“Terjebak” Labirin 4,8 Persen

Oleh : Two Efly, Wartawan Ekonomi

Ada anomali makro ekonomi yang terjadi di Sumbar semenjak lima tahun belakangan ini.

Pertama, dalam tiga tahun secara beruntun Sumatera Barat benar benar terkurung dalam “labirin” pertumbuhan ekonomi rendah (di bawah 5 persen).

Kedua, perlahan tapi pasti dalam lima tahun belakangan dominasi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan.

Benarkah? Mari kita bicara data. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2017 tercatat sebesar 5,37 persen. Tahun 2018 mulai menurun menjadi 5,16 persen. Penurunan berlanjut kembali ditahun 2019 menjadi 5,05 persen.

Puncak di saat Covid-19 mewabah Pertumbuhan ekonomi Sumbar melorot dan tumbuh minus sebesar -,1,60 persen. Setahun setelah itu (2021-red) mulai tumbuh menjadi 3,29 persen dan tahun 2022 tumbuh lagi menjadi 4,36 persen. Ditahun 2023 hingga Q1/2023 masih tumbuh dibawah 5 persen tepatnya 4,86 persen.

Dari data di atas jelas terlihat bahwa melorotnya (menurunnya-pen) ekonomi Sumbar bukanlah semata mata karena Covid-19 yang terjadi ditahun 2020. Tanda tanda dan titik awal mulai melorotnya pertumbuhan ekonomi Sumbar sudah terjadi jauh sebelum Covid-19 mendera. Terhitung tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sudah masuk fase penurunan (Negative Growth). Covid hanya pintu masuk untuk “terperosok” lebih dalam sekaligus menjadi pembenaran. Bak “Anggang lalu Atah jatuah”.

Kenapa begitu? Karena memang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ini tidak direncanakan untuk bangkit dan tumbuh di atas 5 persen. Negeri ini sudah kadung puas dan nyaman dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti ini.

Secara target dan rencana kerja lima tahunan, terhitung tahun 2022-2026 Sumbar ini memang ditargetkan untuk tumbuh di angka 3,50 persen sampai dengan 4,84 persen saja. Kalau tak percaya buka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya (Perda No.1 Tahun 2022). Lihatlah target pertumbuhan APBD nya. Baik untuk target Pendapatan maupun target Belanja.

Begitu juga dengan target pertumbuhan ekonominya. Di sini jelas dan tegas tertulis. Diawali dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,40 persen untuk tahun 2022 dan finish di tahun 2026 sebesar 4,84 Persen. Sama halnya dengan APBD. Target APBD tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 7,08 Triliun dan di tahun 2026 finish angka Rp 7,97 Triliun.

Kalaulah hari ini pertumbuhan ekonomi tercapai di angka 4,86 persen maka itu sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apakah ini betul-betul sebuah prestasi atau target pertumbuhan ekonominya yang terlalu rendah. Kalau penulis melihat, capaian ini tidaklah sebuah prestasi. Toh Provinsi lain dan bangsa ini (pertumbuhan ekonmi nasional-red) sudah bertumbuh ekonominya di atas 5 persen.

Anggaran Naik, Kontribusi Turun

Kalau tadi kita bicara pertumbuhan ekonomi maka kali ini penulis akan mencoba mengurai lebih dalam lagi. Sumatera Barat yang dikenal dengan negeri subur dan beriklim tropis ini dilabel sebagai lumbung pertanian. Nyaris di setiap kabupaten dan kota seluruh produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan berkembang dengan bagus. Termasuk di bibir pantai sekalipun. Lihatlah Kepala dan Kelapa Sawit yang ditanam bisa tumbuh dengan bagus dan subur.

Sudahkah itu termaksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi? Belum. Mari kita bicara data kembali. Dikutip dari www.bps.go.id, tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Barat sebesar 23,55 persen. Di tahun 2018 mulai masuk zona pertumbuhan negatif. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2018 turun menjadi 23,17 persen.

Penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 sebesar 22,15 persen. Sempat mulai naik sedikit menjadi 22,36 persen ditahun 2020 namun kembali melorot menjadi 21,69 persen ditahun 2021 dan menurun lagi menjadi 21,26 persen di tahun 2022. Diperkirakan tahun 2023 ini kembali melorot seiring belum terintegrasinya program pembangunan sektor pertanian dalam action plan pemerintah daerah Sumatera Barat, penyusutan lahan pertanian dan terus bertambahnya jumlah penduduk.

Bagaimana dengan Anggaran? Disinilah anomalinya. Bila kita buka dan baca detail satu per satu nomenklatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar dari tahun ke tahun, khususnya dua tahun terakhir maka anomalymi semakin terlihat. Setelah sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur maka sektor Pertanian merupakan plotting anggaran terbesar.

Setiap tahunya re rata besaran anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian mencapai 10 persen. Jika re rata besaran APBD per tahun berkisar antara Rp 6,2 Triliun sampai dengan Rp 6,3 Triluan maka tak kurang dari Rp 600 Miliar digelontorkan untuk sektor pertanian ini. Besaran ini selalu bertambah setiap tahunnya seiring peningkatan size APBD Sumatera Barat setiap tahunnya sesuai RPJMD.

Mari kita komparasikan lagi. Anggaran setiap tahunnya bertambah sementara kontribusinya sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Kenapa terjadi persimpangan antara anggaran dan pencapaiannya di lapangan? Jawabannya silahkan ditelusuri lebih dalam.

Ada beberapa hipotesis kenapa ini sampai terjadi. Pertama, program dan cara membelanjakan APBD untuk sektor pertanian lebih berorietasi belanja dibandingkan out put dan out come yang didapatkan. Hipotesis ini lebih masuk akal mengingat dari Rp 600 Miliar lebih alokasi APBD untuk sektor pertanian ini mayoritas dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Seperti belanja Alsintan (alat alat pertanian) dan jasa pelatihan ini dan itulah. Misalnya membeli mesin bajak, mesin potong rumput, mesin ini dan mesin itulah.

Alsintan ini setelah dibeli dengan uang APBD dihibahkan ke petani dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Kebijakan ini tidaklah salah. Sebab, pengadaan barang berupa Alsintan adalah salah satu cara untuk memudahkan pencapaian serapan anggaran.

Selain itu, pengadaan Alsintan juga menghasilkan daya kejut “politik pencitraan” yang cukup signifikan. Pernahkah kita mengevaluasi komposisi alsintan benar masih kurang sehingga diploting begitu besar setiap tahunnya atau sebaliknya.

Jangan-jangan komposisi Alsintan sudah berbanding terbalik di lapangan. Ingat, luasan lahan pertanian yang setiap tahun terus mengalami penyusutan seiring alih fungsi lahan dan pertumbahan jumlah penduduk. Selain itu, di samping Pemprov Sumbar, Kabupaten dan Kota juga melakukan hal yang sama. Terlepas lah itu program eksekutif, atau pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan yang diploting ke anggaran dinas pertanian.

Kedua, perlu penajaman kembali program kerja dinas pertanian se Sumbar. Ingat, sektor pertanian merupakan progul utama Pemprov Sumbar saat ini. Sudah saatnya penajaman program kerja itu berorietasi pada peningkatan produktivitas pertanian dengan jelas dan terukur (input-out pun dan out come-red). Sehingga kita memiliki keunggulan produktivitas. Apakah unggul disektor produksi padi, sayur mayur atau produk pertanian lainnya. Intinya fokuslah dengan anggaran re rata 10 persen dari APBD tersebut.

Transformasi “Setengah Hati”

Kita ini memang negeri yang selalu menanggung. Hampir semuanya serba menanggung. Nyaris tak tampak competitive advantage (keunggulan lebih-red) yang kita miliki. Unggul di sektor pertanian tidak, di bidang pendidikan juga tidak apalagi di sektor perdagangan dan Pariwisata.

Di bidang pendidikan, kita masih kalah jauh dibandingkan dengan Jogjakarta dan Bandung. Dua wilayah ini menjadi episentrum pendidikan dan menjadi incaran bagi anak didik untuk menuntut ilmu. Mulai dari SLTA hingga ke Perguruan Tinggi.

Di sektor pertanian juga begitu. Kita masih kalah jauh dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tak percaya lihatlah hamparan pertanian di Tanah Karo, Sumatera Utara dan Pagar Alam Sumatera Selatan. Di Perkebunan juga begitu, Sumut, Riau dan Jambi jauh lebih unggul dibandingkan dengan kita. Hamparan kebun Karet dan Kelapa Sawitnya membentang seluas mata memandang. Dua komodity ini jelaslah berkontribusi besar dalam menopang dan mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Sama halnya dengan perdagangan. Dari sudut apapun, Medan dan Palembang serta Pekanbaru jauh lebih unggul di bidang perdagangan dibandingkan kita di Kota Padang maupun Bukittinggi. Kita hanya sedikit lebih unggul untuk perdagangan konveksi di Bukittinggi dan kalah jauh dalam perdagangan lainnya.

Pariwisata juga begitu. Sampai saat ini pariwisata belumlah bisa dikatakan “jalan lapang” untuk ekonomi Sumatera Barat dimasa mendatang. Dikutip dari www.bps.go.id, kontribusi sector Pariwisata (Transprotasi/pergudangan, Akomodasi, Makanan dan Minuman, Informasi dan komunikasi-red) terhadap PDRB Sumbar masih belum mampu menggantikan dominasi sector Pertanian.

