Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Resosialisasi Korban Pelanggaran HAM Berat

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Fathorrahman Ghufron Wakil Katib PWNU Yogyakarta
Fathorrahman Ghufron Wakil Katib PWNU Yogyakarta
Resosialisasi Korban Pelanggaran HAM Berat Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Atau, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Itu memang tema besar yang diusung dan dikampanyekan secara global saat Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022.

Namun, jargon tersebut rasanya juga pantas kita gelorakan pada kehendak besar bangsa ini untuk segera keluar dari jebakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat masa lalu.

Kehendak itu mencuat seiring dengan keluarnya pernyataan resmi Presiden Jokowi yang telah melakukan pengakuan dan penyesalan negara atas kejadian pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Presiden pun berkomitmen besar untuk memulihkan hak korban serta agar peristiwa masa lalu kelam itu tidak terjadi lagi di masa mendatang (Jawa Pos, 12/1/2023).

Pernyataan presiden di atas disampaikan menyusul rekomendasi Tim Penanganan Nonyudisial Pelanggaran HAM yang berat masa lalu atas 12 peristiwa, mulai peristiwa 1965 hingga peristiwa Wasior di Papua tahun 2001.

Tim yang lahir dari amanat Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang dikenal dengan kependekan Tim PPHAM tersebut merekomendasikan segera diakhirinya luka bangsa akibat pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Salah satunya adalah melakukan resosialisasi para korban dan masyarakat secara lebih luas.

Nurani publik menghendaki terajutnya kembali harmoni bangsa dengan pulih dan bangkit bersama dari masa lalu yang kelam. Namun, pertanyaannya lalu, apa yang harus dilakukan atas kebutuhan resosialisasi di atas?

Pertanyaan itu penting dicermati menyusul temuan Tim PPHAM yang menunjukkan adanya korban langsung, tidak langsung, dan tidak teridentifikasi dari beragam kejadian pelanggaran HAM berat masa lalu di atas.

Artinya, terdapat warga bangsa yang sama sekali tidak terkait dengan konflik maupun isu politik yang ada di balik suatu peristiwa. Bahkan, ada anggota keluarga yang tidak tahu apa-apa atau bahkan karena sudah lintas generasi sekalipun terkena imbas berat sebagai korban tidak langsung.

Mewujudkan Sekolah Kerukunan

Pendidikan persekolahan merupakan instrumen resosialisasi yang efektif yang harus ditransformasikan. Sederhana alasannya. Sekolah adalah hulu bagi lahirnya beragam perilaku anak bangsa. Karena ia merupakan ruang publik yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk perubahan dalam jangka panjang.

Pendidikan sekolah harus menjadi ruang publik bagi terlaksananya sekolah kerukunan. Utamanya untuk kepentingan resosialisasi pasca pelanggaran HAM berat masa lalu. Resosialisasi, seperti pada rekomendasi Tim PPHAM di atas, dapat dimulai dari konsep sekolah kerukunan ini.

Sekolah wajib menjadikan kerukunan dan harmoni sebagai isu lintas bidang (cross-cutting issue) dalam setiap penyelenggaraan aspek-aspek pendidikan, baik kurikuler, nonkurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Sekolah kerukunan lebih-lebih menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dipraktikkan di sekolah-sekolah negeri, atau sekolah yang diselenggarakan atas dukungan finansial penuh oleh pemerintah. Pasalnya, kata negeri berarti mengandung amanat sebagai ruang penguatan hajat hidup bersama sebagai sebuah bangsa.

Pepatah klasik memang benar: tak kenal maka tak sayang. Ragu, sinis, sentimen negatif, dan saling curiga akibat luka hati-fisik kerap muncul karena faktor tidak saling kenal secara mendalam. Rasa sayang adalah buah semata dari praktik saling kenal dimaksud.

Hanya, agar bisa menjadi penggerak praktik publik, pepatah tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang menyentuh hajat hidup orang banyak secara sekaligus. Sekolah, apalagi yang berkategori negeri, harus menjadi tidak saja sebagai titik, tapi juga ruang temu bagi sekian banyak perbedaan di tengah masyarakat. Apalagi ditunjang oleh pengalaman buruk masa lalu atas pelanggaran HAM berat.

Sebagai konsekuensi dari kata negeri (public atau state), sekolah dalam kategori ini tidak boleh justru mematikan api dan semangat titik dan ruang temu dimaksud. Jika itu terjadi, sebetulnya sekolah negeri telah “membunuh” bangsa dan negerinya sendiri dari titik dini kehidupan rakyatnya.

Sebab, pengalaman yang positif saat bersekolah akan berdampak panjang untuk masa depan hidup anak bangsa. Pun sebaliknya, masa lalu yang buruk di sekolah akan mendorong munculnya pola dan kondisi anak bangsa yang buruk dalam menjalani masa depannya.

Karena itu, sekolah harus menjadi ruang harmoni. Sekolah sudah sepatutnya menjadi penyemai nilai dan praktik resosialisasi menuju reharmonisasi sosial yang penting bagi kohesi bangsa ini. Karena itu, sudah menjadi tugas bersama agar ruang publik seperti sekolah menjadi penyemai nilai “mesra penuh harmoni” tersebut.

Menyertakan Pendidikan Sosial

Hanya, untuk kepentingan resosialisasi secara lebih meluas atas para korban pelanggaran HAM berat masa lalu dengan berbagai jenisnya seperti pada temuan Tim PPHAM di atas, resosialisasi tidak boleh berhenti pada pendidikan persekolahan.

Pendidikan sosial juga harus disertakan untuk menyempurnakan desain resosialisasi untuk mengobati luka bangsa ini akibat pelanggaran HAM berat masa lalu dimaksud. Forum-forum sosial yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, baik yang terstruktur seperti RT/RW maupun yang tidak terstruktur seperti upacara adat-budaya serta perkumpulan arisan warga sekalipun, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat resosialisasi di atas.

Untuk itulah, para pemangku kepentingan bangsa ini patut belajar dari serangkaian kejadian kelam masa lalu, seperti pelanggaran HAM berat, yang berpotensi menjadi disinsentif bagi penciptaan kerukunan sosial.

Kepentingannya sederhana, yakni agar prinsip hidup utama bisa tercipta, khususnya harmoni untuk penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi, anggitan resosialisasi mengharuskan adanya inisiatif dan kehendak besar dalam memperbaiki tata kelola ruang publik di atas pengalaman pahit pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ini semua agar bangsa ini bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dari masa lalu yang kelam, seperti atas pelanggaran HAM berat di atas. Meminjam bahasa terkini kaum muda, bangsa ini tidak boleh gamon (gagal move on) dari masa lalu yang kelam. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer