Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kini publik tercengang lagi, polisi menangkap LE Wakil Ketua DPRD Solok, Sumbar, usai membeli barang haram jenis sabu-sabu di Nagari Cupak, Solok, Selasa (10/1). Sebelumnya, sepanjang pekan pertama Januari 2023, media di Sumbar juga merilis berita penangkapan sejumlah pegiat narkoba di Pasaman, Pesisir Selatan, dan Kota Padang.
Ada yang kaget dan ada yang biasa-biasa saja mendengar kabar itu. Kenapa? Bagi orang yang agak intens mengamati pesatnya peredaran narkoba di Sumbar sejak beberapa tahun belakangan, tidak kaget apalagi tercengang atau terperanjat.
Tahun 2019 mungkin tahun paling menohok, lantaran data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik menempatkan Sumbar sebagai provinsi dengan peredaran narkoba tertinggi di Indonesia.
’Prestasi’ semacam itu kelihatan konsisten dan kemungkinan bertahan ke masa berikutnya bila mencermati rilis data demi rilis data peningkatan pengungkapan kasus narkoba dari tahun ke tahun.
Itu misalnya, tergambar dalam laporan pers Polda Sumbar pada Januari 2022 menyebut, terjadi peningkatan sebesar 10,2 % dari tahun 2021. Walaupun pada 2023 ini belum ada laporan media perihal perkembangan semacam itu secara statistik, tertangkapnya pejabat LE di Solok seakan memberi sinyal bahwa ’prestasi narkoba’ Sumbar masih tak terbendung dan berkelanjutan.
Apa yang lebih menimbulkan cemas tentu bukan semata grafik statistik yang terus meningkat itu. Melainkan keterangan polisi bahwa kasus narkoba di Sumbar didominasi anak di bawah umur.
Bukan sekadar pemakai, tetapi juga pengedar dengan perbandingan 50 persen pemakai dan 50 persen pengedar. Keadaan semacam itu tampaknya tidak mengalami perubahan sejak 2015. Karena rilis polisi di media pada 2019 juga mengatakan hal sama.
Bahkan, berita sebuah surat kabar Padang (20/10/2022) memuat pernyataan Plt Kepala BNNP Sumatera Barat, juga menyatakan hal sama. Terbaru, media nasional pada Rabu (11/1) merilis berita temuan ganja seberat 36 kg di sebuah sekolah dasar di Sunur, Padangpariaman.
Penelusuran polisi menyebutkan, ganja yang dikemas dalam 36 paket itu barang titipan dan melibatkan penjaga sekolah, serta sedianya dikirim ke pemilik barang yang merupakan seorang mantan narapidana.
Penggunaan gedung sekolah dasar sebagai tempat transit barang terlarang membuktikan betapa brutal jaringan perdagangan barang terlarang di Sumatera Barat. Itu mengindikasikan kemungkinan mereka tak akan segan-segan menjadikan ’zona sakral’ lain seperti rumah ibadah sebagai persembunyian yang aman.
Aparat keamanan dituntut untuk lebih progresif lagi mencegah terulangnya hal itu. Narkoba tentu bukan kosa kata yang sama sekali baru muncul dalam kamus bahasa sehari-hari orang Sumbar. Setidaknya generasi remaja 90-an pasti sudah mendengar kata itu di lingkungan mereka, sampai-sampai ada sebuah grup band lokal menjadikannya judul lagu.
Tetapi kosa itu mungkin lebih dikenal di lingkungan perkotaan, belum sampai masuk ke kampung-kampung pelosok sebagaimana dapat dilihat pada masa belakangan, berdasarkan jumlah pengedar kampung yang ditangkap di kampungnya sendiri. Apalagi melibatkan anak di bawah umur yang sungguh di luar persangkaan.
Pikiran waras kita memang agak sulit menerima kenyataan ini. Bagaimana bisa, sebuah kawasan budaya yang bersendikan syara’ dan kitabullah begitu mudah diperdaya oleh bahan kimia berbahaya dan dilarang? Lebih sulit lagi dimengerti, bila diamati menggilanya narkoba itu justru berbarengan timbulnya dengan menguatnya fanatisme adat dan agama di Sumater Barat?
Juga, tak pernah terbayangkan; seorang pejabat tertinggi Polda yang prestasinya gemilang berkat pengungkapan narkoba, justru terjerat kasus narkoba seperti Irjen Teddy Minahasa yang belum kita dengar lagi cerita kelanjutan peradilannya belakangan.
Apa tidak mungkin, terseretnya sejumlah pejabat tinggi dalam kasus narkoba pada hakikatnya cerminan dari situasi umum dunia kepejabatan di Indonesia? Segala prasangka atas kemungkinan semacam itu patut dibangun saat ini. Yakni untuk lebih meningkatkan keawasan kita selaku masyarakat luas yang benar-benar risau dan ngeri dengan perkembangan tersebut.
Setidaknya untuk mendorong berbagai unsur keilmuan seperti dunia akademis, pegiat literasi, adat, dan agama terlibat secara aktif dalam mencari sebab-sebabnya. Serta, mempelajari faktor-faktor yang mendorong Sumatra Barat ke arah situasi serba narkoba itu.
Kita perlu beranggapan sementara ini, bahwa tidak berdayanya pihak keamanan mencegah lajunya peredaran narkoba, bisa jadi disebabkan oleh kurangnya referensi keilmuan (kajian dan studi sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama) yang dapat dijadikan dasar kuat untuk merancang dan mengoperasikan program-program pemberantasan narkoba di Sumatra Barat.
Pendekatan parsial keamanan dan hukum saja terbukti tidak mengubah grafik peredaran narkoba itu, kendati pun mungkin peralatan keamanan sudah dipercanggih dan jumlah personel keamanan bidang penanganan narkoba itu diperkuat. Pendekatan pencegahan yang holistik, dengan demikian diperlukan sebagai solusinya.
Saya teringat pada isi pidato seorang cendekiawan Indonesia asal Sumbar, almarhum Buya Ahmad Syafii Maarif pada sidang paripurna DPRD Sumbar pada 1/10/2021 lalu, antara lain mengungkap kecemasan beliau pada perkembangan narkoba di Sumbar.
Buya Syafii selaku orangtua pada waktu itu, mengingatkan terutama pada elite provinsi ini untuk memperhatikan keadaan rakyat yang sedang bergumul dengan kemiskinan dan narkoba.
Di mata beliau, mengatasi kemiskinan dan masalah perluasan narkoba perlu menjadi parameter mendasar untuk memastikan beroperasinya proses good governance di Sumbar demi mencapai kehidupan sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dicitakan dalam slogan pembangunan.
Bila dua hal itu tidak tuntas, beliau berpendapat banyak jargon elite Sumatera Barat yang diusung pemerintahannya tidak akan memiliki makna. Secara keilmuan, konteks dan sasaran pidato itu mengandung wawasan yang holistik.
Dalam arti, perlunya keterlibatan berbagai unsur keilmuan yang lebih intens memperbaiki realitas sosial budaya dan ekonomi yang makin memburuk di Sumatra Barat. Hal ini dapat dimulai dengan kesadaran untuk melihat diri secara jujur di depan cermin realitas.
Bukan sebaliknya, memoles wajah buruk dengan aplikasi desain yang canggih. Sebuah pekerjaan rumah, yang lagi-lagi, beban nan utamanya pada kalangan elite di Sumatera Barat. Wallahualam bissawab. (*)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