Tak percaya, mari kita bicara data kembali. Tahun 2017 kontribusi sector Pariwisata terhadap PDRB Sumbar sebesar 19,48 Persen. Setahun setelah itu tercapai 19,84 Persen. Tahun 2019 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 18,11 persen, setahun setelah itu naik sedikit menjadi 18,17 persen, tahun 2021 naik menjadi 18,91 persen.

Data ini jelas dan menuntun kita melihat apakah betul pariwisata ini menjadi jalan lapang? Jangan jangan kita tertipu kamuflase eforia tourism. “Wisata urang wisata lo awak”. Sementara secara data dan fakta, sektor itu belum mampu mengungkit dan menghasilkan daya kejut ekonomi. Ini baru hipotesis penulis saja. Masih dibutuhkan pengujian dan pengkajian lebih dalam. Bisa jadi kita sedang “tersesat di jalan yang benar”, namun Manjadda wa Jaddanya yang masih kurang.

Untuk itu reorietasilah. Tajamkanlah program kerja tersebut. Mau kemana sebetulnya Sumatera Barat ini dibawa.

Kalau memang akan menjadikan sektor Pariwisata sebagai program unggulan dan jalan lapang untuk masa depan Sumatera Barat maka “kaffahlah” ke sektor Pariwisata ini. Hadirkan sinergisitas di sektor ini. Mulai dari political anggaran, program kerja yang terintegarasi antara provinsi dan kabupaten/kota hingga pembenahan besaran besaran terhadap mainset dan objek wisata itu sendiri. Libatkan seluruh stakeholder. Intinya buatlah roadmap dan blue print Pariwisata secara bersama sama dengan jelas dan terintegrasi.

Terkendala Infrastruktur

“Nan jauh tampak, samantaro nan di bawah daguang lupo”. Sedikit banyaknya kalimat satier ini agak relevan dengan realita insfrastruktur jalan di Sumatera Barat. Tak Percaya? Lihatlah realita di lapangan.

Semenjak jalan bebas hambatan (jalan tol) di ground breaking oleh Presiden Jokowi tahun 2014 yang lalu, sampai saat ini pikiran kita terfokus dan terkuras ke pembangunan jalan tol yang tak kunjung usai tersebut. Betul jalan tol itu sangat penting. Semua kita sepakat untuk itu. Sebab, jalan tol itulah satu satunya cara mempercepat arus barang dan manusia untuk masuk dan keluar dengan cepat dari dan ke Sumatera Barat.

Sebetulnya kalau kita mau jujur, selain jalan tol. Kita di Sumatera Barat juga membutuhkan infrastruktur yang baik dan nyaman untuk mengkoneksasikan antar kabupaten dengan kabupaten, antara kabupaten dengan kota. Lihatlah realita di lapangan hari ini. Mayoritas jalan provinsi yang menjadi koneksasi antara kabupaten dan kabupaten serta relatif cukup panjang dalam status rusak dan rusak berat. Dari 1.525,10 Km jalan Provinsi yang ada di Sumatera Barat ini lebih dari 32 persennya dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Dikutip dari www.bps.go.id, di tahun 2022 dari 1.525,10 Km panjang jalan provinsi 31,66 persennya (482,42 Km) berstatus rusak dan rusak berat dan sebagian besar itu berada di wilayah sentra Pertanian seperti Solok, Solok Selatan, Agam , Tanahdatar dan Pesisir Selatan. Tahun 2021 dari 1.525,20 Km jalan provinsi rusak dan rusak berat sebanyak 24,96 persen (380,78 Km) dan tahun 2020 tercatat dari 1.525,20 Km jalan provinsi 26,08 persennya (397,80 km) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Data ini kembali menuntun kita bahwa infrastruktur jalan di Sumbar nyaris tak bertambah dalam tiga tahun terakhir. Kejadian sebaliknya justru terjadi. Sudahlah tak bertambah, kualitas dan kondisinya di lapangan justru mengalami penurunan.

Ini juga linier dengan penurunan Pertumbuhan Ekonomi, penurunan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB. Apakah ini kebetulan atau memang saling berkaitan? Silakan analisis sendiri.

Penulis pernah mendapat petuah dari “Begawan” ekonomi Universitas Andalah Prof Syafrudin Karimi MSc, “jangan harap pertumbuhan ekonomi akan melonjak sepanjang akses transportasi dari dan ke sumber pertanian terkendala seperti saat ini.

Kata beliau, baca dan simaklah dalam dalam teori Endogenous growth yang digagas Romer yang mengoreksi teori pertumbuhan ekonomi model Solow atau exogenous growth. "Banyak pelajaran penting di dalam yang dapat dipakai untuk membangun negeri ini. Ini juga sangat relevan bagi kita di Sumatera Barat maupun di nusantar ini”, ujar Prof Syafrudin Karimi. (***)