Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menyoal Monopoli Disruptif TikTok Shop

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Isral Naska Dosen Universitas Muhammadiyah Sumbar
Isral Naska Dosen Universitas Muhammadiyah Sumbar
KEHADIRAN TikTok Shop yang merupakan pengembangan dari fitur aplikasi media sosial TikTok menimbulkan keresahan meluas dan masif bagi pelaku UMKM. Pasalnya, aplikasi di bawah naungan perusahaan Tiongkok ByteDance tersebut berubah fungsi menjadi layanan ganda sebagai media sosial sekaligus sebagai e-commerce (transaksi jual beli online) yang memonopoli dan menguasai algoritma perdagangan.

Sontak saja pasar-pasar konvensional yang mempertemukan pedagang dengan pembeli secara langsung (direct) menjadi sepi pengunjung dan menyebabkan kerugian yang cukup masif serta berdampak luas, khususnya terhadap penjual yang tidak ramah dengan perkembangan teknologi. TikTok Shop menjadi raksasa baru dan berdaya ledak disruptif dalam mengubah perilaku konsumen konvensional yang kini lebih memilih secara online.

Laporan yang diturunkan firma riset Statista, pengguna TikTok di Indonesia per April 2023 berjumlah 113 juta orang yang merupakan pengguna terbesar kedua setelah negara imperialis Amerika Serikat. TikTok mampu menggeser popularitas media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter atau X, dan Facebook.

Piramida Pasar

Disrupsi TikTok bermula dari kehadiran fitur TikTok Shop yang melibas dan mendominasi penjualan barang-barang secara daring yang menimbulkan ketidakseimbangan alam perdagangan barang dan jasa dari sisi produksi dan distribusi. Aktivitas inilah yang menyebabkan proses akumulasi keuntungan yang membentuk piramida pasar yang didominasi kalangan tertentu saja.

Sebut saja misalnya pasar-pasar konvensional legendaris seperti Pasar Gede Solo, Pasar Johar Semarang, Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pasar Besar Malang, Pasar Tanah Abang Jakarta, dan Pasar Peunayong Aceh yang mengalami rontokan pembeli cukup tajam dan sangat mengkhawatirkan.

Secara sederhana, jenis kelamin TikTok sebagai media sosial merupakan bagian dari aktivitas yang menghubungkan antarorang yang berada di bawah otoritas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sementara aktivitas perdagangan dalam bentuk TikTok Shop merupakan jenis usaha perdagangan (jual beli) di bawah otoritas dan kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Liciknya, TikTok mengambil celah dan kesempatan dengan memonopoli aktivitas media sosial dan aktivitas perdagangan online sekaligus. Sehingga membuat para pelaku UMKM tergusur dan harus mengusap kening atas peran ganda yang dilakukan TikTok.

Disrupsi TikTok Shop yang paling nyata adalah kehadiran figur-figur besar dari kalangan artis dan influencer yang meraup miliaran rupiah omzet atas penjualan barang-barang secara online. Aktivitas tersebut telah menggeser dan bahkan melenyapkan posisi para pedagang kecil yang masih bermain secara tradisional-konvensional.

Ada nama seperti dr Richard Lee yang berhasil meraup omzet sekitar Rp 41 miliar dalam sesi live TikTok Shop pada 18 Agustus 2023 lalu. Juga influencer ternama asal Gayo Aceh Shella Saukia yang berhasil meraup Rp 6,6 miliar dari penjualan produk-produk skincare yang mereka miliki. Dua nama figur tersebut adalah contoh bagaimana piramida pasar bekerja secara tidak sehat dalam mengakumulasi omzet dan keuntungan secara instan.

Tak ketinggalan, sederet nama-nama artis besar tanah air Indonesia seperti Baim Wong, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, juga Ruben Onsu beserta istri yang memiliki jutaan follower media sosial juga mendulang omzet miliaran dari penjualan panci, termos, dan helm serta sejumlah barang lain yang membuat geleng-geleng kepala bagi para pelaku UMKM Indonesia.

Buntut dari semua itu, kecamuk dan jeritan para pelaku UMKM akhirnya memuncak, menjadi nada-nada protes yang menyebabkan pemerintah sebagai regulator harus bertindak secara cepat dalam mengurai permasalahan dan persaingan tidak sehat yang tengah terjadi.

Pemerintah Terbitkan Aturan

Pembahasan mengenai fenomena perubahan perilaku pasar tersebut menjadi bagian pembahasan penting dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Mitra Komisi VI DPR RI dalam hal ini Kemendag di bawah kepemimpinan Menteri Zulkifli Hasan juga telah melarang secara tegas posisi social commerce TikTok agar menghentikan fitur layanan TikTok Shop beroperasi dan memperbaiki layanannya.

Regulasi tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang merupakan revisi anyar dari Permendag 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam perincian peraturan (regeling) terdapat enam poin penegasan yang dikeluarkan pemerintah. (1) Social commerce tidak boleh melakukan transaksi langsung, tapi hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa. (2) Penetapan harga minimum sebesar 100 dolar AS per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce.

(3) Disediakan produk positive list, yaitu daftar barang asal luar negeri yang diperbolehkan cross border langsung masuk ke Indonesia melalui platform e-commerce. (4) Menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri.

Misalnya, produk makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal dan produk kecantikan harus memiliki izin edar kosmetik dari Badan POM. (5) Larangan marketplace dan social commerce untuk bertindak sebagai produsen. (6) Penguasaan Data oleh PPMSE untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data.

Meskipun demikian, banyak kalangan yang menilai aturan tersebut tidak bertaji alias tumpul serta tidak akan mampu menahan gerak laju iring-iringan perubahan teknologi media sosial dan e-commerce. Hal itu didasarkan pada perubahan perilaku pasar dan perilaku konsumen yang beralih menyesuaikan perkembangan zaman.

Suka tidak suka, perubahan tersebut harus menjadi catatan kritis bagi para pelaku UMKM untuk dapat memahami algoritma pasar secara online agar mampu beradaptasi dengan gempuran perubahan zaman yang selalu mendahului aturan-aturan yang dibuat oleh regulator. (Adi Munazir, Dosen Praktisi HKI Universitas Muhammadiyah Malang)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nagari Creative Hub Mulai Berbuah, UMKM Pangian Rutin Jualan di TikTok Shop

Nagari Creative Hub Mulai Berbuah, UMKM Pangian Rutin Jualan di TikTok Shop

Nagari Creative Hub Pangian mulai menunjukkan dampak ekonomi. Enam produk UMKM kini dipasarkan rutin melalui TikTok Shop setiap malam.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer