Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemilihan Wakil Wali Kota Padang

A
Penulis: Admin Padek❯
Photo
Photo

Doni Hendrik, S.IP, M.Soc.Sc (Phd. Cand)

Dosen Ilmu Politik Unand





Persoalan kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota sejak awal mulai muncul manakala Mahyeldi ingin maju sebagai calon Gubernur dalam Pilkada Sumatera Barat 2020.


Banyak orang mempertanyakan soal “janji”-nya ketika kampanye pilkada Padang yang akan menyelesaikan kepemimpinan yang dianggap baik sebagai wali kota tahun jabatan 2019-2023.


Sebagaimana kita ketahui, pada akhirnya Mahyeldi memenangkan Pilkada Sumbar sebagai Gubernur Sumbar. Ditinggalkannya posisi wali kota tersebut dan secara otomatis membawa wakil wali kota “naik tahta”. Hal tersebut sesuai dengan UU Pilkada No 10 Tahun 2016. Akibatnya terjadi pula kekosongan wakil wali kota Padang yang harus diisi minimum 18 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan  seorang kepala daerah sebagaimana Pasal (176) ayat 4.


Runyamnya persoalan menjadi kompleks manakala awalnya wali kota tidak kunjung menyetujui bakal calon yang diajukan oleh partai pengusung sebelumnya ketika Pilkada 2018 yaitu PKS dan PAN. Konon persoalan itu sengaja dipertele-telekan mengingat wali Kota Padang Hendri Septa tidak ingin ada wakil wali kota karena dipersepsikan bakal calon wakil tersebut akan menjadi “matahari terbit” yang akan mengancam posisinya nanti dalam Pilkada 2024.


Dalam perspektif perilaku elite politik, maka perilaku yang ditunjukkan tersebut tentu akan membawa konflik terselubung menuju meninggi/keras dengan PKS. Sehingga PKS pun kemudian melakukan berbagai lobi dan tekanan politik antar DPP PKS dan PAN hingga di daerah Sumbar itu sendiri. Oleh wali kota hal tersebut agaknya tidaklah mendapatkan titik temu hingga Rabu (5/4/2023) ini akan dilakukannya pemilihan wakil wali kota Padang di DPRD.


Persoalan tidak cukup hanya sampai di level konflik elite antarpartai tersebut saja, namun yang lebih runyamnya calon yang diajukan oleh PKS dan PAN, ternyata bukan “Warga Padang” pula. Keduanya diputuskan oleh DPP dan DPW partai masing-masing untuk menjadi calon wali kota Padang Kota Tercinta. Kalau kita mau jujur, begitu karut-marut permasalahan dari segi tata kelola kota, sosial masyarakat, kriminal, lalu lintas, sampah dan lain-lain yang belakang semakin runyam ketika hanya dipimpin wali kota sendirian.


Namun kompleksnya persoalan Padang tersebut yang notabene semestinya diharapkan bisa diatasi calon wakil wali kota bersama wali kota, agaknya akan menjadi harapan hampa belaka bagi masayarakat Kota Padang.


Mengapa demikian? Karena bagaimanapun seorang pemimpin baru, maka dia memerlukan waktu dan masa untuk mempelajari persoalan, bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, mengaanalisis persoalan, mengatasi konflik dan seterusnya.


Nah kalau seorang calon wakil ialah “warga impor” yang notabene baru “masuk kota Padang, maka mustahil dia bisa melakukan segala kebijakan dengan cepat dan tepat dalam tempo waktu yang begitu singkat masa jabatannya ini? Apa mengetahui tentang masyarakat miskin nelayan Pasiajambak? Apa dia tahu permasalahan seluk beluk pasar Kota Padang dan Pasar Lolong? Apa  tahu soal sampah di Pantai Padang yang begitu menggunung manakala hujan deras tiba? Atau apa tahu bagaimana kemacetan kota Padang karena salah ambil membuat fasilitas pembatas jalan? Dan seterusnya.


Saya mempertanyakan kapabilitas kedua calon ini dapat mengatsai berbagai persoalan kota mengingat waktu yang begitu singkat. Oleh sebab itu menurut saya kedua partai sesungguhnya telah melanggar etika politik kepada warga kota. Semestinya mereka mempertimbangkan aspek-aspek idealisme bagaimana kepemimpinan kota bisa berjalan dengan baik, melalui penujukan seorang warga kota yang sudah paham dan mahfum seluk-beluk kota dengan segudang problematikanya.


Namun demi kepentingan elistis dari para “lord-lord” politik DPP maupun daerah. Kepentingan masyarakat yang lebih luas malah seolah diabaikan begitu saja.


Padahal sesungguhnya jika kedua parpol mau “berdamai”- legowo, maka kedua partai bisa saja mencari calon “ketiga” bukan orang partai. Misalnya bisa saja kedua partai memilih seorang wakil wali kota dari pensiunan birokrat yang sudah teruji misalnya, atau seorang tokoh warga kota non-partisan /independen yang kepakaran atau kontribusinya terhadap kota sudah teruji selama ini. Banyak yang sudah lama tinggal dan memahami problematika kota.


Dengan non-partisan, maka kecurigaan dan persaingan bahkan konflik di antara kedua partai bisa hilang dan masyarakat menjadi terbela dari segi aspek kepentingan kota padang tercinta ini. Namun agaknya motif dan kepentingan politik telah lebih diutamakan dibandingkan kepentingan warga kota. wallahualam.(*)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nevi Zuairina Dukung Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tradisi Manjamu Labai di Padangpariaman

Nevi Zuairina Dukung Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tradisi Manjamu Labai di Padangpariaman

Nevi Zuairina mendukung peringatan Maulid Nabi dan tradisi Manjamu Labai di Padang Pariaman sebagai warisan Islam dan Minangkabau.

Nevi Zuairina: Keluarga yang Kuat Jadi Fondasi Kepemimpinan Publik Berintegritas

Nevi Zuairina: Keluarga yang Kuat Jadi Fondasi Kepemimpinan Publik Berintegritas

Nevi Zuairina menegaskan keluarga yang kuat menjadi fondasi kepemimpinan pejabat publik yang amanah, berintegritas, dan melayani masyarakat.

Hari Santri 2026, Nevi Zuairina Ajak Pesantren Cetak Santripreneur dan Perkuat Ketahanan Pangan

Hari Santri 2026, Nevi Zuairina Ajak Pesantren Cetak Santripreneur dan Perkuat Ketahanan Pangan

Nevi Zuairina mengajak pesantren memperkuat pendidikan, ekonomi umat, dan mencetak santripreneur menuju Indonesia Emas 2045.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer