Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Impor Beras, Problem Yang Tak Pernah Tuntas

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Indra Dwipa Dekan Fakultas Pertanian
Indra Dwipa Dekan Fakultas Pertanian
DI pengujung tahun 2022, kita mendapat kabar bahwa Indonesia mengimpor 200.000 ton beras dari empat negara yaitu Pakistan, Thailand, Vietnam dan Myanmar. Dan masih ada 300.000 ton yang akan masuk ke Ibu Pertiwi pada Januari-Februari 2023 sehingga dalam 2 bulan kedepan saja Indonesia sudah mengimpor 500.000 ton beras.

Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah selalu menjadi polemik di tanah air. Impor beras sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman VOC dan ketika republik ini berdiri. Polemik impor beras ini terus berlanjut ketika Indonesia mengimpor 700 ribu ton beras pada 27 April 1952.

Namun, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu ada landasannya. Pertanyaanya sekarang, apa yang melatar belakangi pemerintah untuk melakukan impor beras pada akhir tahun 2022 ini?

Jika kita membaca berita di media massa, kita juga dikejutkan oleh laporan dari Bank Dunia bahwa harga beras Indonesia tertinggi di ASEAN. Benarkah demikian? Dan apakah ini yang menjadi dasar pemerintah untuk mengimpor beras?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membedah satu persatu terlebih dahulu yaitu dengan pertanyaan, apakah beras Indonesia termahal di ASEAN? Melansir dari FAO, harga beras Indonesia memang termasuk tinggi di kawasan ASEAN jika dibandingkan dengan negara Myanmar.

Filipina, Thailand, Kamboja dan Vietnam dengan harga US$ 0,96 per kg atau sekitar Rp 14.000. Berita ini pun menjadi polemik sehingga banyak pihak yang berkepentingan ikut berkomentar dengan laporan Bank Dunia.

Menteri Pertanian, Syahril Yasin Limpo menyangkal akan berita ini dan menyatakan bahwa harga beras Indonesia tidak pernah diatas HET bahkan kedua terendah di ASEAN. Hal yang senada juga ditambahkan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa harga beras di Singapura Rp 32.000 per kg.

Ketika polemik harga beras Indonesia tertinggi di Asean, tidak lama kemudian muncul lagi polemik lain. Yaitu polemik klasik untuk hadiah akhir tahun 2022, yaitu impor beras.
Pada Seminar yang diselenggarakan oleh ICMI pada 28 Desember 2022, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa langkah impor beras harus diambil pemerintah karena stok beras di Bulog sudah menipis.

Menteri perdagangan beralasan bahwa negara maju mereka memililki stok pangan hingga mencapai 3 bulan sedangkan Indonesia berkisar sampai 1,5 bulan. Langkah ini harus diambil agar pemerintah bisa menstabilkan harga beras di pasar.

Bulog pun menambahkan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog per Desember 2022 sebesar 295.337 ton. Sehingga menurut Bulog, Indonesia membutuhkan impor beras. Lalu, bisakah kita menghubungkan antara kedua polemik ini atau memang harga beras Indonesia dan cadangan beras bulog sudah menipis menjadi dasar pemerintah melakukan impor beras?

Seperti di awal tadi, impor beras sebenarnya bukan polemik baru, melainkan polemik yang klasik yang entah kapan berakhirnya. Sejak polemik impor beras pertama Indonesia, Presiden Soekarno mendirikan IPB dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan pangan.

Namun, setelah 59 tahun berdirinya IPB dan sudah banyak perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki Fakultas Pertanian, permasalahan impor beras juga belum bisa kita atasi. Kondisi pangan Indonesia sejak orde lama sampai orde baru selalu mengalami fluktuasi.

Pada masa awal kemerdekaan, di era rezim Orde Lama, sampai awal Orde Baru, Indonesia kekurangan pangan kronis dan masyarakatnya sulit mengakses pangan. Memasuki masa Orde Baru, Repelita I, 1 April 1969, gerakan Revolusi Hijau secara massal berhasil mendorong Indonesia mencapai swasembada beras, mendapat penghargaan FAO, suplai melimpah, dan harga pangan murah.

Masa Reformasi hingga saat ini, gejolak pangan (shortage, gejolak harga, dan over supply) terus menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Ini juga bisa menjadi intropeksi diri kita bagi dunia perguruan tinggi yaitu apakah selama ini kita sudah berhasil melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi.

Ada satu hal penting yang harus kita semua sadari dalam menyikapi polemik impor beras ini yaitu latar belakang ekonomi politik. Ekonomi politik merupakan hal paling penting pemerintah sebagai dasar dalam melakukan suatu kebijakan.

Menurut Didin Damanhuri, persoalan beras merupakan persoalan laten dalam sejarah bangsa. Beliau menyatakan bahwa beras tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi komoditas politik.

Mungkin kita pernah mendengar istilah “If you control food, you control people”. Pada masa orba, swasembada beras menjadi prioritas utama sehingga menjadi dasar adanya stabilitas ekonomi maupun politik.

Orde baru menjadikan ini isu karena pada tahun 1950an, kegagalan menangani permalahan beras menjatuhkan sebuah kabinet. Namun, pada masa reformasi, isu beras ini menjadi ajang perburuan rente bagi para “mafia” baik beras maupun komoditi lainnya menjelang pemilu.

Kedua, beras menjadi komoditi penting dalam inflasi. Masa tahun 1950-an hingga akhir Orla, kisah terjadinya spiral & hyper inflation yang puncaknya tahun 1965 dimana inflasi kelompok makanan mencapai 685,36%, tertinggi dibanding inflasi lainnya.

Peristiwa inilah yang menjadi salah satu latar belakang jatuhnya rezim orde lama. Kita selalu mengingat adanya Tritura yang disampaikan ke presiden Soekarno yang salah satu isinya yaitu “turunkan harga pangan”. Masa Orba dan reformasi, belajar dari masa Orla, inflasi relatif lebih terkendali termasuk inflasi pangan, meski tetap menjadi penyumbang lebih tinggi dalam inflasi keseluruhan.

Ketiga, penduduk Indonesia merupakan terbesar ke-4 di dunia sehingga Indonesia sering menjadi penyumbang impor beras dalam pasar beras dunia. Problem selanjutnya yaitu adanya “high cost economy” dalam perekonomian nasional.

Ini merupakan problem besar dalam perekonomian nasional yang salah satu penyebabnya adalah adanya Oligopolisasi pangan dan non-pangan sehingga harganya lebih mahal dibandingkan negara-negara lain.

Ini lah faktor yang menyebabkan beras Indonesia termasuk mahal di Asean menurut Bank Dunia. Ada empat penyebab tingginya harga beras di Indonesia yaitu Pembatasan impor, ketentuan harga pembelian minimum petani, biaya distribusi mahal dan minim investasi riset dan pertanian.

Untuk biaya distrubusi yang mahal ini, kenaikan BBM merupakan faktor pemicu utama mahalnya harga beras. Tiga faktor penyebab ini dikuasasi oleh oligigarki. Dan ketika kita bicara oligarki maka kita akan bicara tentang mafia atau pencari rente dari impor beras ini.

Adanya pemburu rente ini didukung kuat dengan data BPS yang menyatakan bahwa konsumsi beras nasional 2,5 juta ton per bulan dan produksi rata-rata 2,67 juta ton perbulan. Jelas disini ada surplus sebesar 0,17 juta ton.

Nalar berpikir normal kita mengatakan bahwa jika surplus, mengapa kita masih impor? Data ini dengan gamblang menyatakan bahwa ada yang tidak beres dengan perberasan nasional. Menurut saya ada dua poin penting yang harus dilakukan pemerintah untuk segera menyudahi polemik ini.

Pertama, pemerintah harus mengintegrasikan kinerja dari Kementerian Pertanian dan Bulog karena ketidaksinkronan antara kedua lembaga ini menjadi kontadiktif dalam kebijakan impor beras. Salah satu caranya adalah tindak tegas para pemburu rente yang selalu bermain di belakang impor beras ini.

Kedua, pemerintah harus menganggarkan dana lebih besar untuk riset padi nasional. Di negara ini sudah banyak perguruan tinggi dan Fakultas Pertanian serta Lembaga Penelitian Pertanian namun kita masih saja impor beras.

Sebenarnya, ini sebuah ironi dan tamparan bagi pemerintah karena tidak mampu memberdayakan begitu banyak lembaga ini dalam mewujudkan cita-cita Soekarno dengan mendirikan perguruan tinggi pertanian yaitu kebutuhan beras Indonesua tidak tergantung pada negara lain.

Di akhir tulisan saya ini, saya menyimpulkan bahwa isu tentang tingginya harga beras Indonesia di Asean bisa menjadi salah satu latar belakang impor beras di akhir tahun. Namun, jika kita cermati lebih mendalam lagi, pemilu tahun 2024 kurang lebih satu tahun lagi sehingga saat ini sudah bisa dikatakan sudah mulai masuk tahun politik.

Apalagi dunia perpolitikan di Indonesia saat ini sedang menghangat karena sudah munculnya para bakal calon presiden. Sangat sulit kita untuk tidak memisahkan antara polemik impor beras saat ini tidak ada kaitannya dengan politik.

Namun, satu hal yang hampir bisa dipastikan dari polemik ini yaitu yang mendapatkan keuntungan dari impor beras ini yaitu para pemburu rente untuk kepentingan pemilu seperti dikatakan Kepala Bulog menyatakan adanya mafia pangan di setiap impor beras. Terlebih saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu 2024. Polemik dan politik, selalu menjadi hal menarik untuk selalu ditelisik. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer