Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Persepsi Masyarakat Tentang Kenaikan Biaya Haji

N
Penulis: Novitri Selvia❯
PENGATURAN: Kasat Lantas Polres Kampar AKP Viola Dwi Anggreni saat melakukan Gatur di KM38 Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar.(SATLANTAS POLRES KAMPAR UNTUK RIAUPOS)
PENGATURAN: Kasat Lantas Polres Kampar AKP Viola Dwi Anggreni saat melakukan Gatur di KM38 Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar.(SATLANTAS POLRES KAMPAR UNTUK RIAUPOS)
PENGUMUMAN kenaikan Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2023 telah mengagetkan publik. Setelah mengalami interupsi beberapa tahun terakhir karena pandemi Covid-19, pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini membawa kabar baik dan buruk.

Baiknya, kuota haji kembali normal dan tidak ada lagi pembatasan seperti tahun lalu. Buruknya, Bipih naik secara signifikan. Pemerintah berencana mematok biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp 98,89 juta per orang. Nilai BPIH ini naik Rp 514,88 ribu dari tahun lalu.

BPIH terdiri dua bagian yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Bipih merupakan biaya yang harus dibayar oleh setiap jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci. Sedangkan nilai manfaat adalah hasil dana haji yang dikelola oleh BPKH.

Beberapa pihak berpendapat ada sejumlah komponen BPIH yang dapat dikurangi untuk menghemat biaya. Menurut Ketua Panja BPIH DPR Marwan Dasopang, biaya penyelenggaraan haji dapat dikurangi dan menghemat anggaran sampai Rp 1,2 triliun.

Kemudian ia menambahkan, ada empat aspek biaya yang dapat dikurangi yaitu konsumsi, akomodasi, durasi berhaji dan transportasi. Setelah mendengar pendapat dari berbagai pihak, Pemerintah dan DPR memutuskan BPIH tahun ini di angka Rp 90,05 juta per jamaah haji reguler.

Berdasarkan keputusan tersebut, setiap jamaah yang berangkat tahun ini menanggung Bipih sebesar Rp 49,81 juta (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sejumlah Rp 40,24 juta (44,7%).

Dengan keluarnya kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, maka Bipih yang ditanggung jamaah tahun ini lebih rendah dari yang diusulkan semula oleh Pemerintah yaitu Rp 69,19 juta.

Meskipun begitu, potensi kenaikan biaya yang akan ditanggung jamaah pada tahun-tahun berikutnya sepertinya masih akan terus terjadi karena faktor seperti apresiasi mata uang asing (dolar Amerika dan riyal Saudi) terhadap rupiah dan meningkatnya biaya akomodasi, katering dan transportasi.

Situasi ini tentu akan memberatkan bagi calon jamaah haji reguler yang masa tunggu keberangkatannya masih panjang. Terkait dengan besarnya ongkos perjalanan haji, maka seorang muslim yang telah memiliki rencana ke tanah suci perlu melakukan perencanaan keuangan haji.

Dengan perencanaan keuangan haji yang baik, seorang muslim dapat mengumpulkan sejumlah dana yang dapat menjamin terpenuhinya segala kebutuhan selama perjalanan tersebut. Selain itu perencanaan keuangan juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan BPIH di masa depan.

Perintah berhaji di zaman Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam turun tahun ke 6 Hijriyyah, namun pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada tahun ke 10 Hijriyyah. Maka, pelaksanaan haji oleh Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa Sallam meluruskan tata cara pelaksanaan haji yang telah menyimpang di zaman jahiliyah.

Berdasarkan data dari Kemenag, BPIH sebelum tahun 2018 dan 2019, tidak sampai Rp 70 juta. BPIH mulai naik signifikan (40%) sejak tahun 2022 yaitu ketika Pemerintah Arab Saudi mulai membuka lagi pintu untuk jamaah haji dari luar negeri.

Kenaikan BPIH yang cukup besar ini telah mendorong Kemenag mengusulkan naiknya Bipih menjadi hampir 70% dari total BPIH tahun 2023. Namun akibat tekanan dari berbagai pihak, akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat dengan BPIH di angka Rp 90,05 juta.

Dengan disepakatinya BPIH tahun ini, calon jamaah Haji tahun 2023 membayar lebih rendah dari yang diusulkan Pemerintah. Meskipun begitu, Bipih yang dibayarkan jamaah tahun ini lebih tinggi dari yang dibayarkan pada tahun 2019. Kenaikan ini tentu saja tetap memberatkan bagi calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun berikutnya.

Untuk mendapatkan persepsi tentang dana haji, kami telah mewawancari lima orang calon jamaah haji. Kelima orang informan tersebut telah memiliki tabungan haji dan sebagian telah masuk daftar tunggu. Wawancara dilakukan secara langsung dan virtual.

Terkait dengan persepsi biaya haji, sebagian informan menyampaikan bahwa biaya haji reguler di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan biaya haji di negara jiran. Meskipun begitu informan lain menyatakan bahwa besaran biaya haji saat ini adalah wajar.

Walau dianggap wajar, namun kenaikan biaya haji dianggap memberatkan calon jemaah haji lainnya. Kemudian beberapa orang informan menyoroti fasilitas haji yang belum memuaskan meski biaya perjalanan haji sudah naik. Sebagian informan menyoroti peran pemerintah dan pengelola dana haji (BPKH).

Dua informan menyarankan pemerintah mencari terobosan untuk mengantisipasi kenaikan biaya haji di masa depan, Terobosan ini berupa efisiensi biaya penyelenggaran perjalanan haji dan kolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi. Peran pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi besaran BPIH dan Bipih.

Selain itu BPKH diharapkan dapat mengelola dana haji dengan baik sehingga porsi imbal hasil dapat menurunkan porsi setoran dana dari calon jamaah (Bipih). Selanjutnya mengenai perencanaan keuangan haji, para informan umumnya memiliki tabungan uang untuk persiapan pelunasan dana haji.

Selain dalam bentuk uang, calon jamaah juga menabung dalam bentuk emas. Emas diyakini dapat melindungi nilai uang dari inflasi. Dalam rangka pelunasan dana haji (Bipih), sebagian besar informan mengandalkan tabungan. Sementara itu ada juga informan yang akan berutang dari keluarga terdekat jika memang tidak ada jalan keluar lain.

Kemudian, seluruh informan tidak berminat meminjam dari lembaga keuangan untuk melunasi biaya keberangkatan haji. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka secara umum calon jamaah haji menganggap biaya perjalanan haji reguler di Indonesia termasuk mahal.

Kenaikan biaya haji, menurut para informan belum didukung fasilitas haji yang memuaskan dari Pemerintah Indonesia. Selanjutnya perlu peran pemerintah dan BPKH untuk menurunkan biaya perjalanan haji yang mungkin akan semakin meningkat di masa depan.

Besarnya potensi kenaikan biaya perjalanan haji di masa depan mesti disikapi oleh calon jamaah dengan perencanaan keuangan yang baik. Calon jamaah dapat mempersiapkan tabungan untuk memperoleh nomer antrian dan pelunasan biaya perjalanan haji.

Selain itu, investasi yang rendah risiko dan sesuai syariah juga dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan biaya perjalanan haji di masa depan. Dengan perencanaan keuangan yang baik, maka diharapkan jemaah haji dari tanah air dapat melaksanakan ibadah ini lebih khusyuk dan nyaman. Insya Allah. (Mohamad Fany Alfarisi, Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Unand)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer