Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kartu nama, alat peraga kampanye, sker dan lain sebagainya sudah terbagi habis. Puncaknya hari Rabu, 14 Februari 2024 lalu, telah dilaksanakan pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu itu, serentak di seluruh penjuru tanah air, Indonesia.
Lalu, siapa pemenangnya? Sampai hari ini KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu, belum mengumumkan siapa pemenangnya dan kita harus menunggu paling lama 35 hari setelah pencoblosan.
Bagi kontestan peserta pemilu baik capres/cawapres, calon anggota DPD RI, DPRRI sampai caleg DPRD kabupaten/kota, saat menunggu ini adalah hal yang paling mendebarkan.
Hasil pencoblosan memang sedang dalam proses penghitungan di tingkat kecamatan, kemudian KPU. Lalu, KPU akan melakukan verifikasi lalu, dan mengumumkan hasilnya setelah melalui proses persidangan melibatkan partai pengusungnya.
Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki hak suara (voters) diyakini memiliki keingintahuan tinggi untuk mendapatkan informasi, bagaimana hasil pemilu.
Siapa pemenangnya? Siapa jadi presiden? Apalagi, masyarakat yang menjagokan salah satu kontestan yang menjadi pilihannya. Seakan tidak sabar menunggu. Quick count adalah jawaban sementara yang belum memiliki kepastian hukum.
Memperlihakan angka-angka yang muncul di layar televisi nasional, sejak 3 jam setelah pencoblosan, membuat sebagian masyarakat merasa senang, karena jagoannya mendapatkan angka yang tinggi, akan tetapi sebagian masyarakat lainnya merasa kecewa dan sedih, karena perolehan suara idola mereka, memperoleh angka yang rendah dan memunculkan pesimistis untuk bisa jadi pemenang.
Sampai Kamis 15 Februari 2024 tadi malam, dapat dilihat dalam tayangan televisi nasional memberitakan hasil pemilu. Lewat penghitungan cepat atau quick count menunjukkan bahwa pasangan Capres nomor 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, memperoleh presentase suara sekitar 25,25 persen.
Lalu, pasangan nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,46 persen dan pasangan Capres nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,28 persen. Angka tersebut terus bergerak berfluktuasi naik turun sejak mulai ditayangkannya, Rabu sore full selama 24 jam.
Dari tayangan quick count tersebut pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menang telak. Keenam lembaga survei itu, jauh sebelum kampanye sampai terlaksananya pemilu dan penghitungan suara memang telah terlibat dan mem-framing kemenangan paslon 02.
Dari sebagian lembaga survei tersebut, ada yang telah menuntaskan penghitungannya sampai 100 persen, meskipun belum seluruh penghitungan suara riil, belum masuk ke KPU. Akan tetapi, paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bahkan telah mendeklarasikan kemenangannya dalam sebuah acara di Istora Senayan Jakarta.
Sementara paslon nomor 01 Anies R Baswedan-Muhaiman Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud masih sibuk mengevaluasi kekalahannya dengan mengumpulkan bukti-bukti kecurangan penyelenggaraan pemilu.
Dengan quick count yang dikelola lembaga survei berbayar seperti LSI (Lembaga Survei Indonesia), Indikator, Poltracking, Populi Centre, Charta Polika, dan Litbang Kompas itu, bagi sebagian warga masyarakat telah melekatkan kepercayaannya.
Karena pada pemilu tahun 2019 lalu, kemenangan Jokowi saat menjadi presiden terpilih periode kedua acuannya adalah hitung cepat quick count, baru kemudian KPU mengumumkan kemenangan pasangan Jokowi- Ma’aruf Amin.
Diakui bahwa sistem hitung cepat lembaga survei, bukanlah rilis resmi dari KPU. Artinya, masyarakat Indonesia sebagai pemilik suara harus bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU. Insya Allah, tanggal 20 Maret mendatang.
Jadi, pertanyaannya apakah quick count dapat dijadikan acuan? Dari pengalaman yang pernah ada, meskipun sebagian masyarakat tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga survei, namun margin of error-nya sangat kecil. Artinya hasil survei yang mereka lakukan sangat dekat kebenarannya, berkisar 1 persen saja.
Lalu, apa yang harus dilakukan paslon nomor 01 dan 02 sampai saat ini masih pada posisi yang signifikan. Jika keduanya dapat membuktikan terjadinya kecurangan secara masif itu, paling besar kemungkinannya adalah terjadinya putaran kedua Pilpres.
Dan, itu pun kalau seandainya dapat dibuktikan kecurangannya paling tidak pada setengah provinsi di Indonesia dengan jumlah angka kecurangan mencapai 35 persen. Tim paslon nomor 01 dan 03 harus bekerja keras dari sekarang. Antara kecurangan yang terjadi dengan hasil hitung cepat quick count adalah persoalan berbeda. (Syaharman Zanhar, Pengamat Sosial Politik)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

