Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agama dan Budaya

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Eka Putra Wirman Guru Besar UIN Imam Bonjol
Eka Putra Wirman Guru Besar UIN Imam Bonjol
SEMINAR dan orasi ilmiah dalam rangka pra-Kongres Kebudayaan Indonesia Menuju Indonesia Emas baru saja usai. Informasi dan gagasan menarik tentang kebudayaan dalam ranah politik, sosial, multikultural dan energi dipaparkan dengan gamblang.

Tidak ketinggalan elaborasi peran agama, adat dan perempuan Minangkabau dalam pembangunan nasional. Sejumlah tokoh nasional seperti Hilmar Farid, Irman Gusman, Fadli Zon dan Gumilar Rusliwa Soemantri tampil maksimal membuat kegiatan pra-kongres semakin berbobot.

Peran agama dan budaya menarik untuk disigi lebih jauh mengingat akhir-akhir ini agama diseretkedalam dinamika politik praktis. Haedar Nashir pimpinan pusat Muhammadiyah dalam kesempatan berbeda merasa perlu menuangkan kerisauannya dalam sebuah tulisan “agama sebagai tersangka”. Sebuah refleksi tentang kerasnya goncangan sosial terhadap posisi agama di tengah percaturan politik di tanah air.

Sebagian masyarakat memandang agama tidak patut hadir dalam kancah politik elektoral. Sebagian lain menganggap agama telah embodied dalam masyarakat dan muncul pada berbagai momen termasuk politik. Pandangan pertama melihat agama sebagai ancaman demokrasi, sedangkan pandangan kedua melihat agama sebagai spirit yang menjiwai setiap langkah anak bangsa.

Pandangan kedua mendapatkan pijakannya pada kalimat pembuka UUD 1945yang menyatakan bahwa kemerdekaan diperoleh “berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Ini menjadi pertanda bahwa agama sedari awal menjadi pilar utama berdirinya bangsa Indonesia.

Lebih lanjut Pasal 29 UUD 1945 menguatkan posisi agama bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Meskipun peran agama sangat mendasar, namun Indonesia bukanlah negara agama, di saat yang sama juga bukan negara sekuler yang melarang agama beroperasi di ranah publik. Indonesia menempatkan agama dan penganutnya pada posisi istimewa dengan hak-hak yang terjamin.

Sehingga pemanfaatan agama dalam politik praktis sulit untuk dihindari karena agama bukan sesuatu yang tabu dibicarakan apalagi sebagai konten terlarang. Faktanya hampir seluruh kontestan politik menggunakan tokoh dan simbol agama sebagai media persuasi politik meskipun secara terselubung.

Di alam demokrasi hal itu menjadisesuatu yang sah dan lumrah, kecuali jika agama dimanfaatkan untuk penyebaran berita bohong, manipulasi, tendensius dan provokatif. Di sisi lain hubungan antara agama dengan budaya juga dipertanyakan. Ada dua pendapat yang berseberangan dalam melihat relasi agama dan budaya.

Pertama, pandangan disparitas yang memposisikan agama dan budaya bagaikan minyak dan air, tidak mungkin bersanding karena agama berasal dari Allah sedangkan budaya produk cipta, karsa dan rasa manusia. Kedua, pandangan sinergitas yang melihat agama sebagai acuan dan norma budaya, karena sebagian dari ranah agama juga menjadi domain budaya (tsaqafah).

Pandangan disparitas selalu melihat agama terbatas pada firman Allah dan sabda RasulNya. Agama dalam konsepsi ini tidak boleh bercampur dengan intelektualitas manusia yang melahirkan budaya. Padahal setidaknya ada tiga kategorisasi yang dikandung agama yaitu ranah akidah dan keimanan, ranah ibadah dan hukum serta ranah mu’amalah dan sosial.

Dari ketiga ranah ini sepertiganya yaitu akidah dan keimanan yang murni sebagai dogma agama. Sedangkan ibadah dan hukum pada sebagiannya merupakan dogma dan sebagian lain merupakan produk intelektualitas dalam bentuk ijtihad para ulama. Begitu pula dengan mu’amalah dan relasi sosial memiliki dasar dogmatis dan dikembangkan menjadi produk karya dan karsa manusia.

Pandangan disparitas melihat bahwa selain firman Allah dan sabda RasulNya adalah sesuatu yang rendah dan hina, tidak layak disandingkan dengan transedensi Sang Pencipta. Sebuah pandangan tendensius, ambisius dan hitam putih. Padahal keberadaan manusia di atas bumi dengan segala fasilitasnya adalah untuk mewujudkan “rencana” Allah menjalankan roda kehidupan sebagai khalifah Nya.

Allah juga menyebutkan dalam al-Quran bahwa bumi dengan segala isinya adalah warisan untuk orang-orang shaleh (al-Anbiya:105). Menjadi tidak logis jika Allah dari semula menghendaki manusia yang berstatus khalifah, mulia dan pewaris bumi justru mengelola sesuatu yang hina yaitu bumi dan alam semesta.

Jika budaya didefinisikan sebagai produk cipta, karsa dan rasa(intelektualitas) manusia, maka sisa 2/3 dari persoalan agama berkaitan dengan budaya (tsaqafah). Dalam tradisi keilmuan Islam (al-ulum al-islamiah) dikenal istilah ijtihad para ulama terhadap persoalan ibadah, hukum dan sosial.

Sebagai contoh, apakah sah shalat Jumat yang hanya diikuti oleh tiga orang, atau apakah boleh mengganti zakat emas dengan uang. Pertanyaan-pertanyaan ini berada pada ranah ibadah, dan tidak didapatkan jawabannya dalam al-Quran dan hadis. Di sinilah diperlukan jawaban intelektual dari ulama mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat berijtihad.

Dalam bidang sosial lebih banyak lagi persoalan yang perlu mendapatkan jawaban seperti pertanyaan tentang keharusan zakat profesi, keberadaan mahram dalam perjalanan sosial, pembagian harta gono-gini, akad nikah secara online, transplantasi organ dan lainnya. Persoalan-persoalan tersebut muncul sesuai dengan perkembangan sosial yang menyembul dari suatu kebudayaan.

Ijtihad para ulama dalam persoalan ibadah, hukum dan sosial itu dibakukan dan disebut dengan mazhab fikih. Terdapat banyak sekali mazhab fikih, namun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang hanya empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.

Pandangan fikih para imam mazhab ini menyentuh hampir seluruh sisi kehidupan yang dimulai dari niat, thaharah, shalat, puasa, zakat, pernikahan, filantropi, perdagangan, sampai perperangan. Selain ranah keilmuan (al-ulum), tradisi intelektual Islam juga memproduksi ranah seni (al-funun) dan gramatika bahasa Arab (al-lughah).

Pada ranah seni terdapat sepuluh macam qiraat al-Quran yaitu qiraat Ashim al-Kufi (Hafsh), Nafi al-Madani (Warsy dan Qalun), Ibn Katsir al-Makki, Abi Amru al-Bashri, al-Kisai al-Kufi, Khalaf ibn Hisyam al-Baghdadi, Ya’qub al-Mashri, Hamzah al-Kufi, dan Ibn Amir al-Syami. Dari nama belakang para imam ini diketahui bahwa mereka berasal dari kultur budaya yang berbeda seperti Kufah, Madinah, Makkah, Bashrah, Baghdad, Mesir, dan Syiria.

Lebih spesifik dalam seni tilawah al-Quran terdapat beberapa irama seperti Bayati, Shoba, Hijaz, Nahawand, Rast, Sika dan Jiharka. Seluruh jenis irama baca al-Quran ini diadobsi dari nada musik atau lagu tradisional seperti rast, nahawand dan Sika dari Persia,serta irama lain dariArabdan Turki.

Di sini terlihat betapa intensnya interaksi timbal balik antara agama dan budaya.Agama dan budaya dua entitas yang saling bersinergi untuk kemaslahatan dan kelanjutan misi manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Semoga pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam seminar pra-Kongres Kebudayaan tahun 2023 yang diselenggarakan selama dua hari di Universitas Andalas Padang tersebut bisa melahirkan gagasan dan langkah kongkrit membangun Indonesia lebih baik.

Satu quotedari atas podium seminar yang menarik untuk ditabalkan adalah “menyapih agama dan budaya dari pembangunan nasional, sama artinya dengan menciderai konsensus berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam UUD 1945”. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer