Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

adi sudah lebih dari satu abad dan 77 tahun setelah Indonesia merdeka kita masih menganut hukum pidana warisan kolonial. Pengesahan oleh DPR itu telah menimbulkan berbagai kontroversi, pro- kontra, dengan berbagai argumentasi. Baik dari segi proses, maupun mengenai substansinya.
Dari prosesnya pengundangannya dipandang cacat hukum dan belum melibatkan banyak pihak terkait. Sedangkan dari substansi dipandang terdapat pasal-pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan potensial mencederai demokrasi, serta memberangus hak-hak warga negara.
Namun, apa makna dan urgennya pengesahan RKUHP itu bagi bangsa Indonesia. Partama dari politik hukum pengesahan RKUHP itu, secara bertahap kita melepaskan dari belenggu hukum kolonial. Karena, walau bagaimanapun produk hukum kolonial tidak telepas dari politik hukum dan kepentingan kolonial. Walau di dalamnya juga memuat juga nilai-nilai yang universal.
Salah satu cita-cita kemerdekaan adalah melepaskan diri dari belenggu hukum kolonial yang sarat dengan kepentingan penjajah. Diharapkan pengantian rezim hukum kolonial tersebut tidak hanya sekadar untuk mengganti tatanan hukum yang lama dengan yang baru, atau hanya sekadar tujuan politis rezim yang berkuasa saja.
Tujuannya harus benar-benar untuk mewujudkan keadilan sesuai cita-cita bangsa, memperhatikan kondisi kekinian bangsa dan mengantisipasi masa depan. Perlu juga diingat bahwa kita hidup di tengah bangsa-bangsa lain yang mempunyai nilai-nilai uiversal.
Pengesahan itu seharusnya untuk mewujudkan keadilan, melahirkan ketenteraman, dan membangun tata hukum yang melindungi melindungi rakyat. Sebaliknya diharapkan KUHP yang baru tidak menjadi alat penguasa untuk menindas bangsa sendirinya sendiri.
Hukum memang bisa menjadi alat untuk menjajah dan menindas. Hukum yang represif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick. Pertanyaan tentu saja apakah pengesahan RKUHP itu sudah mempertimbangkan ke semua aspek itu?
Cita-cita untuk mengganti KUHP kolonial sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari cita-cita kemerdekaan. Langkah itu secara formal dimulai tahun 1958 dengan dibetuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) sebagai lembaga yang disiapkan menjadi dapur untuk meracik tata hukum hukum yang akan diberlakukan sehingga sesuai “cita dan selera” bangsa Indonesia.
Melalui Seminar Hukum Nasional tahun 1963 diamanatkan untuk menyusun sebuah rancangan KUHP untuk mengganti KUHP kolonial. Setelah melewati perjalanan panjang, silih bergantinya rezim yang berkuasa, dan kepanitiaan, akhirnya keputusan itu harus diambil dan itu telah diambil 6 Desember lalu.
Berliku jalan yang dilewati, banyak persoalan yang timbul bahkan meminta korban anak-anak bangsa dalam peristiwa yang menentang rencana pengesahan beberapa tahun lalu. Itulah pengorban dan tumbal yang sebenarnya tidak dikehendaki. Semoga tidak ada lagi tetesan darah yang harus terjadi. Tujuh puluh tujuh tahun Indonesia merdeka sudah harus membuat kita matang dalam berpolitik dan bernegara.
Namun bagaimana dengan RKUHP yang sudah disahkan itu? Yang pertama, pengesahan RKUHP itu sudah memberikan dasar hukum pemberlakuannya, tentu saja menunggu diundangkan dan melewati masa transisi. Dengan pengesahan itu secara formal KUHP warisan kolonial sudah diganti dengan KUHP nasional hasil karya cipta dan aspirasi bangsa Indonesia.
Bagaimana aspirasi-aspirasi yang belum tertampung, atau kelemahan yang ada? Hukum sebagai sistem, mempunyai mekanisme dan prosedur. Tentu saja diharapan berbagai persoalan bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, baik melalui proses legislasi, ajudikasi atau implementasinya.
Bagaimana upaya tersebut terbentur tembok kekuasaan dan rezim yang tidak responsif? Mekanismenya bisa melalui politis, perubahan rezim secara legal prosedural. Itu tentu tidak mudah. Diharapkan selalu ada jalan keluar mengakomodasi berbagai kepentingan dan sudut pandang yang beragam.
Terus bagaimana dengan KUHP yang sudah disahkan? Sebenarnya penegakan hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh narasi norma hukum semata. Norma hukum hanya salah satu aspek saja dan sangat tergantung oleh komponen hukum lainnya.
Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sistem yang terkait dan tergantung satu sama lainnya. Menurutnya, sistem hukum itu minimal terdiri dari legal substance (substansi Hukum), legal structure (struktur hukum dan legal culture (kultur hukum).
Oleh sebab itu, KUHP baru sebagai substansi hukum hanya satu komponen saja dari sistem hukum pidana. Penerapannya sangat tergantung dengan struktur atau kelembagaan hukum lain, termasuk aparat hukumnya, dan terpenting adalah budaya hukum masyarakatnya itu sendiri. Semua harus dibangun serempak.
Kita harapkan, pengesahan RKUHP diikuti dengan reformasi di bidang kelembagaan hukum yang ada. Peran aparatur hukum sangat penting. Aturan hukum yang jelek akan menjadi baik di tangan aparat yang baik.
Aturan hukum yang sebaik apapun akan menjadi jelek di tangan aparat yang jahat dan korup. Semoga semua bisa dicari jalan terbaik untuk hasil terbaik. Ndak ado kusuik nan dak salalai ndak ado karuah nan indak janiah. Tergantung keinginan dan kemauan semua komponen bangsa. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

