Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menolak Diskriminasi Politik Pada Kaum Perempuan

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Anggota DPR-RI, Nevi Zuairina. (net)
Anggota DPR-RI, Nevi Zuairina. (net)
ISU keterwakilan perempuan di pentas politik kini kembali menjadi perbincangan hangat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang.

Keterwakilan kaum perempuan di ranah politik dinilai menjadi sesuatu yang sangat penting dan krusial dibahas agar dalam setiap pengambilan keputusan penting terhadap masyarakat dapat berimbang.

Adanya kaum perempuan di dalam politik juga dinilai penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dan mendorong pengambilan keputusan berperspektif gender. Mengacu pada data yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019 lalu, jumlah pemilih perempuan mencapai 93.994.722.

Namun, tingginya angka pemilih perempuan itu masih belum diikuti oleh peningkatan kualitas caleg perempuan yanga akan dipilih. Disadari atau tidak, meski sudah mencapai kuota 30 persen sebagaimana diamanatkan oleh undang undang pemilu, secara kualitas para caleg perempuan itu masih jauh dari harapan.

Adanya nama nama caleg tersebut terlihat hanya untuk memenuhi persyaratan administratif belaka. Saat ini, jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI adalah 118 atau lebih kurang 20 persen dari total anggota DPR yang beranggotakan 575 orang.

118 anggota DPR RI perempuan itu berasal dari berbagai daerah pemilihan dan latar belakang partai politik. Saya sendiri berasal dari Partai Keadilan Sejahtera dan daerah pemilihan Sumatera Barat 2. Namun jika ditotal jumlah anggota parlemen perempuan di DPR dan DPD RI saat ini adalah 167 orang.

Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan, tentulah tidak bisa dilepaskan dari banyak hal termasuk membahas tentang kinerja politisi perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kekhususan bagi kaum mereka.

Namun demikian, pekerjaan rumah yang utama adalah masih adanya “kekerasan dan diskriminasi politik” yang dialami oleh calon dan anggota legislatif perempuan yang justru menghambat mereka untuk memberikan lebih banyak warna dan perubahan pada dinamika politik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah terukur untuk mengatasi hal tersebut.

Pekan lalu, dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Aksi Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” yang digelar di Jakarta saya menekankan pentingnya penghentian kekerasan berbasis gender di politik. Saya berpandangan, untuk menciptakan kesetaraan politik bagi perempuan yang perlu dilakukan adalah sesegera mungkin memenuhi hak politik mereka.

Termasuk memberikan ruang berpolitik yang lebih ramah, lapang dan akomodatif. Oleh sebab itu, adanya deklarasi “Anti Kekerasan Politik dan Kekerasan Pada Perempuan di Ranah Politik” mestilah dijadikan sebagai agenda utama yang harus sama-sama didukung.  Salah satu cara untuk mewujudkan dukungan itu adalah dengan menghilangkan instrumen regulasi yang selama ini menjadi hambatan bagi perempuan Indonesia berpolitik.

Tanpa bermaksud melemahkan peran kaum lelaki dalam mengatasi persoalan perempuan, namun seyogyanya hak-hak dasar kaum perempuan harus ditindaklanjuti oleh kaum perempuan itu sendiri. Itulah kenapa penambahan jumlah kursi bagi anggota leislatif perempuan mendesak direalisasikan.

Deklarasi itu juga memberikan pesan khusus bahwa kekerasan kepada perempuan baik dalam kehidupan sehari harus dilawan dengan segala cara termasuk menggunakan jalur politik dan penyusunan kebijakan.

Perlindungan terhadap perempuan di dunia politik mesti dijaga terutama dari segala bentuk tindak kekerasan yang menafikan peran dan keberadaan mereka sebagai warga negara yang turut aktif berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada.

Tentu saja menyelesaikan pekerjaan rumah itu menjadi tugas kita bersama. Namun demikian, jauh lebih penting saat ini adalah meningkatkan kapasitas anggota DPR/DPRD agar mampu aspirastif dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di semua level lembaga perwakilan.

Keputusan politik untuk meratifikasi aturan terkait pemberian peran yang lebih besar kepada kaum perempuan sudah dilakukan oleh Pemerintah RI sejak tahin 1984 dengan terbitnya Undang undang Nomor 7 Tahun 1984 ini.

Dengan keberadaan UU tersebut, Indonesia telah mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Namun harus pula diakui bahwa keberadaan aturan yang sudah lama ditetapkan itu hanya bersifat instrumentalis semata.

Pada kenyataannya, keterwakilan perempuan di pentas parlemen dan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas dan kekuatan kaum perempuan dalam meyakinkan public. Meski menyandang kodrat sebagai Ibu, kaum perempuan juga mampu menjalankan peran dan fungsi yang jamak dijalankan kaum Adam.

Ada banyak faktor pendorong saat ini yang dapat dijadikan sebagai penyemangat kaum Hawa bahwa mereka juga mampu dan sudah banyak diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan publik.

