Politisasi Agama

JAMAK dinarasikan di ranah publik bahwa politik adalah seni menciptakan peluang untuk meraih kekuasaan, politics is the art of possible. Statemen ini berkembang menjadi the art of impossible made possible, seni mengubah yang mustahil menjadi peluang. Politik tereduksi menjadi sekedar cara “berburu kekuasaan”.

Spirit Machiavellian yang menghalalkan berbagai cara untuk meraih kekuasaan menjadi manual book bagi mayoritas pelaku politik. Stigmatisasi terhadap politik tersebut sepertinya diamini oleh masyarakat dan instrumen negara.

Maraknya praktek money politics pertanda berlakunya prinsip tujuan menghalalkan segala cara a la Machiavelli. Komisi Pemberantasan Korupsi berani menyebut nominal uang puluhan miliar rupiah sebagai syarat menjadi kepala daerah.

Praktiknya dengan jual beli kursi anggota dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan kendaraan dalam pemilu kepala daerah. Politik uang menjadi nafas agenda demokrasi sehingga negara defisit para pengabdi bangsa yang berdedikasi.

Data KPK menunjukkan bahwa ratusan anggota dewan perwakilan rakyat, ratusan Bupati/Walikota, puluhan Gubernur dan puluhan menteri telah menjadi penghuni hotel prodeo. Kasus korupsi yang menjerat penyelenggara negara dilakukan akibat mahalnya biaya politik transaksional.

Korupsi dilakukan bukan lagi sekadar menumpuk kekayaan tetapi justru untuk menutupi biaya pesta demokrasi yang bernilai jumbo. Secara konseptual, politik sesungguhnya mulia karena bertujuan menata kehidupan manusia yang heterogen menjadi lebih baik dan bermartabat.

Sayangnya di Indonesia baru demokrasi prosedural yang terwujud, belum demokrasi substansial berbasis moral. Demokrasi berjalan pada tataran politik legal-formal namun nir-moral. Persis seperti gol tangan “Tuhan-nya” Maradona ke gawang the three lions Inggris pada gelaran piala dunia 1986 yang dilegalisasi oleh otoritas di lapangan meskipun menabrak norma sportifitas.

Presiden Jokowi dalam sidang MPR bulan Agustus yang lalu memberi wejangan moral agar “..jangan ada lagi politisasi agama..”. Arahan ini merupakan ajakan untuk menjaga norma moral dan sportivitas dalam politik praktis.

Jokowi berharap agar moralitas memainkan peran signifikan dalam pesta demokrasi bernama pemilihan umum. Meskipun moralitas belum tersublimasi seluruhnya ke dalam peraturan perundang-undangan.

Secara ensiklopedis, politisasi agama bermakna menampilkan ajaran dan simbol agama sebagai kamuflase untuk menjadi daya tarik bagi konstituen. Dari tinjauan agama, politisasi agama jelas suatu pelanggaran berat.

Islam melarang politisasi agama dalam berbagai derivasinya. Politisasi agama mengantongi sejumlah perbuatan tercela seperti hipokrit, riya, sentimen, bohong dan manipulasi. Melalui politisasi agama, kontestan pemilu menampilkan sesuatu yang tidak orisinil alias imitatif.

Hanya semacam lip service berdurasi pendek untuk kepentingan pragmatis sesaat. Hampir sulit menemukan kontestan pemilu yang terbebas dari politisasi agama, etnis, ras dan almamater. Ini sebagai dampak ikutan praktik the end justifies the mean dalam ideologi Machiavellian.

Politisasi agama maknanya menjual agama dengan harga yang murah (QS. 9:9). Menyuburkan sikap riya’ yang merupakan syirik kecil (QS.4:145). Melegasikan sifat hipokrit (nifaq) sementara pelakunya ditempatkan di neraka paling dasar (QS.61:3).

Nabi Muhammad saw mencela sifat bohong karena merupakan otak segala kejahatan (HR Bukhari). Beliau juga membenci sentimen etnis dan kelompok sebagaimana sabda beliau “seandainya Fatimah putri (Nabi) Muhammad mencuri, maka aku (Muhammad) yang akan memotong tangannya” (HR Bukhari).

Agama bukan objek politisasi tetapi menjadi way of live, panduan hidup bagi orang yang mengimani. Dalam Islam, nilai-nilai agama harus diterapkan di seluruh dimensi kehidupan, tidak terkecuali ranah politik. Islam tidak mengenal konsep sekularisme seperti di Barat yang memasung agama pada ranah privat dan mengaleniasinya dari ranah publik.

Indonesia sebagai negara bangsa telah mengakomodir ajaran Islam dalam regulasi seperti lahirnya UU haji dan Umrah (13/2008), wakaf (41/2004), zakat (38/1999) dan paling anyar tentang Pesantren (18/2019) beserta turunan dan perubahannya.

Sejumlah daerah juga mengeluarkan peraturan tentang kompetensi baca-tulis al-Quran dan pakaian Islami di sekolah dan Lembaga pendidikan. Agama adalah pakaian orang beriman yang dipraktekkan secara ikhlas di hadapan Tuhan tanpa syarat sepanjang hayat.

Implementasi agama akan bermakna jika dilakukan atas dasar kebebasan internal bukan paksaan pihak eksternal. Merealisasikan ajaran agama bukan pula untuk mendapatkan pujian dan simpati dari orang lain.

Dalam ajaran tauhid, orang beriman hanya ikhlas tanpa pamrih kepada Allah. Itu sebabnya Allah memberi nama surat tauhid “qul huwallahu ahad” dengan surat al-Ikhlas. Politisasi agama berada di ranah agama dan moralitas universal, bukan pada dimensi aturan perundangan dan hukum positif.

Sejauh ini belum ada aturan perundang-undangan yang menyigi politisasi agama ataupun politisasi etnis, paguyuban dan almamater. Bawaslu dan MK juga belum pernah menggelar perkara pelanggaran politisasi agama, etnis dan sejenisnya.

Pelanggaran dalam bentuk politisasi agama sama dengan pelanggaran terhadap kewajiban agama (Islam) lainnya seperti shalat, puasa dan zakat. Sanksinya akan diterima di akhirat di hadapan pengadilan Tuhan yang bersih dari segala macam interest dan intervensi.

Hukum positif tidak dapat menjangkau ranah ibadah ritual dan moralitas universal. Bawaslu dan MK tidak berpretensi mengurusi laporan pelanggaran shalat, puasa dan persoalan moral. Kendatipun persoalan moral an sich tidak tersentuh oleh hukum positif, tapi pemilu yang bersih dan berkualitas tetap bisa diwujudkan.

Berbasis regulasi yang ada, sesungguhnya pemilu sedang mengejawantahkan moralitas itu sendiri seperti kejujuran dan keadilan (jurdil). Regulasi pemilu menerjemahkan prinsip jujur dengan kesiapan kontestan pemilu mengikuti aturan secara bertanggungjawab, tidak memanipulasi data diri, kekayaan dan sumber dana.

Prinsip adil diterapkan dengan perlakuan yang sama kepada masyakarat di hadapan regulasi. Atas dasar prinsip keadilan maka pejabat negara yang mengikuti kontestasi pemilu harus mengundurkan diri atau cuti dari jabatan. Secara filosofis, keadilan merupakan moralitas tertinggi yang harus diwujudkan oleh setiap orang.

Sikap konsisten dengan aturan dan ketentuan pemilu sangat memadai untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu (KPU) dan Pengawas pemilu (Bawaslu) beserta MK sudah dilengkapi dengan perangkat regulasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Tinggal komitmen penyelenggara dan pengawas pemilu untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jauh dari kecurangan, kesalahan, kecerobohan dan konflik kepentingan. Presiden Jokowi sebagai kepala negara layak risau dengan persoalan moral bangsa terutama praktik politisasi agama yang dicela oleh setiap agama.

Sebagai bentuk tanggung jawab, presiden jauh-jauh hari mengingatkan pentingnya mengawal moralitas bangsa agar terwujud keseimbangan kesejahteraan moril dan materil rakyat Indonesia. Politisasi agama berada pada ranah moral yang menjadi concern para ulama, pendeta, pastor, biksu dan tokoh agama.

Secara legalitas-formal, politisasi agama tidak akan menciderai pesta demokrasi, hanya mencemari sisi batin bangsa. Dalam kultur masyarakat yang menghamba pada hasil demokrasi formal semata berbagai bentuk politisasi bukan sesuatu yang merisaukan. (*)