“Kejar Tayang”

Oleh: Two Efly, Wartawan Ekonomi

Siapa bilang hanya sinetron yang ada kejar tayang? APBD pun terkadang banyak juga seperti itu. Di awal semester II/2022 capaian serapan APBD masih berada di bawah 30 persen, eee mendekati akhir tahun melonjak tajam melebihi 90 persen.

Benarkah begitu? Mari kita bicara data. Hingga 30 Juni 2022 pendapatan daerah baru terealisasi Rp2,92 Triliun. Kalau dipersentasekan lebih kurang 49,10 persen lah dari target Pendapatan Daerah. Untuk sektor pendapatan ini Pemprov boleh sedikit bernafas lega. Capaiannya tak jelek-jelek amatlah.

Jika pendapatan tercapai lumayan bagus berbeda dengan belanja. Hingga per 30 Juni 2022 serapan Belanja Daerah baru terealisasi Rp1,59 Triliun. Capaian ini setara dengan 25,60 persen dari target belanja daerah.

Memasuki bulan November atau Q3/2022 pendapatan masih terpaut deviasi yang jauh dengan belanja. Total pendapatan daerah tercapai sebanyak Rp5,59 Triliun atau 90,61 persen dari target APBD. Sebaliknya belanja daerah hanya terealisasi sebesar Rp4,42 Triliun atau 66, 70 persen dari target belanja daerah sebanyak Rp6,63 Triliun (APBD Perubahan-pen).

Fenomenal baru muncul di akhir Q4/2022. Jika selama 11 bulan (Januari-November-red) belanja daerah datar-datar saja maka di bulan Desember terjadi lonjakan luar biasa. Hingga tanggal 27 Desember 2022 tercatat pendapatan daerah sebesar Rp6,1 Triliun sedangkan belanja daerah tercapai Rp 5,93 Triliun atau setara dengan 89,42 persen dari target belanja sebanyak Rp6,63 Triliun.

Data ini secara implisit menunjukkan dua hal. Pertama lonjakan belanja daerah dalam APBD yang terkesan “kejar tayang”. Lihatlah progres belanja secara month of month (m-o-m). November berada di angka 66,70 persen sedangkan 27 Desember 2022 naik menjadi 89,42 persen. Artinya dalam satu bulan terjadi lonjakan belanja sebesar Rp1,51 Triliun. Kalau dirata-ratakan dalam sehari belanja daerah terealisasi sebesar Rp4,3 Miliar. Sungguh angka Rp4,3 Miliar per hari merupakan cara belanja yang besar dengan ukuran APBD  Rp6,2 Triliun.

Secara target mungkin capaian belanja ini bisa menjadi alasan untuk pembenaran bahwa pemerintah sudah bekerja. Namun bermanfaat ekonomi kah atau berkualitaskan belanja pemerintah daerah? Inilah yang perlu kita telusuri. Jangan-jangan belanja yang cukup besar justeru untuk belanja rutin. Sebut saja, gaji, insentif, tunjangan daerah, belanja hibah. Sedangkan belanja modal dan belanja barang dan jasa justeru biasa-biasa saja. Silakan buka sendiri realisasi APBD 2022 tersebut.

Beruntun

Orang bijak berkata. “Seseorang tak akan mau mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya”. Apalagi kesalahan itu dilakukan secara beruntun alias dua tahun berturut turut.

Benarkah? Marilah kita bicara data lagi. Tahun 2021 total Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD tercatat sebanyak Rp484 Miliar atau setara dengan 7,02 persen total APBD. Jika melihat trend belanja daerah hingga Desember 2022 besar kemungkinan Silpa kembali akan membengkak. Per 27 Desember Silpa tercatat sebanyak Rp702,65 Miliar. Kalaupun digeber pencairannya tak akan mungkin bisa berada di bawah Silpa tahun 2021. Diproyeksikan Silpa berada di angka lebih kurang Rp500 Miliar atau setara dengan 7,53 persen dari total belanja daerah.

Apa yang bisa dipetik dari data di atas? Pertama untuk kedua kalinya Pemprov Sumbar mencatatkan record. Sayangnya recordnya itu atas prestasi kurang bagus. Jangankan untuk mengurangi besaran Silpa justeru yang terjadi sebaliknya. Silpa 2022 bukanya berkurang dibandingkan Silpa 2021 malahan bertambah naik nominalnya. Bukankah itu menunjukkan kepada kita semua bahwa kita di Sumatera Barat ini termasuk orang yang merugi karena pencapaian yang surut ke belakang.

Betul kalau dikomparasi dengan provinsi tetangga kita sedikit lebih baik. Namun itu tidaklah Aple to Aple. Size APBD kita jauh berbeda, sumber dan trigger ekonomi masyarakatnya juga berbeda. Bagi provinsi dengan size APBD belasan atau puluhan triliun tercapai 85 persen turn over ekonominya sudah sangat terasa. Sementara kita dengan APBD tipe mini ini angka 95 persen pun belum tentu nendang ke ekonominya.

Kedua, tak sejalannya antara perencanaan dengan perbuatan. Kongkritnya perencanaan dalam APBD tak mampu dijalankan dengan baik oleh eksekutif. Pemicunya bisa macam-macam. Bisa saja perencanaannya yang kurang kajian dan pendalaman atau bisa jadi para “manajer” (OPD-red) yang tak mampu bekerja. Toh APBD itu sendiri adalah senjata utama Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misinya termasuk janji politik ketika pilkada.

Beruntunnya bengkakan Silpa ini tak bisa dipandang biasa-biasa saja. Ada dampak dan konsekuensi dari katidakmampuan Pemprov berbelanja maksimal ini. Mulai dari dampak pengurangan Dana Alokasi Khusus (transfer pemerintah pusat-red) hingga ke dampak lainnya.

Itu baru berupa pinalti politik anggaran. Belum lagi kita melihat kehilangan dan kerugian publik. Anggaran yang semestinya bisa dibelanjakan untuk percepatan pembangunan ekonomi justru mengendap di kas daerah. Artinya, publik Sumatera Barat jelaslah dirugikan. Ada kue ekonomi yang mestinya bisa dinikmati publik dari besaran Silpa tersebut menjadi tertunda ke tahun berikutnya.

Progul tapi Belum Unggul

Ada 10 program unggulan yang dicanangkan Pemprov Sumbar dalam RPJMD. Diantaranya sektor pertanian, perdagangan, infrastruktur, dan pendidikan.

Mari kita bicara data lagi. Hingga 27 Desember 2022 realisasi belanja sektor pertanian baru tercapai 75,87 persen atau setara Rp68,01 Miliar dari target sebesar Rp89,64 Miliar. Begitu juga dibidang peternakan. Hingga 27 Desember 2022 tercatat realisasi belanja baru 64,56 persen atau setara Rp53,74 Miliar dari target belanja sebanyak Rp83,23 Miliar.

Begitu juga dengan infrastruktur yang selama ini selalu dikeluhkan publik. Sampai 27 Desember 2022 baru tercapai 73,44 persen. Dari target belanja modal infrastruktur sebanyak Rp370,18 Miliar baru dapat dibelanjakan sebanya Rp271,86 Miliar. Data ini kembali memaparkan kepada kita semua betapa rendahnya serapan anggaran. Progul yang menjadi program unggulan pun di lapangan belum menjadi unggul.

Tercecer Lagi

Untuk kesekian kali semenjak tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kembali tercecer. Baik saat dikomparasikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun ketika dipersandingkan dengan regional Sumatera.

Mari kita bicara data kembali. Data www.bi.go.id mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sampai Q3/2022 tercatat sebesar 4,54 persen. Realisasi ini mengalami penurunan secara month on month (m-o-m) sebesar 0,54 persen.

Secara regional (zona Sumatera) hingga Q3/2022 tercatat pertumbuhan ekonominya sebesar 4,71 persen. Artinya, ada deviasi pencapaian sebesar 0,71 persen. Memang secara persentase angka kecil, tapi implisit dan dampak di lapangannya sangatlah besar.

Deviasi yang lebih dalam akan terlihat ketika kita mengkomparasikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga Q3/2022 pertumbuhan ekonomi nasional tercapai 5,72 persen sementara Sumbar hanya 4,54 persen. Artinya kembali ada deviasi sebesar 1,18 persen. Capaian ini kembali memperpanjang catatan selalu mengekornya pertumbuhan ekonomi Sumbar dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumbar ini juga linier dengan rendahnya serapan APBD 2021 hingga Q3/2022.

Target Pesimistis

Ada sesuatu yang aneh dari Sumbar saat ini. Dari tahun ke tahun target kinerjanya disusun terkesan pesimistis. Itu bisa dilihat dengan nyata pada RPJMD maupun dalam RAPBD. Progres pertumbuhannya dari tahun ke tahun terkesan relatif rendah.

Benarkah? Mari kita buka data lagi. Total APBD tahun 2022 tercatat sebanyak Rp6,224 Triliun (sebelum perubahan). Untuk tahun 2023 Pemprov mengajukan dan ketuk palu RAPBD sebesar Rp6,431 Triliun (sebelum perubahan).

Secara data bisa dilihat pertumbuhan APBD Sumbar dari tahun 2022 ke tahun 2023 hanya lebih kurang Rp207  Miliar. Secara ratio target pertumbuhan hanyalah di angka 3,32 persen. Bukankah target ini terbilang pesimistis di tengah recovery ekonomi nasional pasca badai covid-19? Selain kecil progresnya pertumbuhan APBD berada di bawah pertumbuhan ekonomi dan tercecer jauh dari realisasi inflasi.

Optimislah dan fokuslah

Data demi data di atas menunjukkan kepada kita semua bahwa Sumatera Barat tidaklah dalam kondisi biasa-biasa saja. Sumatera Barat secara data dan fakta kian tercecer dibandingkan provinsi tetangga. Lihat dan analisa data data ekonomi negeri tetangga. Kita kian tercecer dibandingkan Riau dan Jambi. Bengkulu yang di masa lalu saat ini mulai menguntit dan bersiap menyalip kita dari bidang ekonomi.

Berbenahlah para stakeholder di Sumatera Barat. Ranah Minang ini membutuhkan lonjakan dan lompatan ekonomi. Sumbar ini adalah negeri role model yang selalu menjadi yurisfrudensi pembangunan. Ingat provinsi tetangga itu di masa lalu belajar dan mencontoh ke kita. Jangan biarkan realita itu berbalik arah berkepanjangan.

Apa yang harus dilakukan? Pertama, Evaluasi ulanglah RPJMD yang ada. Ubahlah target kerja yang pesimistis itu menjadi optimistis. Ubah APBD itu dengan target optimistis. Betul kita ini tidak negeri kaya, tapi ada dana pusat yang bisa “dirampas” dengan program untuk memaksimalkan pembangunan seperti dilakukan kepala daerah periode-periode sebelumnya. Fokuslah mengawal APBD dan mengeksekusi program unggulan itu.

Kedua, evaluasi kabinet kerja Gubernur/ Wakil Gubernur. Ingat, APBD adalah cermin diri Kepala Daerah. APBD adalah senjata utama untuk mewujudkan janji kampanye Kepala Daerah. Pilihlah kabinet yang betul-betul mau dan mampu bekerja. Buat dan tetapkan target kerja yang jelas dan terukur. Cukup sudah kerja biasa-biasa ini dua tahun saja. Hentikan saja safari-safari politik yang tak menendang ekonomi. Ingat, masa menunaikan janji hanya tinggal 1,6 tahun lagi. Jangan biarkan janji politik itu menjadi hutang politik yang tak terbayarkan. Evaluasi totallah!!

Ketiga, perbaiki dan maksimalkan komunikasi. Ini sangat penting. Baik komunikasi vertikal dengan Kementerian untuk “merampas” anggaran pembangunan maupun komunikasi horizontal. Eksekutif dan legislatif mestilah berjalan berdampingan. Antara Khatib Sulaiman dengan Sudirman mestilah seayun dan selangkah. Ingat nasib 6 Juta lebih warga Sumatera Barat sangat bergantung dari APBD yang tak sampai Rp7 Triliun tersebut.

Selanjutnya maksimalkan juga komunikasi dengan kabupaten dan kota. Pemprov dengan pemkab/pemko tidaklah berdiri parsial. Dua tingkatan pemerintahan di daerah ini wajib dan harus saling lengkap melengkapi. Antar Kepala Daerah mestilah saling support dengan program kerja. Sumbar ini tak akan bisa maju tanpa support Kabupaten dan Kota. Begitu juga kabupaten dan kota tak akan bisa berkembang tanpa ada dukungan pemerintahan provinsi.

Marilah kita berbenah. Sumbar musti bangkit. Sumbar harus memacu diri dari ketertinggalan. Kita abaikan bilik dan kepentingan kelompok. Sudah tiba masanya kita berbenah. Selamat datang 2023, semoga 2023 Sumbar mampu menjadi negeri role model kembali dan meninggalkan status negeri follower yang mendera kita selama ini. (***)