Kendala Ranah-Rantau

10
Elfindri Dir SDGs Center Unand

DISKUSI yang cukup intens dengan sahabat Firdaus AWE banyak informasi positif yang kami diterima. Dari beliau kami mendengar cerita tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh kaum perantau, khususnya keluarga rantau yang menaruh perhatian besar terhadap kampung halamannya.

Setidaknya ada dua. Pertama Gerakan Gebu Minang dan Kedua adalah Koperasi Minang Nusantara. Gebu Minang, tidak saja aktif di Jawa Timur, namun juga di Pusat. Sementara di daerah ada yang maju ada yang memble.

Arahan berbagai tokoh masyarakat perantauan dan mantan wakil presiden Yusuf Kalla agar Gebu Minang berfungsi dan berperan telah membuat semangat berkampung menjadi positif.

Seingat penulis ketika Gubu Minang aktif pada awalnya, pertengahan tahun 90-an gerakan ekonomi telah membuahkan hasil. Upaya menyediakan lembaga kredit BPR, binaan Gebu Minang, telah membuahkan peran. Kini BPR yang dulunya dibina oleh Gebu Minang ada yang masih tetap eksis, ada yang sudah tidak maju lagi.

Problem BPR, dimana saham pendirinya tokoh setempat perantauan, tentunya karena dunia telah berubah. Banyak kompetitor baru, dan kehandalan dari SDM dalam memasuki dinia serba inovatif dan digital.

BPR yang bagus perjalanannya justru berada di daerah transmigrasi, perbatasan dengan Jambi. Walau BPR itu tak masuk dalam binaan Gebu Minang. Kehebatan BPR di sana karena adanya unsur kekerabatan suku Jawa di perantauan, dan kedisplinan anggota dan pengurus.

Sementara koperasi warga Minang perantauan baru saja dikukuhkan kembali di Novotel Bukittinggi. Kabarnya sampai letak bunga karangan saja berlomba untuk memperlihatkan siapa sponsornya, untuk memperlihatkan simpati berkoperasi.

Saya tidak tahu seberapa berfungsi koperasi perantauan terhadap anggota, khususnya warga Minang pedagang kaki lima misalnya. Apakah para pengusaha UMKM pada masa pasca pandemi ini telah memperoleh pinjaman dari koperasi? Bagaimana UMKM Minang perantauan kembali bangkit?

Kesan saya, gerakan gebu Minang dan koperasi, positif mengumpulkan dan mengkapitalisasi para perantau. Namun pergerakan dari kedua organisasi ini terhadap manfaat ke anggota masih perlu ditelusuri.

Hipotesa kami adalah problem rantau ranah ada pada a Distribution of policy chanel b SDM yang akan mengeksekusi gagasan. Ide-ide yang dihasilkan oleh para tokoh perantau tentulah kita syukuri banyak. Apalagi mereka yang berpengalaman apakah dari kaum intelektual maupun pengusaha dan birokrat.

Baca Juga:  Kereta Api(k) Silokek

Setiap berhasil mengelola pertemuan agenda tindak lanjut sepertinya kembali hilang. Para aktivis kemudian larut dengan kegiatan dan usaha mereka masing-masing kembali. Misalnya habis mubes, seberapa intens itu dilaksanakan dan bagaimana strategi pelaksanaanya.

Sementara di nagari-nagari di Sumatra Barat, sistem yang dibangun adalah dengan ala demokrasi setempat, membesut dari bawah. Apalagi negara menyediakan dana dari anggaran Desa, sekitar 1 miliar per nagari.

Kohesi antara Gebu Minang, atau Koperasi Minang Perantauan misalnya tidak nyambung dengan ranah. Apalagi ranah lebih kuat kekerabatannya dengan perantau seasal. Setiap perantau yang aktif mereka biasanya lebih banyak berinteraksi dengan nagari asalnya dan tidak untuk wilayah lainnya.

Aspek SDM mendominasi akar masalah. Siapa yang akan melaksanakan gagasan dari segi pelaksanaan gerakan ekonomi dan atau sosial. Ada yang berjalan maju, dan lebih banyak terseok seok. Kenapa? Karena proyek sosial tidak diiringi dengan sistem bisnis yang menguntungkan.

Ini akan kelihatan dari hasil bagaimana pengembangan institusi ekonomi yang banyak rebah kuda setelah sekian lama berjalan. Apakah koperasi, BMT, BPR dan korban berikutnya adalah Bumnag.

Dalam perkiraan kami misalnya Bumnag hanya akan jalan maksimal 10 persen sehat, selebihnya seperti mirip kerakap dan bakalan rebah kuda dalam waktu dekat. Harusnya kelembagaannya dibentuk atas inisiatif bersama dengan tingkat kontrol yang tinggi, pengawasan yang juga tinggi, dan dikelola dengan kebersamaan yang juga mirip koperasi.

Jika dalam kelembagaan di nagari pengelola yang diutamakan adalah gaji, direction, atau takut kepada yang menugaskan, maka organisasi akan tidak jalan. Menghasilkan dan menyiapkan SDM dalam bisnis ”sosial ekonomi” di ranah menjadi agenda utama ke depan, oleh rantau dan ranah.

Saya justru menyarankan, proses pembentukan satuan pelaksana ini tidak banyak-banyak dulu disiapkan. Cukup dengan piloting, beberapa tempat diseleksi, dan segala langkah perlu dilakukan secara bersama. (*)