Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapor Merah Kinerja APBD Kabupaten dan Kota

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Hamdani Akademisi Departemen Akuntansi FEB Unand
Hamdani Akademisi Departemen Akuntansi FEB Unand
MENJELANG tutup tahun anggaran 2022, Mendagri Tito Karnavian menyoroti perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kemendagri, 26 Desember lalu.

Berdasarkan data monitoring dan asistensi realisasi APBD TA 2022, realisasi pendapatan dan penyerapan belanja APBD belum menggembirakan. Dengan kondisi TA 2022 yang relatif normal dibandingkan TA 2021 memberikan indikasi ada permasalahan dalam pengelolaan APBD TA 2022.

Seperti tahun sebelumnya, Mendagri selalu mengingatkab daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran belanja dan optimalisasi pendapatan pada APBD TA 2022. Sebagai tindak lanjut arahan Mendagri tersebut Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri melakukan monitoring dan asistensi percepatan penyerapan anggaran 2022.

Dari hasil monitoring perkembangan per 23 Desember 2022 ternyata untuk APBD kabupaten dan kota se-Sumbar TA 2022 menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan.

Tahun anggaran 2022 memang berakhir 31 Desember. Namun dengan mempertimbangkan hari kerja terakhir tanggal 30 Desember, maka pemda dapat menetapkan batas waktu penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) bisa saja 28 atau 29 Desember. Dengan demikian secara efektif tahun anggaran 2022 berakhir lebih awal dari akhir tahun kalender.

Sehingga dari 23 Desember 2022 aktivitas yang dimiliki untuk pelaksanaan anggaran tinggal empat hari saja. Waktu yang tersisa itu tidak banyak dapat digunakan untuk mengerjakan fisik pekerjaan, tetapi hanya untuk menyelesaikan administrasi dari aktivitas yang sudah dilaksanakan.

Kenapa tulisan ini mengupas progres realisasi APBD TA 2022 kabupaten dan kota se Sumbar, tidak menyoroti APBD Provinsi Sumbar TA 2022. Alasannya adalah angka realisasi pendapatan dan belanja APBD Tahun anggaran 2022 Provinsi Sumbar berada diatas rata-rata nasional dan termasuk dalam lima besar Provinsi tertinggi merealisasikan APBD.

Walaupun beberapa bulan sebelumnya kinerja realisasi APBD tergolong rendah, namun Pemprov Sumbar mampu menggenjot realisasi APBD secara maksimal menjelang akhir tahun.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD 2022, setidaknya ada lima indikator yang digunakan yaitu pencapaian target pendapatan, target pendapatan asli daerah (PAD), realisasi dana perimbangan, persentase penyerapan belanja APBD dan perbandingan antara PAD dengan Silpa.

Kita mencoba melakukan analisis menggunakan realisasi sementara APBD posisi per 23 Desember 2022. Realisasi pendapatan untuk mengukur persentase realisasi pendapatan terhadap anggarannya yang capaiannya tergantung atas realisasi dana perimbangan dan PAD.

Realisasi dana perimbangan seperti dana alokasi khusus (DAK) sangat tergantung kemampuan pemda dalam merealisasikan DAK, karena penyaluran anggaran DAK disesuaikan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran dana sebelumnya berdasarkan progres fisik dan penyelesaian administratif.

Sedangkan kinerja PAD diukur dari pencapaian atau pelampauan target PAD yang menunjukan optimalisasi pendapatan daerah dan mencerminkan efektivitas pemungutan pajak. Kinerja belanja mencerminkan kemampuan Pemda melaksanakan semua program dan aktivitas yang telah direncanakan sesuai dana dan waktu yang ditetapkan.

Kendala dalam penyerapan belanja APBD antara lain ketidaksesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan kondisi lapangan yang memerlukan penyesuaian, keterlambatan proses tender dan hambatan lainnya dalam pelaksanaan.

Selanjutnya selisih lebih perhitungan anggaran (Silpa) merupakan selisih lebih penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran APBD. Jumlah Silpa yang besar menarik untuk dicermati. Penyebabnya adalah realisasi pendapatan melebihi target dan realisasi belanja di bawah anggaran.

Mengingat realisasi pendapatan tidak melebih target, maka Silpa disebabkan rendahnya penyerapan belanja APBD. Silpa TA 2022 ini menjadi sumber pendanaan apabila terjadi defisit anggaran untuk TA 2023. Sedangkan PAD merupakan sumber pendanaan pokok disamping dana transfer untuk menuju kemandirian pendanaan daerah.

Dengan demikian alangkah ironis suatu Pemda manakala Silpa justru lebih besar dari PAD sebagai indikator ketidakmampuan dalam optimalisasi PAD dan penyerapan anggaran belanja. Artinya dalam periode yang sama pemda tidak mampu menyerap anggaran belanja dan juga tidak mengoptimalkan PAD.

Silpa yang dihasilkan lebih besar dari PAD memberikan indikasi upaya mengenjot PAD terasa menjadi sia-sia. Alasannya, tanpa adanya PAD pun pemda dapat menutupi kebutuhan realisasi pengeluaran yang dilakukan yang dibuktikan dengan SiLPA melebihi PAD.

Mencermati realisasi APBD kabupaten dan kota se-Sumbar TA 2022, ditemukan beberapa fakta menarik dari hasil monitoring Kemendagri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) posisi per 23 Desember 2022.

