Hak Debitur di Masa Covid-19: Antara Relaksasi atau Force Majure

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran Covid-19 (Corona Virus Desease) meskipun terkesan “lamban” diantaranya menerapkan Social Distacing dan Physical Distancing serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Namun dampak masif Covid-19 telah terasa ke berbagai lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit.

Persoalan Relaksasi Kredit

Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan “relaksasi kredit”. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang.Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah).

Ada dua metode penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah, Pertama, penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (kreditur) dengan nasabah debitur. Kedua, penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Sedangkan dalam POJK 11/2020 menyelamatkan kredit dimasa Pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi.

Kebijakan restrukturisasi masih menimbulkan permasalahan bagi para debitur bank/lembaga pembiayaan. Berdasarkan penelusuran dibeberapa media online nasional, banyak nasabah mengeluhkan bahwa bank atau lembaga pembiayaan masih tetap memberlakukan wajib membayar cicilan bulanan. Yang mereka ketahui adanya keringanan dalam bentuk “penundaan cicilan” sekaligus “penurunan bunga” sebagaimana yang disampaikan Presiden. Terdapat ada dua ketidaksesuaian antara pernyataan Presiden dengan POJK 11/2020 dalam menyikapi “relaksasi kredit”. Pertama, POJK 11/2020 hanya menyatakan para debitur/nasabah mendapatkan keringanan atau relaksasi cicilan dengan 6 opsi yaitu; penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Sehingga tidak ditemukan adanya opsi “penundaan cicilan” dan “pengurangan bunga”.

Kedua, Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non Bank seperti Multifinance (Leasing). Bank yang dimaksud yakni Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan Presiden fokus untuk membantu pelaku usaha sektor informal seperti tukang ojek, atau sopir taksi yang memiliki cicilan kredit kendaraan. Dapat dikatakan bahwa POJK 11/2020 belum mengakomodir apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni menunda cicilan dan menurunkan bunga selama 1 tahun, karena faktanya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ditengah mewabahnya Covid-19, kondisi mereka semakin hari semakin memperihatinkan. Kondisi ini berdampak pada perekonomian nasional yang semakin memburuk didalam situasi ketidakpastian.

Force Majure

Hampir pada semua kontrak/perjanjian ditemukan prasa “Force Majeure” atau “Keadaan Memaksa” atau “Overmacht”. Prasa ini termasuk “unsur naturalia” dari suatu kontrak, sehingga prasa ini baik disebutkan maupun tidak sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. Peristiwa apa yang dapat dikategorikan sebagai force majure ? Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata telah menetapkan force majure sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau onrechtmatig. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi; “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.” Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”Secara toeritisnya, force majure dapat dibedakan atas 2 yaitu absolut dan relatif. Force majure absolute adalah suatu kondisi dimana si debitur tidak dimungkinkan sama sekali melakukan suatu prestasi. Sedangkan force majure relatif adalah suatu kondisi dimana si debitur masih dimungkinkan melakukan prestasi tapi dengan pengorbanan yang besar.

Pertanyaan sekarang adalah apakah kondisi pandemi Covid-19 dengan segala kebijakan dan dampaknya dapat dikategorikan force majure? Untuk menjawabnya kita bisa rujuk Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana. Pasal 1 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor  manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Achmad Yurianto jubir pemerintah menyatakan bahwa wabah Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni: “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sudah termasuk kondisi force majure. Pada sebagian orang sudah termasuk force majure absolutyaitu mereka yang tidak mampu lagi melakukan prestasi seperti tukang Ojol, korban PHK. Namun sebagian lagi force majure relatifyaitu mereka katerogi UMKM. Dengan demikian debitur memiliki pilihan, apakah relaksasi kredit/pembiayaan yang bisa diidentikkan dengan force majure relatif, atau menyatakan dirinya dalam kondisi force majure absolut. Namun demikian perlu dipahami bahwa force majure tidak akan bisa diselesaikan jika hanya dari kedua pihak (debitur dan kreditur). Oleh karena itu debitur/nasabah bisa meminta penetapan ke pengadilan. (*)

*Busyra Azheri – Dosen Hukum Perbankan FHUA