Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berharap Caleg Berkualitas

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Asrinaldi A Guru Besar Ilmu Politik Unand
Asrinaldi A Guru Besar Ilmu Politik Unand
TAHAPAN pencalonan anggota legislatif untuk Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan. KPU telah mengumumkan jadwal untuk pencalonan ini sudah dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 13 Mei 2023. Pencalonan ini tidak hanya untuk anggota legislatif di DPR/DPRD tapi juga DPD.

Tentu, bagi calon anggota legislatif (Caleg) yang berminat dan sudah mendaftar di partai politik harus segera menyiapkan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, mereka juga harus mulai menyiapkan tenaga, biaya dan waktu untuk menghadapi tahapan selanjutnya jika pencalonannya diterima KPU.

Bahkan tidak hanya itu, kesiapan secara fisik dan mental juga perlu dilakukan. Karena Pemilu 2024 mendatang dianggap pemilihan yang sangat kompetitif di tengah menguatnya politik identitas, politik uang dan berseliwerannya hoaks, disorientasi berita, kampanye hitam dan sebagainya.

Bahkan caleg yang mengajukan diri untuk maju mengisi kursi di badan legislatif harus bersiap menghadapi kondisi Pemilu ini sendiri-sendiri. Tanpa ada “bantuan” dari partai politik. Mengapa demikian?

Pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini memang menempatkan arena pertarungan yang sebenarnya adalah di internal partai politik. Mekanisme sistem ini memang mengharuskan setiap caleg partai yang sama akan berebut suara menjadi pemenang di daerah pemilhan (dapil) tempat mereka akan mewakil masyarakat.

Pada pertarungan kedua, bagi yang caleg suatu partai politik dengan suara terbanyak di internal partai akan dihadapkan kepada caleg pemenang dari partai lain dalam dapil yang sama untuk mengetahui suara siapa yang paling banyak untuk dikonversikan menjadi kursi di badan legislatif. Apalagi kalau di dapil tersebut ada caleg petahana yang rekam jejaknya baik di mata masyarakat. Tentu akan sulit dikalahkan oleh caleg “pendatang baru”.

Masalah Pencalonan

Menariknya dalam tahapan pencalonan ini ternyata belum nampak antusiasme masyarakat mengikuti proses ini. Sistem demokrasi prosedural yang baik mestinya mendorong munculnya keterlibatan aktif warga negara mengikuti setiap tahapan Pemilu yang dilaksanakan. Setidaknya masyarakat juga harus berpartisipasi mendorong caleg yang mereka dukung untuk mendaftar.

Mereka bisa saja menyiapkan proses pencalonan caleg yang mereka dukung. Serta memberi dukungan nyata dengan ikut menyiapkan kebutuhan caleg mereka untuk bisa memenangkan Pemilu legislatif.

Sayangnya hal seperti ini belum menjadi tradisi dalam praktik demokrasi prosedural kita. Jelas ini masalah pertama yang dihadapi dalam proses pencalonan anggota legislatif saat ini.

Masalah kedua adalah terkait dengan kualitas caleg yang diajukan partai politik ke KPU. Partai politik, terutama yang ada di daerah, memang kesulitan memenuhi kriteria ideal caleg yang akan menjadi wakil rakyat di badan legislatif.

Apalagi di daerah kabupaten/kota. Selain terbatasnya individu yang berminat dalam aktivitas politik, masalah kapasitas individu untuk menjadi wakil rakyat juga menjadi sorotan.

Tidak banyak pilihan yang tersedia bagi partai politik menyebabkan partai politik kesulitan menyediakan caleg yang berkualitas. Akibatnya partai politik hanya sekadar memenuhi jumlah kebutuhan caleg yang ada di setiap dapil untuk diisi tanpa mempertimbangkan aspek kualitas caleg mereka.

Keadaan ini akan semakin runyam ketika partai politik juga menghadapi masalah dengan keterwakilan perempuan yang mesti mereka penuhi sebesar 30 persen untuk setiap dapil. Realita ini menyebabkan partai politik “kasak-kusuk” mencari caleg perempuan di setiap dapil yang ada.

Masalah keempat dalam pencalonan ini adalah buruknya proses kaderisasi dari partai politik yang juga mempengaruhi proses pencalonan ini. Sulit disangkal kaderisasi ini hampir dikatakan minim, jika tidak mau dikatakan tidak berjalan.

Kebanyakan anggota partai politik hari ini adalah orang-orang yang “instan” berpolitik. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tentang politik, ideologi, dan manifesto partai yang harus mereka perjuangkan. Bahkan banyak yang tidak memahami apa fungsi badan legislatif yang akan mereka masuki tersebut.

Tidak adanya pilihan bagi partai politik menyebabkan partai harus memilih kader “instan” sebagai Caleg yang diajukan. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau “takdir” caleg instan ini terpilih dan menang.

Harus dipahami aktivitas politik dan pemerintahan ini bukan sesuatu yang bersifat coba-coba (trial and error). Karena ketika caleg ini terpilih mereka harus segera bekerja atas nama rakyat yang diwakilinya dan memahami bagaimana memperjuangkannya di badan legislatif.

Kondisi di badan legislatif di daerah hari ini adalah jarang sekali adanya adu gagasan dan narasi di antara anggota legislatif ketika terpilih. Hanya sedikit saja dari wakil rakyat yang terpilih tersebut memang memiliki kapasitas untuk itu.

Padahal keberadaan anggota legislatif ini memang disiapkan untuk berargumentasi dan merasionalisasikan program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Inilah masalah kelima yang dihadapi partai politik dalam tahapan pencalonan ini.

Kegagalan demi kegagalan dalam memenuhi caleg yang memiliki kapasitas sebagai wakil rakyat selalu ditemukan dalam setiap Pemilu. Sepertinya tidak ada upaya nyata yang dapat dilakukan partai politik untuk mengatasi masalah ini. Fakta ini juga menyiratkan ada persoalan serius dalam pelembagaan partai politik di Indonesia.

Sayangnya, kesadaran pengurus partai politik untuk memperbaiki kondisi ini terbentur dengan kepemimpinan partai politik yang tidak demokratis dan cenderung personal. Jika kondisi kepemimpinan dalam partai saja tidak demokratis, bagaimana mungkin publik berharap kepada partai politik ketika berkuasa akan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis.

Inilah kenyataan yang dihadapi bangsa ini yang tidak mampu menyelesaikan masalah klasik ini. Padahal indikator hasil Pemilu yang berkualitas ini adalah sejauh mana partai politik bisa menyediakan Caleg yang berkualitas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di Dapil yang mereka wakili. (Asrinaldi A, Dosen di Departemen Ilmu
Politik Universitas Andalas)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer