Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Manajemen Diaspora, Tanggung Jawab Pemerintah

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Agus Taher Peneliti Pertanian dan Seniman
Agus Taher Peneliti Pertanian dan Seniman
TEMPO dulu diaspora terjadi karena peperangan, genosida, pengasingan etnik oleh suatu bangsa, dan perbudakan. Di era modern, penyebabnya lebih beragam. Lebih dominan untuk mencari kehidupan sosial-ekonomi, dan pendidikan yang lebih baik.

Dampak diaspora pun beragam mulai dari brain drain hingga meningkatkan kekuatan dan kemandirian suatu bangsa. Kata diaspora berasal bahasa Yunani. Artinya menyebar. Dalam bahasa Inggeris tetap disebut diaspora. Definisi diaspora itupun berbeda-beda. Ada yang menyebut diaspora itu meliputi kolonisasi, perantau dan imigran.

Sementara dalam KBBI, “diaspora” mempunyai makna sebagai masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara. Pemaknaan ini agak absurd, karena kata “tercerai-berai” itu konotasinya lebih disebabkan oleh prahara atau malapetaka di tanah airnya, padahal tidak semua penyebab diaspora itu prahara.

Apalagi tidak semua diaspora itu tidak memiliki negara, seperti bangsa Cina yang menganut azas dwi kewarganegaraan atau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri karena alasan pendidikan dan pekerjaan.

Ada juga yang memberi definisi lain, bahwa diaspora itu adalah orang yang meninggalkan tanah kelahirannya, tetapi akan kembali lagi ke kampung halamannya. Pendapat ini pun rancu, karena imigran Jawa di Suriname, tidak kembali dari perantauannya.

Memaknai Dampak Diaspora Indonesia

Sebagian besar elit Indonesia, menyebut bahwa sekitar 8 juta diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara itu, amat potensial akan memberikan nilai tambah kepada proses pembangunan di Indonesia. Diaspora disebut akan memberikan kontribusi yang dianggap penting.

Yaitu dalam peningkatan perdagangan, serta mendukung aspek ekonomi lainnya, seperti kontribusi pada penerimaan remitansi, promosi bisnis dan investasi. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi (remitansi) itu lebih tinggi dari peran TKI. Dari Rp 148 triliun/tahun remitansi yang masuk ke Indonesia, maka 130 triliun berasal dari TKI (87.8%), meskipun jumlah TKI tersebut hanya 2 juta orang (25%).

Artinya, remitansi sebesar Rp 138 triliun itu terdistribusi ke 2 juta keluarga di Indonesia. Nilainya hanya sekitar Rp 5.4 juta/bulan/keluarga, akan tidak banyak artinya untuk aktivitas pembangunan. Makna lainnya, kontribusi non TKI yang jumlahnya 6 juta orang senilai Rp 18 triliun adalah sangat minim. Inipun sinyal sebuah tantangan yang berat dalam meningkatkan peran diaspora non TKI dalam pembangunan nasional.

Persoalan lain, “diaspora sains” Indonesia juga belum memperlihatkan kemajuan yang berarti, karena mekanisme yang efektif untuk memanfaatkannya belum ada. Masalah utamanya adalah, karena “manajemen diaspora” tidak diurus oleh Pemerintah, tetapi oleh lembaga non pemerintah, seperti Indonesia Diaspora Network Global (IDNG) Persoalan yang sama juga akan dihadapi oleh Minang Diaspora Network (MDNG), karena hanya berbentuk yayasan.

Sebab, sukses manajemen diaspora amat ditentukan oleh dana yang kuat, program yang terukur, serta kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah. Apalagi, disebutkan bahwa peran MDNG lebih ditujukan sebagai koordinator dan fasilitator semua perantau mancanegara, dengan membuat kongres Minang Diaspora setiap 2 tahun sekali.

Belajar dari Sukses Cina

Baru saja merdeka tahun 1949, pemerintah Tiongkok langsung membentuk Departemen Komisi Tionghoa Perantauan, pada tahun yang sama. Pemerintah Tiongkok paham bahwa potensi diaspora Cina itu akan luar biasa terhadap pembangunan Tiongkok, disamping memiliki tujuan untuk: 1) melindungi kepentingan para Cina rantau; 2) memperkuat ikatan antar orang Cina di perantauan; dan 3) mendorong orang Cina rantau mengirimkan pulang uangnya.

Semuanya pun tak terlepas dari mimpi Cina untuk bangkit, menggapai kembali kejayaan Tiongkok di masa lalu. Sejarah panjang bangsa Cina sebagai sebuah imperium yang bisa berkuasa? Lebih dari 5.000 tahun, memicu Cina untuk bervisi menjadi negara adijaya di abad modern. Kebanggan sejarah itu mampu digelorakan sebagai dasar nasionalisme dan pendorong orang Cina meraih kembali status great power.

Pada awal tahun 2000-an, Cina sudah menyadari adanya persoalan besar, antara keinginan untuk memposisikan Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam sains dan ekonomi pada tahun 2050, berhadapan dengan masalah brain drain, sebagai akibat pelajar Tiongkok yang studi lanjutan ke luar negeri, sebanyak 75% memutuskan untuk bermukim di luar negeri.

Itulah alasannya, Tiongkok mulai amat serius dalam manajemen diaspora Cina. Satu hal yang perlu dicatat, Cina dan India tidak menggunakan istilah diaspora network global dalam manajemen diasporanya. Barangkali, mereka faham bahwa network global saja tidak akan efektif dalam memanfaatkan semaksimal mungkin potensi luar biasa diaspora mereka, sehingga pengelolaannya diambil langsung oleh negara.

Diaspora Cina dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, sementara di India diurus oleh Kementerian Urusan India Rantau, kemudian digabung dibawah Kementerian Luar Negeri India. Cina lebih awal dalam mengelola potensi diaspora bisnis mereka dibandingkan India.

Untuk memperkuat dukungan Cina perantauan terhadap pembangunan ekonomi di RRC, PM Singapura, Lee Kuan Yew, mengundang pengusaha Cina dari berbagai negara berkumpul di Singapura, pada Agustus 1991. Konvensi ini dihadiri oleh 800-an pengusaha besar dari 30 negara, sebagai upaya membentuk jaringan bisnis internasional, agar semua pengusaha etnis Cina di dunia bisa memanfaatkan berbagai peluang bisnis lewat jaringan tersebut.

Selanjutnya, pada Konvensi Cina Sedunia II di Hongkong, November 1993, tidak kurang dari 1.000 pengusaha Cina perantauan hadir. Pemerintah RRC memanfaatkan iven-iven tersebut. Para peserta pertemuan diajak mengunjungi berbagai zona ekonomi khusus di wilayah RRC tenggara dan selatan, sebagai ajang promosi agar para pengusaha Cina rantau mau menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

Pemerintah Tiongkok pun memberikan berbagai insentif menarik. Disamping itu, sejak tahun 1990-an, saat RRC mengendorkan kekakuan ideologi sosialisme-komunis, serta membuka diri terhadap ideologi kapitalisme, maka maraklah kaum pebisnis Cina rantau yang telah sukses di luar negeri ramai-ramai pulang ke Cina untuk berbisnis, sekalian menjalankan tradisi warisan budaya memuliakan kampung halaman.

Dampaknya luar biasa. Sebelum tahun 2010, Cina telah menjadi raksasa ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi negeri itu rata-rata 8 – 10 %/tahun selama dua dekade belakangan. Hebatnya lagi, sementara sejumlah negara di wilayah ASEAN di pertengahan 1990-an, yang kala itu santer disebut sebagai “Macan Baru Ekonomi Asia” justru tumbang setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997, Cina justru tetap terus melaju kencang. Nah, terbukti sudah, bahwa peran pemerintah sangat menentukan dalam memanfaatkan potensi luar biasa diaspora dalam pembangunan ekonomi Cina.

Nah, setelah berhasil dalam diaspora bisnis, Cina mulai konsentrasi dalam pemanfaatan kekuatan diaspora sains, sekaligus untuk mengantisiasi brain drain dalam bidang iptek dan inovasi. Ini cerdiknya Cina. Kekuatan ekonomi adalah pra syarat untuk memulai kekuatan iptek, inovasi, dan industri dalam pembangunan bangsa. Diaspora sains tak akan sukses atau minim manfaat, apabila negara tak kuat keuangannya.

Dalam Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok tahun 2007, diluncurkan Program “Strategi Kekuatan Super Bakat”. Dalam waktu cepat, diimplementasikan dalam program aksi 1000 Talent Plan pada tahun 2008, yaitu program pemerintah Tiongkok untuk merekrut ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar negeri, terutama komunitas Tionghoa.

Dalam waktu satu dekade sejak Program Seribu Talenta diumumkan, program ini telah menarik lebih dari 7.000 orang. Program ini bisa efektif menarik pulang diaspora sains Cina karena diimbali dengan gaji tinggi, fasilitas riset yang amat memadai dan hak istimewa visa, termasuk dianugrahkan gelar Profesor Terhormat Rencana 1000 Bakat.

Keseriusan Tiongkok untuk program Strategi Kekuatan Super Bakat ini diindikasikan secara jelas dengan mendirikan lebih dari 600 pusat perekrutan di seluruh dunia. Agen perekrutan saja dibayar pemerintah Tiongkok US $ 30.000 per tahun, ditambah insentif untuk setiap perekrutan berhasil. Perkembangan teknologi dan kekayaan intelektual Tiongkok telah melesat secara luar biasa. Tahun 2019, Tiongkok untuk pertama kalinya mengambil alih posisi AS dalam pengajuan paten internasional terbanyak.

Apa yang Bisa Dipetik?

Pertama, diaspora berdampak ganda, yakni terjadinya brain drain yang merugikan, sebaliknya menguntungkan karena potensi diaspora sains dan diaspora bisnis, termasuk peran multi fungsinya, akan ikut memperkuat dan mempercepat pembangunan iptek, inovasi, dan ekonomi di negara asal.
Kedua, manajemen diaspora mesti diambil alih langsung oleh negara/pemerintah. Sebab, pemanfaatan diaspora memerlukan dana besar, program yang lebih terukur dan regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah.

Ketiga, dalam posisi MDNG ataupun IDNG, sebagai sebuah organisasi berstatus Yayasan, maka perannya lebih difokuskan pada: 1) pro aktif meyakinkan pemerintah/negara menjadi pengelola diaspora, yang diawali dengan pembentukan Biro Rantau di tingkat pemprov, serta Kementerian/Dirjen Manajemen Diaspora di tingkat nasional.

Keempat, MDN/IDN harus berposisi sebagai think thank, dimana IDN/MDN perlu menjadi prime mover dalam merumuskan grand design pembangunan nasional/Sumbar, berlandaskan potensi dan kekuatan SDA, SDM, budaya, dan keunggulan eko-regional nasional/Sumatera Barat. (Agus Taher, Seniman)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer