Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sensus Penduduk tahun 2020 memublikasikan penduduk Indonesia keseluruhan berjumlah 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 Juta jiwa dibanding Sensus Penduduk tahun 2010. Rata-rata pertambahan 3,26 juta setiap tahun dengan angka laju pertumbuhan penduduk 1,25% pertahun.
Dari data tersebut, yang perlu jadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk lansia –penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih– sebanyak 9,78% dengan angka absolut 26,4 juta jiwa atau rata-rata 2,2 juta pertahun, naik dibanding tahun 2010 yang sebanyak 7,59 %.
Sebuah pertumbuhan yang signifikan dan mencerminkan terjadinya transisi demografis di Indonesia menuju era ageing population. Merujuk ukuran yang diterbitkan World Health Organization (WHO), sejak tahun 2000 Indonesia telah digolongkan negara yang penduduknya berstruktur tua (ageing structured population), dengan jumlah penduduk lansia melebihi 7%.
Sebagai sebuah perbandingan, dari data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 1970 jumlah penduduk lansia di Indonesia berjumlah 4,5% dan selama setengah abad, yaitu pada tahun 2020 persentasenya menjadi lebih dua kali lipat, yaitu 9,78 %.
Disisi lain World Health Organization (WHO), menerbitkan data perubahan proporsi orang lanjut usia di Asia Tenggara. Pada publikasi itu, diproyeksikan penduduk lansia di Indonesia berjumlah 22,3 persen pada tahun 2050. Sementara itu, BPS sedikit berbeda memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 450 juta jiwa akan dicapai pada tahun 2045.
Dibalik itu berarti pada tahun 2045 atau 2050 itu sebanyak 100 juta lebih penduduk Indonesia di kategorikan lansia. Sebuah angka absolut yang secara teoritis akan menjadi beban pembangunan kalau lansia tersebut tidak lagi produktif.
Pada tahun 2020 saja, tercatat rasio ketergantungan lansia sebesar 15,54 yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 15 orang penduduk lansia. Kalau pada tahun 2050 itu, seperlima saja penduduk lansia di Indonesia yang memiliki ketergantungan terhadap penduduk produktif, itu berarti jumlahnya sudah 20 juta lebih.
Menyadari pertumbuhan penduduk lansia yang secara konsisten terjadi terkait dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia sebagai konsekuensi logis perbaikan di bidang ekonomi dan kualitas pelayanan kesehatan diperlukan terobosan kebijakan pemerintah menyikapi hal tersebut.
Pertumbuhan penduduk lansia adalah keniscayaan yang harus dihadapi dan tidak bisa direkayasa untuk dikelola seperti menahan laju pertumbuhan penduduk dengan menekan fertilitas melalui program keluarga berencana yang dipromosikan dan dieksekusi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pertumbuhan penduduk lansia kenyataannya adalah buah keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat kelahiran bayi (fertility rate) dan juga tingkat kematian (mortalitaty rate). Lansia adalah ujung dan konsekuensi dari siklus kehidupan manusia yang umur harapan hidupnya semakin membaik.
Oleh karena itu pemahaman akan eksistensi dan kualitas hidup lansia diperlukan sebagai landasan merumuskan kebijakan program yang pro lansia. Penduduk lansia memiliki berbagai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan fisik (physical need), kebutuhan hidup tentram (safety need), kebutuhan sosial (social need), kebutuhan harga diri (esteem need) dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualization need).
Selama ini pemerintah melalui beberapa lembaga departemen dan non-departemen telah memiliki program-program yang berkaitan dengan kehidupan orang lanjut usia ini. Departemen Sosial fokus pada program yang berkaitan langsung dengan individu lansianya seperti program asistensi lanjut usia, home care, program rehabilitasi sosial lanjut usia, Bansos Lansia dan lain sebagainya.
BKKBN fokus mengembangkan program Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk menciptakan lansia yang tangguh dan mandiri. Departemen Kesehatan menyelenggarakan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia.
Ada lembaga lainya yang menyelenggarakan program bantuan untuk lansia seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada juga lembaga seperti Komisi Nasional (Komnas) Lansia yang semuanya memiliki koneksi kelembagaan di tingkat provinsi.
Pertanyaannya apakah bantuan-bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih, karena itu kegiatan evaluasi terhadap implementasi program dan juga diperlukan langkah-langkah koordinasi, kerja sama dan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah diperlukan agar sasaran atau target bisa tercapai optimal.
Secara teoritis Pemerintah tidak akan mampu menanggung beban untuk program-program kesejahteraan lansia ini, oleh karena itu melibatkan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat diperlukan di masa depan. Sehingga terbangun komunitas perduli lansia dan menjadikan masalah-masalah yang dihadapi para lansia menjadi bahagian masalah komunitas.
Disadari atau tidak, kondisi lansia tidaklah sama sehingga penyikapan yang dilakukan juga harus berbeda. Departemen Sosial menyatakan ada lansia yang potensial dan yang tidak potensial; BKKBN menggagas ada lansia tangguh dan tidak tangguh yang diukur dari berbagai dimensi seperti dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi fisik, dimensi emosional dan dimensi sosial, dan ada juga yang menggunakan konsep lansia terlantar dan lansia produktif.
Untuk memahami kualitas hidup lansia ini bisa dibedakan menjadi 4 hal, mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, tidak mampu secara fisik, tidak mampu secara ekonomi. Ada individu lansia mampu secara ekonomi dan mampu secara fisik, ini kondisinya masih sangat ideal.
Ada individu lansia yang mampu secara ekonomi tapi tidak mampu secara fisik, artinya sudah sakit-sakitan butuh bantuan orang lain, kondisi ini meski tidak lagi ideal tapi masih bisa didukung oleh kemampuan ekonominya.
Ada pula individu yang tidak mampu secara ekonomi tapi masih mampu secara fisik, masih bugar sehingga tidak membebani orang lain. Hal yang mengkuatirkan adalah bila individu lansia tidak mampu secara fisik dan tidak mampu pula ekonomi, kondisi seperti ini yang potensial untuk terlantar.
Sejak awal tahun 1980, di Indonesia telah didirikan panti werdha oleh pemerintah untuk memberikan bantuan tempat tinggal bagi para lansia yang terlantar. Di Sumatera Barat ada dua panti werdha milik pemerintah yaitu Panti Werdha Sabai Nan Aluih di Sicincin Kabupaten Padangpariaman dan Panti Werdha Kasih Sayang Ibu di Cubadak, Kabupaten Tanahdatar.
Kedua-dua panti werdha itu hanya mampu menampung maksimal 180 orang lansia terlantar untuk disantuni. Secara teori sebetulnya Panti Werdha itu tujuannya hanya menampuang sementara lansia yang terlantar sampai dijemput kembali oleh pihak keluarganya.
Tapi pada prakteknya, lansia yang telah diantar oleh pihak keluarganya jarang dijemput kembali dan tinggal dipanti werdha sampai ajal menjemput. Keberadaan Panti Werdha, terutama di Sumatera Barat yang infrastruktur adatnya lengkap untuk melindungi anggota keluarganya untuk diproteksi di tengah keluarganya merupakan suatu yang ironis.
Pada awal berdirinya Panti Werdha di Sumatera Barat atau di ranah Minangkabau menimbulkan berbagai kecaman para tokoh masyarakat jika ada keluarga yang tega mengantar anggota keluarganya untuk disantuni di Panti Werdha.
Azwar Anas waktu itu adalah Gubernur Sumatera Barat menyatakan: “kalau ada orang Minangkabau yang mau mengantarkan anggota keluarganya untuk disantuni di Panti Werdha sudah hilang Minangnya dan tinggal kerbaunya” (Haluan:1985). Menurut Kepala Panti Werdha pada awal operasional panti di tahun 1980 an itu, sulit untuk mencari lansia yang mau disantuni.
Panti melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif mencari dan memotivasi agar ada lansia yang mau disantuni. Jika ada lansia yang disantuni di panti, hal itu menjadi gunjingan tetangga atau masyarakat di tempat tinggal mereka terhadap keluarganya. Namun, dalam perjalanan waktu kecaman dan gunjingan itu semakin hilang seiring dengan semakin diminatinya penyantunan di panti werdha oleh anggota keluarga tertentu.
Memasukkan anggota keluarga ke panti dinilai sebagai hal yang lumrah dan dianggap lebih baik dari pada lansia itu hidup terlantar biarlah tinggal di panti. Sehingga saat ini sudah ada daftar tunggu (waiting list) para lansia yang ingin mendapatkan pelayanan santunan di panti werdha menunggu kalau ada lansia yang tengah disantuni meninggal.
Hal ini sebuah konsekuensi logis telah terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat Minangkabau, yang telah membuat infrastruktur yang menyangga adat Minangkabau tergerus atau melapuk dan memiliki konsekuesi kepada perubahan pola proteksi dalam keluarga.
Hal ini merupakan early warning kepada masyarakat Minangkabau dimana ada tradisi yang dikalahkan oleh modernitas sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian baru. Menurut sensus penduduk tahun 2020, lenduduk Sumatera Barat berjumlah 5,53 juta jiwa. Persentase penduduk lansia 10,83% naik dibanding 2010 yang sebesar 8,08%.
Jumlah absolut penduduk lansia di Sumatera Barat 598.899 Jiwa. Berdasarkan indikator keterlantaran lansia yang dikembangkan oleh BPS, pada tahun 2010 sebanyak 47.058 jiwa lansia dikategorikan kondisinya terlantar dan tinggal tersebar di 19 kabupaten dan kota. Artinya, sebanyak 11,87% dari total penduduk lansia di Sumatera Barat, hidupnya terlantar meski tinggal di lingkungan keluarganya (Sumatera Barat dalam Angka 2013).
Tujuh variabel indikator untuk menentukan keterlantaran lansia yang diterbitkan BPS adalah: 1) tidak pernah sekolah/tidak tamat SD; 2) makanan Pokok Kurang dari 14 kali dalam seminggu; 3) kurang makan lauk pauk nabati dan hewani dalam seminggu; 4) memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel; 5) tidak mempunyai tempat untuk tidur; 6) bila sakit tidak diobati; 7) apabila bekerja lebih dari 35 jam perminggu.
Lansia dikatakan terlantar apabila memiliki lebih dari dua kriteria dan tujuh kriteria tersebut. Data terbaru lansia terlantar 2019 yang dirujuk dari Dokumen Laporan Kinerja Dinsos Sumbar 46.755 jiwa.
Menurun sedikit dibanding angka tahun 2010 di atas. Namun angka tersebut perlu disikapi bahwa ada yang telah berubah di dalam keluarga matrilineal Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan luas (extended family system) dan yang komunal dan kolegial.
Perubahan praktik penyantunan dari keluarga ke panti werdha pada masyarakat Minangkabau sebuah kenyataan faktual ada elemen nilai budaya yang sudah berubah. Oleh karena itu memahami eksistensi dan kualitas hidup penduduk lansia sesuatu yang perlu dilakukan untuk menyikapi kehidupan lansia terutama yang berkaitan dengan pola penyantunannya. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