Kaum perempuan Indonesia patut berbangga hati dengan adanya Puan Maharani (Ketua DPR RI), Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri), Siti Nurbaya Bakar (Meneg Kehutanan dan LH) , serta Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan selama beberapa periode.

Saya teringat pernyataan Direktur Pusat Gender dan Demokrasi di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Julia Suryakusuma. Katanya, meski banyak dan secara kuantitatif serta kualitatif sudah lebih baik, berbagai aturan hukum yang dibuat itu tidak serta merta menambah jumlah perempuan atau menambah jumlah kebijakan pro-perempuan.

Oleh sebab itu penghapusan kekerasan kepada perempuan tidaklah menjadi domain dan ranah bagi satu kelompok saja. Penghapusan kekerasan bagi perempuan adalah ranah bersama dan harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kerangka kerja sama untuk memberikan kaum perempuan haknya, memperjuangkan nasib tanpa melupakan kodrat sebagai ibu dan isteri.

Legislasi Lemah karena Perempuan Sedikit?

Sebelumnya, Lembaga penelitian The Indonesian Institute pada tahun 2021 mengeluarkan hasil kajian dan penelitiannya yang menemukan fakta bahwa representasi kaum perempuan di panggung parlemen masih jauh dari ideal.

Dalam sebuah diskusi daring yang dilaksanakan lembaga riset tersebut terungkap data bahwa selama tiga periode pelaksanaan Pemilu keterwakilan kaum perempuan dalam parlemen masih di bawah 21 persen dan belum ada yang ditempatkan sebagai komponen strategis.

Barulah pada periode 2019-2024, beberapa nama menempati posisi sebagai ketua DPR dan ketua komisi. Yaitu Yang Terhormat Ibu Puan Maharani (FPDI-P) sebagai Ketua DPR dan Ibu Meuthia Hafidz (FPG) sebagai Ketua Komisi I.

Saya mengakui bahwa komposisi kaum perempuan di parlemen masih jauh dari cukup. Hal itu kemudian menyebabkan banyak fungsi keterwakilan perempuan tidak berjalan maksimal. Sehingga dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan harus sering terhambat.

Namun keterbatasan itu tidak akan menyurutkan arah dan perjuangan kaum perempuan untuk memberi dan melayani rakyat semaksimal mungkin. Secara khusus, kami dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri telah memberikan kesempatan yang sama untuk bersosialisasi kepada pemilih dan meraup dukungan sebanyak-banyaknya dengan menyampaikan program kerja partai kepada pemilih di dapil masing-masing.

PKS telah memberikan porsi yang sesuai kepada perempuan dan anggota legislatif mereka untuk kaum perempuan. Pemenuhan kuota perempuan dalam daftar caleg PKS serta peran yang diberikan serta diamanahkan sudah memadai dan disesuaikan dengan amanat undang-undang.

Yang paling penting adalah jika membahas peran serta kaum perempuan dalam politik tidak bisa dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat.

Akan tetapi, pembagian peran dan fungsi dalam memperjuangkan dan memenuhi hak-hak perempuan tentunya juga tidak bisa semuanya dilakukan oleh laki-laki. Ada hal khusus yang hanya bisa dilakukan perempuan dan mereka adalah representasi yang paling pas untuk menyuarakan hak bagi kaum mereka sendiri.

Penutup, di tahun ini, saya mengajak kaum perempuan dimanapun untuk mengambil peran sekaligus menyadari bahwa sebagai perempuan kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki. Namun demikian, sebagai hamba Allah, kita adalah isteri, ibu, dan mengurus keluarga. Perempuan Minang kuat, Indonesia maju dan tangguh.

Ada amanat penting bagi kaum perempuan di legislatif adalah ketika membangun basis sosial dalam bekerja di daerah pemilihan dalam bentuk aksi aksi nyata yang harus dirasakan rakyat banyak. Insya Allah. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nevi Zuairina Minta Mangrove dan Sawah Produktif Dilindungi dalam Proyek Giant Sea Wall

Nevi Zuairina Minta Mangrove dan Sawah Produktif Dilindungi dalam Proyek Giant Sea Wall

Nevi Zuairina meminta proyek Giant Sea Wall Pantura melindungi nelayan, mangrove, sawah produktif, dan transparansi investasi.

Nevi Zuairina Minta Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon Dikaji Mendalam

Nevi Zuairina Minta Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon Dikaji Mendalam

Nevi Zuairina meminta pemerintah mengkaji risiko, kelayakan habitat, dan aspek hukum rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

Nevi Zuairina Dukung Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tradisi Manjamu Labai di Padangpariaman

Nevi Zuairina Dukung Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tradisi Manjamu Labai di Padangpariaman

Nevi Zuairina mendukung peringatan Maulid Nabi dan tradisi Manjamu Labai di Padang Pariaman sebagai warisan Islam dan Minangkabau.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer