput berjalan. Hampir lima tahun tak kunjung tersambung. Sejak diresmikan ground breaking (peletakan batu pertama) oleh Presiden RI, Jokowi, 9 Februari 2018 lalu, baru 4,2 kilometer yang berhasil dikerjakan.

Ini baru untuk Seksi 1 Padang-Sicincin yang keseluruhannya sepanjang 36 kilometer. Untuk Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh sama sekali belum dimulai. Padahal sudah ditenggat selesai tahun 2024. Tersisa limit waktu 1 tahun lebih untuk tembus ke Pekanbaru dari panjang keseluruhan 254,8 kilometer.

Jika jalan ini rampung, bisa memperpendek jarak tempuh Padang-Pekanbaru dan sebaliknya dari 9 jam menjadi 3 jam saja. Tak hanya itu, jalan tol ini akan membuka konektivitas antar-wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik.

Tol bakal menghubungkan dua pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai, Riau serta akan mengefisienkan mobilitas orang dan barang. Rampungnya tol Padang-Pekanbaru akan semakin menggairahkan pariwisata sekaligus perekonomian Sumbar.

Sebab Riau adalah salah satu penyumbang wisatawan domestik terbesar untuk Sumbar. Tuntasnya jalan tol kian memudahkan akses wisatawan dari Riau, Bangkinang dan sekitarnya ke Sumbar. Namun semua itu masih sebatas mimpi. Karena tol tak kunjung jadi.

Penyebab mandeknya Tol Padang-Pekanbaru karena pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Untuk Seksi Padang-Sicincin ada 1.614 bidang tanah yang kena proyek tol. Sampai Juli 2022 sesuai tenggat akhir masih tersisa 544 bidang lagi (Padang Ekspres, 7 Juli 2022). Padahal pembangunan tol ditarget rampung 2024.

Mungkinkah sisa waktu setahun lebih bisa kelar? Rasanya sulit. Sementara anggaran pembangunan sudah dialokasikan Pemerintah Pusat. Bahkan karena tak terserap terpaksa dialihkan ke ruas tol di Bangkinang, Riau dan Medan pada 2021 lalu.

Berlarut-larutnya progres pembebasan lahan di awal-awal,  lantaran panitia tak transparan. Tak jelas berapa nilai ganti rugi tanah yang terkena jalan tol. Tentu masyarakat ragu dan berhak untuk tahu. Selain itu, tim pembebasan lahan trauma karena terjadi pembayaran ganti rugi dua kali dan kasus dugaan korupsi.

Persoalan semakin runyam karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar yang berwenang dalam pembebasan lahan tutup mulut. Tidak ke hanya publik, insan media pun sulit mengakses informasi ke BPN terkait kelanjutan proses ganti rugi lahan tol ini.

Bungkamnya BPN Sumbar memantik sejumlah pihak berkomentar. Salah satunya Komisioner Informasi (KI) Sumbar. Ketua KI Sumbar Noval Wiska menekankan, pihak-pihak terkait soal tol khususnya BPN Sumbar, harus berani terbuka kepada khalayak umum tentang apa yang terjadi dengan proses penyelesaian tol Sumbar-Riau.

Menurutnya, sebagai lembaga pemerintahan tidak seharusnya BPN menutup diri dari khalayak umum. Noval menegaskan, keterbukaan akan melahirkan kepercayaan publik terhadap BPN. Namun jika BPN masih menutup diri kepada publik, tentunya hal tersebut dapat mengganggu kepercayaan masyarakat dalam proses ganti rugi lahan tol.

Ia mengatakan, informasi tol adalah informasi terbuka yang seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat luas. Termasuk di dalamnya kendala yang dihadapi oleh BPN di lapangan. Sehingga setiap masalah yang dialami BPN, masyarakat dapat memahaminya.

Noval mengatakan, akibat ketertutupan tersebut masyarakat dan media tidak mengetahui siapa yang lamban dalam proses penyelesaian jalan tol tersebut. Apabila BPN mau membuka informasi bisa jadi masyarakat menjadi menaruh simpati atas kinerja yang dilakukan BPN selama ini  (Padang Ekspres, 22 Juni 2022).

Pembangunan tol di Sumbar adalah salah satu contoh bahwà masih ada lembaga publik belum menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik dan benar.

Padahal sesuai UU 14 Tahun 2008 tentang KIP menegaskan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dorong Percepatan Pembangunan 

Tidak hanya untuk pembangunan jalan tol. Idealnya tiap program pemerintah harus menerapkan keterbukaan kepada publik. Mulai di tingkat pusat sampai ke daerah dan pelosok nagari. Bukan hanya proyek fisik tapi juga nonfisik.

Ini supaya masyarakat bisa tahu secara langsung dari lembaga publik terkait program yang sedang dikerjakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa berkontribusi dan ikut mengawal terlaksananya program tersebut.

Misalnya pembangunan jalan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dana desa. Pemerintah daerah dan desa/nagari mesti mensosialisasikan kepada publik terkait proyek yang akan dibangun tersebut. Mulai besarnya anggaran sampai penggunaannya setransparan mungkin.

Masyarakat pun bisa berpartisipasi atau berswadaya jika anggaran pemerintah kurang. Bisa menyumbang uang, material, pemikiran hingga tenaga. Sehingga proyek pembangunan cepat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di era teknologi saat ini penyampaian informasi relatif lebih mudah. Selain lewat media konvesional seperti surat kabar bisa juga melalui media daring. Publik bisa memberi masukan sehingga sebelum proyek dimulai bisa dipetakan jika terjadi persoalan di tengah jalan.

Untuk ganti rugi lahan misalnya, bila sudah tersosialisasi dengan baik dan terbuka maka pemilik lahan yang tidak berada di lokasi bisa mengetahui lewat berita/informasi dari internet yang bisa diakses kapan dan di mana saja.  Akan lebih baik jika dibuka ruang interaktif dengan publik. Sehingga para pihak bisa berinteraksi langsung.

PPID sebagai Penyampai Informasi

Setiap lembaga maupun badan publik idealnya punya penjabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Sehingga memudahkan publik memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tidak lagi dilpingpong ke sana kemari. PPID seyogyanya menjadi corong bagi lembaga/badan publik untuk menyampaikan program lembaga tersebut ke khalayak.

Ia adalah penyambung lidah dari pimpinannya ke publik. Kalau sudah ada, perlu dilakukan evaluasi, apakah PPID sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Jangan hanya penjawab tanya saja. Namun minim implementasi.

Bagi yang baik, layak diberi reward tapi untuk yang belum menerapkan, bisa diberi warning hingga punishment. Kota Pariaman layak dicontoh karena telah memiliki PPID  utama dan pembantu, serta PPID desa dan kelurahan.

PPID Kota Pariaman sebagai penyedia layanan keterbukaan informasi publik pun mendapatkan penghargaan dari KI Sumbar dengan predikat Informatif pertengahan 2021 lalu. Predikat tersebut merupakan yang tertinggi dalam penyampaian keterbukaan informasi publik  (Padang Ekspres, Mei 2021).

Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan juga meraih predikat kabupaten informatif tiga tahun berturut-turut tahun 2021 karena data-datanya terintegrasi. Supaya keterbukaan informasi memasyarakat, hendaknya KI Sumbar lebih getol lagi menyuarakan pentingnya penerapan keterbukaan informasi. Tidak hanya menunggu tapi mesti jemput bola.

Lebih masif mensosialisasikan jika masyarakat kesulitan atau dihalangi untuk mendapatkan informasi dari suatu badan publik dapat mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi (KI). Berdasarkan data KI Sumbar, selama tahun 2021, ada 35 permohonan sengketa informasi publik yang masuk ke KI Sumbar.

Penyelesaiannya, 22 kasus lewat ajudikasi dan 13 lewat mediasi. Sedangkan untuk tahun 2022 sejak Januari sampai Juli 2022, ada 10 permohonan dengan 5 ajudikasi dan  5 diselesaikan dengan mediasi. (*)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BPN Sumbar Percepat Pembenahan Layanan Tanah, Sengketa dan Administrasi Jadi Fokus

BPN Sumbar Percepat Pembenahan Layanan Tanah, Sengketa dan Administrasi Jadi Fokus

BPN Sumbar memperkuat koordinasi pertanahan untuk mempercepat pelayanan tanah, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum di Sumbar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer