Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keberpihakan Presiden Menggerus Demokrasi

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Isral Naska Dosen Universitas Muhammadiyah Sumbar
Isral Naska Dosen Universitas Muhammadiyah Sumbar
RABU, 24 Januari 2024, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dan menteri diperbolehkan berpihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu) telah memicu kontroversi.

Tindakan ini, meski tidak secara langsung melanggar hukum, menandai pergeseran dramatis dari prinsip netralitas presiden, yang seharusnya menjadi simbol persatuan, integritas negara, dan penjaga nilai-nilai demokrasi.

Alih-alih menjaga jarak dari politik partisan, Jokowi justru telah terjun langsung, menunjukkan penyimpangan dari etika dan moral yang seharusnya dipegang seorang pemimpin negara.

Lebih lanjut, keterlibatan Jokowi yang cenderung mendukung Prabowo Subianto dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilu mendatang secara jelas menunjukkan dukungannya untuk kepentingan politik pribadi.

Hal ini sangat mengganggu persepsi publik tentang netralitas presiden dan menimbulkan keraguan serius atas integritas proses pemilu. Tindakan Presiden Jokowi bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang etika dan moral.

Undang-Undang Pemilu (Pasal 281 ayat [1]) memperbolehkan presiden dan wakil presiden yang masih menjabat berkampanye dengan syarat tertentu seperti harus cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Namun, Jokowi telah melanggar batas ini.

Dalam demokrasi yang baik, keadilan, netralitas, dan integritas sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dalam demokrasi yang sehat, keadilan, ketidakberpihakan, dan integritas tak tercela adalah prinsip-prinsip fundamental yang tidak boleh dilanggar.

Selain itu, dalam Pasal 282 dan 283 UU yang sama, pejabat negara dan fungsional dilarang mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dan dilarang menunjukkan keberpihakan selama kampanye.

Pernyataan Jokowi ini merupakan kemunduran luar biasa dalam tata kelola bernegara kita. Sebagai presiden yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, pemimpin birokrasi, dan kepala pemerintahan, pernyataan Jokowi ini seolah memberikan restu dan bisa dijadikan dalih oleh aparatur negara untuk tidak bertindak netral.

Hal ini berpotensi menstimulasi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, aparat TNI dan Polri, birokrat kementerian/lembaga, serta aparatur pemerintah daerah hingga desa dapat terdorong untuk kampanye dan memihak sesuai dengan arahan.

Argumen bahwa ini tidak melibatkan penggunaan fasilitas negara hanyalah sebuah pembenaran yang lemah. Dampak tindakan ini bisa sangat luas dan merusak prinsip dasar demokrasi.

Lebih dalam lagi, ini bukan sekadar kemunduran, tetapi juga sebuah total setback. Kita seakan kembali ke titik nol dalam upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan demokratis.

Pemilu 2024, jika berlanjut dengan pola ini, akan dikenang sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah kenegaraan Indonesia pascareformasi. Tidak ada lagi etika dan kepantasan publik yang dijunjung tinggi.

Pemilu, yang seharusnya menjadi simbol demokrasi yang sehat dan representatif, malah terancam menjadi ajang perebutan kekuasaan yang penuh dengan manipulasi dan pelanggaran etika.

Tindakan ini tidak hanya membawa implikasi yang luas untuk citra presiden, tetapi juga untuk seluruh struktur pemerintahan. Adanya risiko politisasi lembaga pemerintahan menjadi sangat nyata.

Loyalitas politik berpotensi mengambil alih profesionalisme dan objektivitas. Hal ini sangat berbahaya dalam konteks Indonesia, yang masih berupaya keras mengatasi masalah korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik.

Pernyataan Jokowi juga membuka diskusi penting mengenai peran dan tanggung jawab presiden dalam menjaga etika demokrasi. Sebagai kepala negara, sikap dan kebijakan presiden harus memberikan contoh yang baik, bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam etika.

Keterlibatan dalam kampanye politik yang menunjukkan keberpihakan menurunkan standar etika dan tata kelola yang seharusnya dijunjung tinggi.

Menghadapi Pemilu 2024, situasi ini tidak hanya menjadi sebuah pemilihan umum biasa, tetapi juga pertarungan antara kehendak rakyat dan Jokowi.

Setiap langkah Jokowi yang mendukung salah satu kandidat tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga menantang hak suara rakyat. Pemilu ini seharusnya mencerminkan demokrasi yang sehat dan representatif, bukan medan pertempuran kepentingan pribadi.

Tindakan Jokowi yang berpotensi mengarah pada konsolidasi kekuasaan harus ditanggapi dengan respons yang tegas dan terorganisasi dari rakyat.

Pemilu ini menjadi ajang vis-a-vis, pertarungan antara agenda pribadi kepemimpinan yang ada dan aspirasi rakyat untuk pemerintahan yang adil dan transparan. Ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk menolak politik yang berpusat pada kepentingan segelintir elite.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap demokrasi, tindakan Jokowi ini tidak hanya mengecewakan, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Presiden, sebagai simbol persatuan, seharusnya menjadi pilar stabilitas, bukan sumber polarisasi.

Langkah Jokowi menggambarkan pergulatan antara kekuasaan dan prinsip. Keseimbangan demokrasi terancam oleh keinginan politik sesaat. Kini tanggung jawab menjaga integritas pemilu dan menegakkan demokrasi jatuh ke tangan rakyat, yang harus bersikap tegas dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpinnya.

Momen ini krusial bagi demokrasi Indonesia. Rakyat harus bangkit dan menunjukkan bahwa mereka adalah pemegang kekuasaan utama dalam demokrasi. Masyarakat sipil, aktivis, dan media harus memimpin gerakan ini, membangun kesadaran, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi.

Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memastikan pemimpin tersebut benar-benar mewakili kehendak rakyat.

Dalam menghadapi pemilu ini, setiap warga negara harus diingatkan tentang hak dan tanggung jawabnya dalam demokrasi. Setiap suara penting dan setiap pilihan harus mencerminkan aspirasi kolektif untuk demokrasi yang lebih kuat dan akuntabel.

Seperti lirik lagu Elpamas yang terkenal, Pak Tua, saatnya bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan pesan yang sama kepada Jokowi: Sudahlah! Ini bukan sekadar seruan untuk mengakhiri sebuah sikap atau kebijakan, tetapi juga sebuah panggilan bagi pemulihan integritas dan esensi demokrasi itu sendiri.

Dalam langkah-langkah politiknya yang terbaru, Jokowi telah melangkah terlalu jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi yang seharusnya dijaganya sebagai pemimpin negara. (Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer