Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audit Aliran Dana Korupsi ke Partai Politik

A
Penulis: Admin Padek❯
Photo
Photo
Hamdani

Akademisi Departemen Akuntansi FEB Universitas Andalas/Staf Ahli Mendagri 2014-2022.



SETELAH penetapan tersangka dan penahanan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi penyediaan Menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 Bakti Kominfo, Kejaksaan Agung akan melakukan penelusuran aliran dana kepada semua pihak termasuk kemungkinan ke partai politik.


Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,03 triliun. Kerugian negara ini sangat fantastis dan tertinggi pada suatu kementerian selama era Presiden Jokowi.


Kasus ini menambah daftar panjang menteri terjerat kasus korupsi selama era Presiden Jokowi. Dalam 20 tahun terakhir tercatat ada 12 menteri yang terjerat korupsi: sembilan orang menteri yang berasal dari partai politik dan tiga orang non-partisan. Johnny Plate satu-satunya menteri yang kasus korupsinya ditangani Kejaksaan Agung, sedangkan 11 menteri lainnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Secara substansi, kasus ini dapat dikatakan murni penegakan hukum berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengelolaan dana APBN Kominfo yang tergolong jumbo.


Namun demikian dinamika politik tanah air menjelang kontestasi politik tahun 2024 sulit menghindarkan persepsi publik bahwa kasus ini memiliki muatan politik atau ditumpangi kepentingan politik tertentu. Hal itu tidak lepas dari posisi Johnny Plate sebagai Sekjen Partai Nasdem, partai pertama yang deklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres dalam Koalisi Perubahan atau berbeda pilihan dengan koalisi pendukung pemerintah.


Pertanyaan publik, kalau audit investigasi korupsi BTS ini menemukan aliran dana korupsi kepada partai politik tertentu, apakah dampaknya? Apa sanksi yang menghadang atau dapatkah partai dibubarkan karena menerima uang haram hasil korupsi?


Untuk menjawab pertanyaan publik tersebut, maka kita harus mencermati ketentuan mengenai pembubaran partai politik dimaksud. Apakah kejahatan menerima dana hasil korupsi dapat berakibat terjungkalnya partai politik dari panggung politik nasional? Apasaja pelanggaran yang berujung pembubaran partai politik?


Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menteri adalah pengguna anggaran. Dalam mekanisme keuangan yang diatur Menteri Keuangan, menteri mendelegasikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengelola anggaran pada kementeriannya. Selanjutnya KPA didukung dengan seperangkat pelaksana yaitu pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengelola keuangan lainnya serta unit layanan pengadaan.


Penyerahan kewenangan yang bersifat delegasi memungkinkan menteri melepaskan tanggungjawab administratif dan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pejabat tersebut.


Dengan demikian pelimpahan kewenangan secara delegatif berakibat beralihnya tanggungjawab administratif dan hukum kepada pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut.


Mekanisme keuangan tidak memungkinkan seorang menteri terlibat dalam pencairan anggaran di kementeriannya. Untuk kasus korupsi dana BTS, anggarannya dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo yaitu Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.


Eksekusi keuangan oleh pihak pejabat Bakti Kominfo dan penerima penyedia barang dan jasa sesuai kontrak yang dibuat. Dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan pejabat Bakti Kominfo.


Mencermati mekanisme pengelolaan keuangan di atas, maka perbuatan pidana yang tersemat pada Johnny Plate sebagai penerima suap atau penerima gratifikasi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tersebut.


Pelaku korupsinya sendiri atau yang bertindak sebagai subjek perbuatan korupsi adalah pejabat Bakti Kominfo yang bermufakat dengan penyedia barang dan jasa. Untuk itu Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Anang Achmad Latif Dirut Bakti Kominfo, Galubang Menak Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto Tenaga Ahli Human Development UI, Mukti Ali Direktur PT Huawei Tech Investment, dan Irwan Hermawan Komisaris PT Solitech Media Sinergy.


Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, tindak pidana korupsi harus memenuhi tiga unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh pejabat, penyelenggara negara dan aparatur negara.


Dalam konstruksi hukum ini, Johnny Plate kemungkinan berada pada pihak yang dikategorikan orang lain sedangkan pelaku korupsi itu sendiri pejabat Bakti Kominfo bersama penyedia barang dan jasa sebagai kontraktor dan rekanan.


Bagaimana sanksi terhadap partai politik sebagai penerima aliran dana korupsi apakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 40 ayat 3 butir b,c dan d  larangan kepada partai politik menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya. Pelanggaran terhadap larangan diatas adalah  Pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.


Karena sanksi aliran dana korupsi belum diatur dalam undang-undang ini secara khusus, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi tanggungjawab personal pengurus partai politik pelaku sebagai subjek hukum dalam tindakan pidana korupsi, sehingga pengurus partai politik yang menerima dikenakan ketentuan yang dimaksud.


Dalam kaitan kasus Johnny Plate bisa saja pengurus Partai Nasdem dimaksud berhenti pada Johnny Plate sebagai pengurus partai politik penerima aliran dana korupsi. Nsmun perbuatan melawan hukum Johnny Plate  tidak dalam kapasitas sebagai Sekjen Paratai Nasdem, tetapi sebagai Menteri Kominfo. Kalau perbuatan dilakukan oleh Johnny Plate menggunakan uang untuk keperluan partai, maka itu sepenuhnya jadi tanggungjawab personal yang bersangkutan.


Oleh karena sudah delapan menteri partai politik terjerat korupsi sebelum kasus Johnny G. Plate ini, hampir dipastikan tidak satupun sanksi yang mengarah pada pengurus partai apalagi lembaga partai politik. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur sanksi bagi partai politik yang menerima aliran dana korupsi atau pelaku korupsi yang menjabat pengurus partai politik menggunakan untuk kepentingan partai.


Hal ini yang menyebabkan sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang terkena sanksi termasuk pembubaran apabila ketua dan pimpinan partai terjerat korupsi.


Dengan demikian tindakan korupsi adalah perbuatan yang bersangkutan dalam jabatan penyelenggara negara yang tidak serta merta dapat dikaitkan dengan partai politik.(*)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer