SIMNag: Optimalisasi Digitalisasi Pemerintahan Nagari

11
Asniati Bahari Dosen Akuntansi Unand

PEMERINTAH di seluruh dunia pasti memiliki keinginan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada warga mereka.

Oleh karena itu, mereka menyediakan suatu bentuk pemerintahan digital untuk warganya, yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi, berkomunikasi dengan lembaga pemerintah, dan berpartisipasi dalam transaksi digital. Oleh sebab itu, Lembaga pemerintah mengadopsi E-government untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut.

E-Government mengacu pada proses menghubungkan warga secara digital dengan pemerintah agar memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah.

Ada empat hubungan dalam proses interaktif e-government: Governement to Government, Government to Bussines, Governement to Employee, and Governement to Citizen (Lau et al, 2008).

Secara tradisional, sektor pemerintah dianggap sebagai birokrasi, proses administrasi yang lambat dan tidak mau berubah. Oleh karena itu, diperlukan e-government untuk mengubah tatanan hubungan dengan warga, bisnis, dan bagian lain dari pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan di sektor publik (World Bank, 2012).

E-government juga memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih efisien karena layanan tidak harus dilakukan melalui komunikasi tatap muka. Infrastruktur teknologi diakui sebagai tantangan utama dalam e-government, sehingga diperlukan integrasi sistem informasi agar e-government dapat berjalan dengan baik (Bahari, Yonnedi, dan Djunid 2015).

Adopsi teknologi dalam implementasi sistem informasi merupakan suatu inovasi yang dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam pemerintah khususnya pada pemerintah daerah dengan kepemimpinan yang berbeda-beda, namun kesiapan masing-masing daerah tetap harus diupayakan (Defitri, Bahari, Handra, Febrianto, 2020).

Visi Indonesia untuk tahun 2025 adalah untuk menjadi masyarakat berbasis pengetahuan yang maju. Menyadari manfaat dari e-government, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan e-government.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan e-government yang disebut Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 yang berisi tentang: (a) pengembangan layanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh warga, (b) restrukturisasi sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan daerah secara holistik, (c) pemanfaatan optimal teknologi informasi, (d) peningkatan partisipasi terhadap sektor bisnis dan pengembangan industri teknologi informasi komputer (TIK), (e) pengembangan sumber daya manusia di kantor-kantor pemerintah dan meningkatkan e-literacymasyarakat, (f) pengembangan e-government dengan pendekatan sistematis yang tahapannya realistis danterstukur.

Namun demikian, Indonesia masih dalam posisi rendah dalam hal kesiapan e-government. Hal ini dapat dibuktikan dengan Peringkat Kesiapan E-Government. Berdasarkan laporan E-Government Development Index (EGDI) pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh United Nations, Indonesia berada pada rangking 88 dari 193 negara di dunia.

Di Indonesia, terdapat 83.381 Desa dan 928 di antaranya berada di Sumatera Barat, yang kita namakan nagari. Pemerintahan yang baik dan profesional akan dapat dilaksanakan dengan memiliki sistem informasi manajemen untuk transparansi publik.

Akan tetapi, belum semua Pemerintah Nagari di lingkungan Pemprov Sumbar yang memiliki sistem informasi yang memadai untuk pelayanan publik dan pengelolaan aktivitas nagari (Yuskar, Bahari, Ekaputra, Rahmadoni, Mazelfi,2021).

Hal tersebut terjadi karena rendahnya ketersediaan teknologi informasi pada Nagari. Pada tahun 2021, hanya 714 dari 928 Nagari yang memiliki akses internet, belum termasuk dengan Nagari yang akses internetnya tidak stabil.

Baca Juga:  Polri Yang Presisi

Padahal, kalau dilihat dari kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan sosial, perangkat nagari di Sumatera Barat, sudah cukup memadai untuk dapat mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Nagari secara Digital. Digitalisasi pemerintahan Nagari dapat terlaksana melalui Sistem Informasi Manajemen Nagari berbasis website.

Dengan mengimplementasikannya, nagari yang ada di Sumatera Barat akan dapat beraktivitas dan melayani penduduk dengan optimal karena tujuan Sistem Informasi Manajemen Nagari berbasis website adalah untuk menghasilkan informasi yang transparan dan tepat waktu.

Berdasarkan masukan dan analisis kebutuhan oleh pemerintahan magari, maka tim peneliti Universitas Andalas merancang sebuah Sistem Informasi Manajemen Nagari berbasis website disingkat SIMNag.

Fitur utama SIMNag memberikan manfaat bagi Pemerintahan Nagari dalam lima tahapan E-Government dengan menyedikan informasi melalui menu Beranda; memfasilitasi komunikasi dua arah antara penduduk dan perantau melalui menu Penduduk dan Perantau; berintegrasi dan melaksanakan transaksi antar penduduk dan perangkat Nagari melalui menu Nagari Tageh; penduduk serta perantau dapat berpartisipasi untuk kemajuan Nagari melalui menu sistem aduan dan aspirasi.

Melalui SIMNag, informasi yang disebarkan kepada penduduk maupun perantau berupa profil nagari, sejarah nagari, struktur organisasi perangkat nagari, peta nagari, lambang nagari, potensi kekayaan nagari, prestasi nagari, berita dan pengumuman nagari.

Pada SIMNag ini, penduduk dapat mengentri sendiri data pribadi dan keluarganya. Termasuk menambah anggota keluarga yang baru lahir, permohonan surat menyurat secara online, serta memiliki arsip kartu keluarga dan KTP secara online.

Perantau juga dapat mengisi sendiri data mereka secara online. Sehingga dengan demikian, perangkat nagari dapat mendata para perantau yang berasal dari nagari yang bersangkutan.

Melalui fasilitas yang ada pada SIMnag, operator nagari dapat melakukan aktifitas secara online seperti: membuat pengumuman dan berita nagari setiap hari, melakukan entri dan update data penduduk, memberikan respons atas pengaduan penduduk, memproses permintaan surat dari penduduk, dan semua data dan informasi diarsipkan secara online.

Uniknya, aktivitas ini, tidak hanya dapat dilakukan oleh semua pemangku kepentingan pada nagari melalui komputer saja, tapi juga dapat dilakukan menggunakan android.
Dengan demikian, SIMNag ini dapat mengakomodasi lima tingkatan e-government yang diperkenalkan oleh Hiller dan Belanger (2001).

Pada tahap pertama, pemerintahan Nagari dapat melaksanakan penyebaran informasi berkaitan dengan hal-hal yang perlu dibaca oleh masyarakat. Pada tahap kedua, masyarakat bisa melaksanakan komunikasi dua arah dengan pemerintahan nagari. Pada tahap ketiga, website sudah dibangun untuk mengakomodasi proses transaksi.

Penduduk dapat berinteraksi dengan pemerintahan nagari dan dapat melakukan transaksi secara online. Pada tahap keempat, merupakan tahapan kecanggihan utama dalam tingkatan pemerintahan digital nagari dimana layanan pemerintahan digital sudah terintegrasi secara keseluruhan.

Integrasi dapat dicapai melalui pembentukan portal layanan satu jalur. Pada tahap kelima, penduduk dapat memberikan saran secara online, melakukan pendaftaran secara online atau mem-posting komentar online.

Pada tahap kelima ini, sudah terjalin komunikasi dua arah antara masyarakat dengan aparat pemerintahan nagari. Dengan mengimplementasikan SIMNag ini, diharapakan visi pemerintah provinsi untuk mencapai terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan, dapat tercapai segera. (*)