Setelah ditelusuri lebih lanjut ditemukan adanya realisasi pendapatan dan realisasi pendapatan dana perimbangan di bawah 90 persen dari anggaran, angka Silpa lebih besar dari realisasi sementara PAD, dan realisasi belanja di bawah 80 persen dari anggaran.

Sebagai perbandingan kabupaten dan kota se-Sumbar dengan kabupaten dan kota se-Indonesia, dapat disajikan data rata-rata pendapatan per kabupaten dan kota nasional Rp 1.365,46 miliar dan Sumbar Rp 953,36 miliar, rata-rata PAD per kabupaten dan kota nasional Rp 241,54 miliar dan Sumbar Rp 110,94 miliar; rata-rata belanja per kabupaten dan kota nasional Rp 1.365,46 miliar dan Sumbar Rp 897 miliar.

Hal ini berarti baik dari sisi pendapatan, PAD dan belanja APBD rata-rata realisasi sementara per kabupaten dan kota Sumbar secara nominal berada di bawah rata-rata nasional. Untuk itu kabupaten dan kota se-Sumbar harus mengoptimalkan pendapatan dan memaksimalkan penyerapan belanja APBD.

Kinerja APBD kabupaten dan kota se-Sumbar diukur dari lima indikator kinerja APBD tersebut cukup bervariasi. Target pendapatan menunjukan rata-rata 89,70 persen dan tertinggi Pemko Payakumbuh 97,98 persen dan terendah Pemkab Agam 82,12 persen.

Target PAD kabupaten dan kota se-Sumbar menunjukan rata-rata 83,36 persen dan tertinggi Pemko Payakumbuh 105,91 persen dan terendah Pemkab Limapuluh Kota 60,49 persen. Sedangkan persentase penyerapan belanja APBD rata-rata 78,42 persen dan tertinggi Pemko Payakumbuh 86,94 persen dan terendah Pemkab Pasaman Barat 70,19 persen.

Untuk realisasi pendapatan kalau ditelusuri lebih lanjut ternyata sebanyak delapan kabupaten dan kota se-Sumbar (42 persen lemda) berada di bawah 90 persen yang tentunya untuk pendapatan sulit terealisasi secara maksimal dengan sisa waktu yang ada.

Perlu menjadi perhatian adalah realisasi pendapatan APBD di bawah target karena DAK tidak dapat direalisasikan. Sisa anggaran DAK yang tidak cair dengan sendirinya mengurangi realisasi belanja APBN dan tidak merupakan Silpa karena sisa anggaran tidak disalurkan kepada pemda.

Pencairan DAK perlu menjadi prioritas, alokasi anggaran pendapatan DAK merupakan pagu pendapatan yang realisasinya penyaluran tergantung kemampuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebelum tahun anggaran berakhir.

Sedangkan untuk PAD sebanyak 14 kabupaten dan kota (74 persen pemda) hanya mampu merealisasikannya di bawah 90 persen. Sementara rata-rata porsi PAD terhadap pendapatan APBD kabupaten dan kota se-Sumbar dari sisi realisasi baru mencapai 12 persen, tertinggi Pemko Padang 27 persen dan terendah Pemkab Mentawai 5 persen.

Angka rata-rata porsi PAD terhadap pendapatan APBD kabupaten dan kota dari sisi realisasi berada di bawah nasional sebesar 16 persen. Realisasi dana perimbangan dari anggaran untuk kabupaten dan kota se-Sumbar secara keseluruhan anggaran Rp 15.918,68 miliar dengan realisasi Rp 14.676,73 miliar atau 92 persen, dengan realisasi tertinggi adalah Pemko Payakumbuh 97,9 persen dan terendah adalah Pemkab Pasaman 80,9 persen.

Pemda yang tidak dapat merealisasikan DAK memberikan kerugian kepada APBD karena sisa anggaran tersebut tidak menjadi Silpa karena tidak disalurkan ke rekening kas umum daerah. Dalam kaitan dengan penyerapan anggaran ternyata seluruh kabupaten dan kota masih di bawah 90 persen dan sebanyak 13 kabupaten dan kota masih di bawah 80 persen.

Suatu hal yang tentunya memiliki risiko apabila pencairan anggaran dalam jumlah besar lima hari menjelang tutup buku tahun 2022. Konsekuensi dari penyerapan anggaran untuk sementara menyisakan Silpa sebesar Rp 2.463,48 miliar lebih besar dari total PAD sebesar Rp 2.107,91 miliar.

Angka tersebut mencerminkan sebanyak 12 kabupaten dan kota (63 persen pemda) yang memiliki angka sementara Silpa lebih besar dari realisasi sementara PAD TA 2022. Analisi di atas perlu menjadi renungan pada pengujung tahun 2022, dalam persiapan memasuki tahun 2023, agar pada menjelang akhir tahun kita tidak berkutat dalam soal bagaimana upaya sekedar menghabiskan belanja APBD dengan tata kelola yang kurang memadai.

Perencanaan anggaran yang baik memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah serta memajukan ekonomi daerah.

Seyogianya penyebab lemahnya kualitas pengelolaan APBD, apabila diidentifikasi lebih cermati dapat menjadi solusi untuk pengelolaan APBD tahun berikutnya. Mengenjot belanja menjelang akhir tahun diharapkan tidak menjadi ritual tahunan pada pemerintah daerah.

Kualitas pelaksanaan yang tidak memadai dan ketidaktepatan sasaran akan dihadapi manakala kebiasaan buruk seperti ini tidak dihentikan. Untuk itu tulisan ini diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan keuangan pada beberapa kabupaten dan kota se-Sumbar tahun 2023. (*)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer