Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kedudukan Jaminan Perorangan dalam Kredit di Indonesia

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯
Photo
Photo
Oleh: Afdhal Fikry SH, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unand

Kepastian Hukum merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah tindakan, dimana tindakan tersebut memiliki dampak hukum terhadap hak dan kewajiban apabila melakukannya. Banyaknya kepentingan manusia dalam melakukan kegiatannya, menimbulkan Hak dan Kewajiban bagi kehidupan bermasyarakat.

Pemenuhan kepentingan tersebut beragam, sehingga dibutuhkannya ketertiban di dalamnya agar tidak terjadi ketidak teraturan, dan Hukum di sini mengatur sebagai acuan benar dan tidak benarnya sesuatu itu dilakukan, agar terciptanya keteraturan itu sendiri. Kepentingan pribadi antar pribadi lainnya, pribadi terhadap kelompok, dan kelompok terhadap kelompok lainnya.

Hal tersebut tak lepas dari suatu prikatan/perjanjian di dalamnya, dimana hal tersebut akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Salah satunya perjanjian tersebut memberikan jaminan. Dimana Jaminan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk berdasarkan subjeknya, yaitu:

  1. Jaminan Pribadi (Personal Guarantee)

  2. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)

  3. Garansi Bank (Bank Guarantee)


Dalam hal Jaminan Perorangan pada dasarnya merupakan jaminan pada umumnya, yang dimana pemberian jaminan kepada kreditor agar dipenuhinya atas suatu prestasi atau utang oleh debitor dengan melibatkan pihak ketiga sebgai penanggung (personal guarantor). Jaminan perorangan sebagai suatu perjanjian atas seorang berpiutang atau kreditur dengan pihak ketiga, dan menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang atau debitur. Dan perjanjian ini merupakan perjanjian tersendiri dari perjanjian-perjanjian yang lainnya.

Pada saat ini masyarakat pada umumnya belum memahami apa yang dimaksud dengan Jaminan Perorangan atau yang sering disebut dengan Personal Guarantee, dan khususnya yang juga diterapkan dalam pelaksanaan kredit di Indonesia. Pengajuan kredit di Indonesia pada umumnya menggunakan jaminan kebendaan, dimana pada saat pengajuan kredit oleh debitur, debitur juga memberikan jaminan berupa benda yang diserahkan kepada kreditur untuk menjamin utangnya.

Selain itu menjamin utang debitur tersebut, pihak bank juga melakukan penilaian terhadap debitur sebelum menerima pengajuan si debitur sendiri untuk meminimalisir risiko wanprestasi di kemudian hari.

Penilaian tersebut berupa analisa kredit yang dikenal dengan 5C dan 7P, dimana 5C tersebut terdiri dari Penilaian Karakter, Kemampuan, Modal, Agunan, dan Prospek Usaha Nasabah Dbitur. Sedangkan 7P merupakan penilaian terhadap Kepribadian, Klasifikasi berdasarkan Modal, Tujuan Nasabah, Usaha nasabah di masa yang akan datang, Pembayaran, Kemampuan nasabah dalam mencari laba, serta bagaimana perlindungan terhadap usaha dan jaminan itu sendiri.

Jaminan Perorangan seharusnya menjadi bagian yang umum untuk pengajuan kredit di dalam Bank selain melakukan penilaian terhadap nasabah, sehingga di satu sisi mempermudah debitur dalam pengajuan kredit karena ada pihak yang menjamin, serta di satu sisi pihak Bank mendapatkan jaminan lebih terhadap utang debitur selain barang yang digadaikan oleh pihak debitur. Sehingga Jaminan Perorangan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kreditnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka pentingnya penelitian untuk mengulas persoalan Jaminan, khususnya mengenai Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) di Indonesia, sebab:

  1. Jaminan perorangan diatur di dalam KUHPerdata dalam ketentuan Pasal 1820-1850. Jaminan Perorangan merupakan suatu perjanjian, adanya pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, dan mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi perikatannya.

  2. Pada praktiknya Jaminan Perorangan merupakan sebagai jaminan tambahan yang bersifat accessoir dimana perjanjian tersebut mengikuti perjanjian pokoknya. Pada saat sekarang ini, Jaminan benda sudah dianggap memenuhi dan sudah menjadi jaminan bagi krediitur terhadap utang yang diajukan oleh debitur.


Selain menerapkan 5C dan 7P, apabila Bank melakukan perjanjian jaminan perorangan maka dianggap sebagai pelengkap dan lebih memperkuat perjanjian itu sendiri. Sebaiknya Bank juga menggunakan Jaminan Perorangan ini untuk mempermudah debitur apabila dalam penilaian Analisis Kredit dianggap kurang memenuhi kriteria, sehingga di samping jaminan benda yang diberikan oleh debitur, jaminan perorangan dapat memperkuat jaminan terhadap Bank apabila ada wanprestasi di kemudian hari. (***)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer