Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pesta demokrasi itu dilangsungkan guna memilih anggota DPR-RI, DPD RI, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, sekaligus memilih pemimpin bangsa Indonesia untuk periode lima tahun mendatang.
Tentu saja pesta demokrasi itu disambut gembira seluruh rakyat. Meski saat ini aturan pelaksanaan kampanye caleg dan capres tidak sebagaimana yang diterapkan pada tahun 2019.
Namun gezah dan kemeriahan pelaksanaan pesta rakyat terebut tidak berkurang sebagaimana diprediksi banyak pengamat. Pesta demokrasi rakyat tersebut tetap berlangsung meriah dan dibuktikan dengan ramainya pemasangan tanda gambar dan percakapan di berbagai aplikasi sosial media.
Ada banyak cara yang dilakukan oleh para kandidat baik calon legislatif dan tim pemenangan pasangan capres/cawapres untuk mendulang suara saat pelaksanaan Pilpres 2024 nanti. Salah satunya adalah dengan menggelar pertemuan pertemuan terbatas dan tertutup dengan berbagai elemen masyarakat.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah cara-cara yang dipakai oleh para politisi dan kandidat itu sudah sesuatu yang dibenarkan? Kenapa pertanyaan ini muncul, karena ada dugaan akan terjadinya kecurangan dan juga praktik money politic yang merusak demokrasi, yang akhir-akhir ini sering disampaikan oleh berbagai kalangan.
Baik melalui media massa maupun pendapat pribadi di sosial media. Dugaan akan terjadinya praktik money politic atau pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum tentu saja, baru sebatas dugaan semata.
Akan tetapi, berlajar dari pengalaman sebelumnya, praktik politik uang tersebut tentu harus dilawan dan dipantau karena berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi yang seharusnya dijalankan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 dengan tegas berbunyi.
“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun.
Jelas UU ini secara tegas mengatur larangan dan sanksi jika terjadi tindakan politik uang dengan ancaman pidana. Data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu menyebutkan, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 dan Pilpres/Pileg 2019 serta Pilkada 2020 silam, terdapat 35 kasus politik uang pada saat hari tenang.
Kasus terbanyak adanya praktik jual beli suara ini terjadi di Propinsi Sulsel, Sumut, Lampung dan Jawa Tengah serta Jawa Barat. Miris? Tentu saja. Dari berbagai kasus money politic dan transaksi jual beli suara itu hingga kini belum ada langkah pencegahan yang kongkrit dari semua pihak.
Sementara itu, faktor pendukung tumbuh suburnya praktik jual beli suara itu terjadi karena kesejahteraan rakyat yang masih rendah. Dengan alasan itulah kemudian rakyat yang termasuk dalam kelompok ini menjadi sasaran empuk dalam politik uang.
Alasan lain yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas bahaya dan dampak politik uang tersebut. Dikarenakan kualitas pendidikan rakyat Indonesia yang tergolong rendah itulah, pemilih mudah tertipu oleh para relawan yang memberikan uang.
Mereka mudah sekali diiming-imingi oleh janji janji relawan dan tim pendukung. Hal ketiga dan menjadi paling krusial adalah ancaman hukuman bagi pelaku politik uang di Pileg/Pilpres/Pilkada yang masih sangat rendah dan tidak membuat efek jera bagi kedua belah pihak yang terlibat.
Rendahnya hukuman bagi pelaku politik uang ini membuat baik pemberi dan penerima tidak merasa takut akan ancaman yang timbul akibat praktik merusak demokrasi tersebut.
Badan Pengawas Pemilu pada tahun 2020 telah mencatat dan membuat laporan bahwa 177 kabupaten/kota yang rawan politik uang.
Oleh karena itu Bawaslu akan terus berkoordinasi pada daerah untuk menindak para pelaku politik uang. Namun penindakan saja dianggap tidak cukup kuat untuk melawan praktik dimaksud. Diperlukan peran serta aktif dari masyarakat guna mencegahnya.
Dalam pandangan umum yang saya ingin sampaikan adalah, pendekatan dan penerapan hukum merupakan upaya terakhir jika peran masyarakat tidak berhasil dilaksanakan. Penerapan UU nomor 10 tahun 2016 sudah memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran politik uang.
Pasal 187 UU Pilkada Tahun 2017 juga menegaskan kedua belah pihak baik pemberi dan penerima akan mendapatkan hukuman. Ancaman hukumannya juga sangat keras dan tegas. Tentunya menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pihak juga untuk mencegah dan mengatasi praktik jual beli suara di Pileg/Pilpres dan Pilkada kelak.
Sebab output dari sebuah pesta demokrasi yang baik tentunya harus berasal dari proses yang baik dan jernih pula. Berbicara tentang kualitas anggota DPD/DPR/DPRD dan Kepala Daerah yang baik harus diawali dari proses demokrasi yang baik pula. Jika hulu dan proses demokrasinya buruk maka kualitas hasilnya juga buruk.
Kita jelas tidak mau wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berasal dari proses buruk tersebut. Karena itu, kerja sama dan peran serta semua pihak menciptakan kualitas politisi dan mengawal demokrasi agar berjalan dengan baik adalah tanggung jawab bersama. (Nevi Zuairina, Anggota FPKS DPR RI Dapil Sumbar II)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




