Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUHP Baru dan Dekolonisasi Setengah Hati

N
Penulis: Novitri Selvia❯
B Kuswandi Guru Besar Universitas Jember
B Kuswandi Guru Besar Universitas Jember
SETELAH proses dan perdebatan panjang sejak gelaran Seminar Hukum Nasional pertama puluhan tahun lalu pada 1963 di Semarang, akhirnya 6 Desember 2022, DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang.

KUHP ini ditetapkan mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Dapat dikatakan RKUHP merupakan salah satu beleid yang paling lama dibahas sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri.

Pemerintahan dari mulai era demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi memiliki ambisi untuk mengganti secara keseluruhan KUHP yang diadopsi dari Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie 1918 dalam satu waktu alih-alih melakukan amandemen dan mencabut pasal-pasal yang bermasalah secara bertahap sebagaimana dilakukan di negara penganut civil law lain seperti Belanda dan Prancis.

Jika menilik penjelasan umum KUHP baru, terdapat beberapa misi utama dibentuknya KUHP baru ini, yakni dekolonisasi warisan penjajah Belanda, demokratisasi, konsolidasi dan adaptasi hukum pidana, serta harmonisasi terhadap perkembangan hukum.

Namun demikian, klaim terkait misi demokratisasi dan dekolonisasi RKUHP ini banyak diragukan dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat sipil menjelang disahkannya pada 2019 lalu.

Mereka menilai RKUHP masih mengandung pasal-pasal kontroversial yang bermasalah dan mengancam kehidupan berdemokrasi dan ruang privat warga negara. Karena penolakan masyarakat yang luas dan masif, akhirnya Presiden Jokowi meminta pengesahan RKUHP pada 2019 itu ditunda.

Sejak saat itu, pemerintah bersama tim perumus dari akademisi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerja secara maraton melakukan beberapa revisi serta sosialisasi RKUHP secara masif di berbagai daerah.

Beberapa pasal yang dipermasalahkan pengaturannya, seperti advokat curang, penggelandangan, unggas dan ternak, telah dihapus dan beberapa aturan tindak pidana lain juga telah direvisi.

Namun demikian, proses revisi dan sosialisasi ini banyak dikritik oleh masyarakat sipil karena tidak partisipatif dilakukan secara satu arah dengan pelibatan masyarakat yang minim.

Harus diakui, KUHP baru yang terdiri dari 624 pasal lengkap dengan penjelasannya ini telah mengakomodasi model pemidanaan yang jauh lebih baik daripada KUHP versi kolonial Belanda saat ini.

Pasal 51 dan 52 RKUHP baru ini telah merumuskan tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Selain juga terdapat pedoman penjatuhan pidana dalam Pasal 53 hingga 56 yang mewajibkan hakim berlaku adil.

Rumusan double track system, yakni sistem sanksi dua jalur yang tidak hanya sanksi pidana (Pasal 64–102) tapi juga sanksi tindakan (Pasal 103–111), juga tegas diatur. Yang menarik, diatur juga rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 118–124 yang sebelumnya tidak ada.

Namun demikian, sayangnya beberapa pasal kontroversial peninggalan kolonial Belanda yang represif dan mengancam demokrasi tetap dipertahankan dan bahkan beberapa diperberat pemidanaannya.

Ini misalnya dapat dibaca dalam pengaturan Lese Majeste pasal 218 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pengaturan Haatzaai Artikelen dalam Pasal 240 tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara yang seharusnya tidak perlu diatur karena secara prinsip pasal penghinaan ditujukan untuk korban perseorangan, bukan lembaga/institusi negara.

Hal ini tidak perlu diatur agar tidak memberikan peluang pemidanaan warga negara yang melakukan kritik kepada pemerintah. Menariknya, larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang di masa KUHP kolonial diancam pidana penjara maksimum 2 minggu dalam KUHP yang baru disahkan kemarin ditambah ancaman pidana penjaranya menjadi maksimum 6 bulan.

Selain itu, pengaturan Pasal 188 tentang Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila berpotensi menjadi pasal karet nan subversif sebagaimana aturan serupa yang dipergunakan untuk membungkam lawan politik yang berseberangan dengan rezim di zaman Orde Baru.

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa misi dekolonisasi KUHP baru dilakukan setengah hati oleh pemerintah hari ini. Meski ada kemajuan dalam beberapa hal terkait prinsip dan pola pemidanaan, fitur-fitur represif ala pemerintah kolonial dan rezim otoriter yang digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat melalui hukum pidana tetap menjadi favorit pemerintah dan DPR saat ini.

Kriminalisasi beberapa perbuatan dalam KUHP baru yang mengancam demokrasi di atas tentu dalam praktiknya akan disertai dengan diberikannya tambahan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk menahan seseorang dalam kondisi tertentu (Garland 1996).

Dengan melihat pada kondisi tersebut, menjadi sangat logis untuk memprediksi bahwa kemungkinan tingginya penahanan yang tidak sah terhadap warga negara akibat kriminalisasi yang tidak terkontrol (Akbari, 2015).

Masih ada waktu tiga tahun sebelum KUHP ini diberlakukan untuk melakukan evaluasi dan mencabut pasal-pasal yang bermasalah tersebut, baik melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun jalur lainnya yang dianggap efektif.

Ini penting untuk dilakukan dan dikawal agar KUHP nasional yang telah puluhan tahun kita cita-citakan dapat kembali ke khitahnya untuk menghapuskan fitur kolonialisme dan menjamin proses demokrasi melalui KUHP karya anak bangsa. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer