Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menarik, karena masing-masing partai politik yang berkoalisi merasa memiliki bargaining yang berimbang. Kekuatan yang salah satu variabelnya diukur dengan jumlah kursi di DPR RI.
Betul bahwa realitanya di lapangan, jumlah kursi legislatif di tingkat pusat saja tidak akan cukup untuk memenangkan pasangan yang bertarung nantinya. Namun, hal itu menjadi sangat vital saat ini, karena persyaratan utama untuk didaftarkan ke KPU adalah minimal 20% total kursi legislatif pusat.
Berdasarkan persentase jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik, kecuali PDI-P yang bisa mengusung sendiri, gabungan partai politik manapun yang telah menyatakan berkoalisi saat ini bisa terancam koalisi pencalonan presidennya jika satu partai anggota saja menyatakan undur diri dari koalisi.
Jika merujuk kepada teori yang digagas oleh Llyod Shapley, seorang ahli matematika peraih nobel di awal Tahun 2000-an atas temuan rumus matematikanya yang diimplementasikan di bidang ekonomi dan machine learninig, yang dinamakan Shapley Value, bagaimana bargaining yang sedang terjadi antara partai politik tersebut menjadi sangat erat kejadiannya di ranah riset kolaborasi di perguruan tinggi.
Shapley Value menunjukkan bagaimana hasil usaha dari kegiatan kolaborasi dibagikan seluruhnya kepada peserta di dalamnya, sesuai dengan sumbangsih yang diberikan. Tidak hanya sumbangsihnya saja yang diukur, melainkan juga apa efek buruk yang bisa terjadi jika tiap anggota kolaborasi bergabung atau tiba-tiba keluar di tengah jalan.
Bagaimana menghitung nilai sumbangsih yang diberikan, serta bagaimana membagi hasil usaha kolaborasi setelah tujuan tercapai kepada anggotanya pun, sesungguhnya telah ada rumus tersendiri. Tentu saja rumusnya tidak sesederhana perhitungan persentase jumlah kursi di parlemen ala pemilihan capres dan cawapres.
Namun yang jelas, bisa terukur. Di ranah perguruan tinggi, hasil pertama dari tim riset kolaborasi adalah adanya publikasi ilmiah. Publikasi baik berupa pemaparan pada konferensi maupun penerbitan di jurnal baik nasional maupun internasional.
Permasalahan yang sering terjadi adalah dalam tataran darma penelitian perguruan tinggi. Dan ini tentu tidak bisa dianggap lalu atau dimaklumi belaka, terkait siapa nama-nama yang akan tercantum di jajaran author atau penulis.
Tak jarang kita menemukan, nama-nama yang latar belakang keilmuannya sama sekali tidak berkorelasi dengan topik penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan. Namun tetap tercantum hanya karena jabatan strategis yang dimiliki di perguruan tinggi tempat ia bekerja.
Berlatar belakang akademik ilmu bahasa, malah tercantum di manuskrip bertopik farmakologi. Meskipun keahliannya di bidang sosiologi, namanya ditemukan di jejeran penulis dengan topik manuskrip tentang biologi. Dan contoh-contoh sejenis, merupakan fakta yang benar adanya terjadi, tetapi sayangnya seolah-olah dibiarkan tetap berlanjut.
Betul adanya dewasa ini dibutuhkan kerja sama lintas ilmu untuk menguak tabir kebenaran yang diujikan melalui kegiatan riset. Hanya saja, hati nurani pun tentu tidak bisa berbohong mengetahui mana yang patut dan mana yang di luar batas.
Permasalahan siapa nama-nama yang patut tercantum dalam jajaran penulis di jurnal ilmiah, sebetulnya cukup banyak manuskrip di jurnal ilmiah internasional bereputasi yang mengulasnya.
Satu contohnya adalah berjudul Authorship Issue Explained di Indina Journal of Plastic Surgery pada Tahun 2010, yang mengulas bahwa mereka yang namanya ikut termasuk ke dalam publikasi selayaknya memberi kontribusi berupa; (1) konsep dan desain, (2) analisis dan interpretasi data, (3) menulis draf artikel atau konten substansial dan kritikal, atau (3) revisi final sebelum pengajuan.
Mereka yang ingin namanya masuk ke jajaran penulis, tentu tidak cukup sekedar memberi usul topik belaka namun tak terlibat sama sekali dalam proses. Apalagi hanya sekedar dosen di mana hampir 100 persen usaha dilakukan oleh mahasiswanya, terlebih jika hanya gara-gara memiliki jabatan strategi di perguruan tinggi, lantas merasa pantas dan patut namanya dicantumkan.
Dari kacamata Shapley Value perlu dipertanyakan, sumbangsih akademik apa yang telah seseorang berikan, hingga ia merasa mendapatkan bagi hasil pencantuman nama di publikasi tersebut?
Merujuk kepada Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset Tahun 2022 yang dirumuskan oleh Perhimpunan Periset Indonesia, permasalahan nama penulis pun dijadikan contoh kasus jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
Pelanggaran tersebut, dibagi menjadi tiga kelompok; ringan, sedang, dan berat. Plagiasi jelas merupakan pelanggaran berat, sedangkan kealpaan menuliskan referensi dianggap sebagai pelanggaran ringan.
Yang dijadikan sebagai contoh pelanggaran sedang adalah jika ada aduan dari anggota peneliti yang namanya tidak tercantum sebagai penulis pada manuskrip yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah.
Berkaca pada Shapley Value, kondisi yang dinamakan sebagai ghost authorship, di mana mereka yang telah berkontribusi secara substansial dalam kegiatan riset namun namanya tidak dicantumkan dalam jajaran penulis, menjadikannya sebagai aduan adalah lumrah belaka.
Wajar, jika seseorang menuntut hak setelah kewajiban ditunaikan. Namun, bagaimana dengan gift authorship? Bagaimana jika ada kejadian nama seseorang dipaksa masuk ke dalam deretan nama penulis, padahal tidak memberikan sumbangsih subtansial akademik?
Menurut pemikiran penulis, keberadaan anggota peneliti dalam tim riset kolaborasi, menjadi bernilai jika ia memberi sumbangsih akademik substansial, yang melekat pada keilmuan dan keahliannya sebagai individu.
Hal-hal yang muncul hanya gara-garan jabatan struktural di perguruan tinggi, tidak selayaknya dikelompokkan sebagai sumbangsih ilmiah. Sebab, siapapun yang menduduki jabatan struktural itu, memiliki kuasa yang sama tanpa memerlukan keilmuan dan keahlian akademik yang dilatih bertahun-tahun.
Saya pernah berkelakar, bercermin pada kasus di mana seseorang, walaupun latar belakang keilmuannya tidak ada korelasi dengan topik yang dibahas di publikasi ilmiah, namun dibiarkan saja bahkan cenderung tutup mata.
“Jika ingin sukses di ranah akademik perguruan tinggi khususnya penelitian, maka yang perlu dikejar adalah jabatan struktural. Tidak perlu menjadikan diri berilmu dan ahli. Sebab jika ia sudah memiliki jabatan, secara otomatis akan terkerek naik belaka kum yang dikumpulkan, meski ia tidak ikut dalam kegiatan risetnya.” Kelakar yang mungkin emosional, tetapi itulah memang adanya keresahan yang dirasakan.
Cara terbaik menghapus praktek gifted authorship ini menurut penulis, hanyalah jika para akademisi perguruan tinggi betul-betul memiliki hati nurani mana yang patut, dan mana yang melewati batas. Permasalahannya, apa yang ideal di pemikiran, sangat jarang bisa terwujud di lapangan dengan adanya relasi kuasa.
Ditambah pula, bagaimana kenaikan jabatan fungsional dosen di perguruan tinggi, berdasar PermenPANRB Tahun 2023 yang masih hangat diperdebatkan kini, ternyata meletakkan rekomendasi atasan sebagai salah satu variable penilaian. (Rizki Edmi Edison, Dosen Unpri/Peneliti Tamu BRIN)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

