Khususnya pada Direktorat Standarisasi Kompetensi. Yaitu merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Pariwisata, khususnya pada rumpun Kepemanduan Wisata. Terdapat lebih dari 30 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah dirumuskan.
Mulai dari Kepemanduan Wisata, Tour Leader, Rafting, Snorkeling, Paralayang, Paramotor, Selam, Perencanaan Destinasi Wisata, Ekowisata, Pemanduan Wisata Geopark, Pemanduan Memancing, Pemanduan Wisata Gunung, Pemanduan Wisata Experiental Learning, Wellness, MICE, Perhotelan, Penyelanggaraan Event, Perencanaan Pemasaran, Rock Climbing, Pemanduan Wisata Museum, Balawista, Pemanduan Wisata Desa Wisata, Pemanduan Wisata Taman Rekreasi, Homestay, Angkutan Transportasi Pariwisata, Rumah/Warung Makan, Jasa Boga, Geowisata, Golf, Jasa Impresariat dan seterusnya.
Sebagaimana kami tulis di harian ini pada 25-26 September 2023 (Jembatan Itu Bernama Standar Kompetensi 1 & 2), Standar Kompetensi bermanfaat untuk banyak kepentingan. Baik untuk dunia pendidikan dan pelatihan, untuk kepentingan asesmen dan sertifikasi serta bisa juga dijadikan Standar Operasional Prosedur di industri.
Akan tetapi mungkin karena sosialisasi dan cara memanfaatkan standar kompetensi sesuai kepentingan di atas belum banyak dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata pada tahun ini melalui program Tugas Pembantuan mengadakan kegiatan ToT di bidang Kepemanduan Wisata.
Kegiatan tersebut rencananya akan diadakan di seluruh provinsi di tanah air. Kick-off telah dilakukan di Pekanbaru, Riau pada 19-22 Februari 2024, menyusul pekan ini di DKI serta Jawa Timur. Maksud dari diadakannya kegiatan ini adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan paham bagaimana cara penggunaan standar kompetensi.
Tentu juga sekaligus untuk melatih para calon trainer dan instruktur yang nanti akan bertugas pada pendidikan atau pelatihan kepemanduan wisata agar bisa melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.
Sebab jamak terjadi sekarang ini, pelatihan-pelatihan yang diadakan diberi label pelatihan berstandar kompetensi (competency based training), akan tetapi hanya sekedar label, isinya tidak. Terbukti dengan tidak digunakannya standar kompetensi dengan benar, kemudian trainer yang mengampu pelatihan tidak memiliki sertifikat kompetensi baik sertifikat teknis maupun sertifikat metodologi pelatihan.
Demikian juga dengan kurang diperhatikannya persyaratan untuk menjadi peserta termasuk ketika pelatihan itu sendiri berjalan. Tidak ada tugas yang diberikan kepada peserta untuk memancing agar peserta memiliki keterampilan, bukan hanya sekedar pengetahuan.
Di lain hal, selama ini, walaupun standar kompetensi sudah ada, akan tetapi baru digunakan secara disiplin untuk keperluan asesmen dan sertifikasi. Sedangkan untuk keperluan lainnya sepertinya masih sangat kurang dan sangat terbatas.
Penyebab utamanya tentu juga adalah ketidaktahuan cara penggunaan standar kompetensi dimaksud. Kegiatan pelatihan calon instruktur atau trainer ini nantinya akan melahirkan para instuktur level IV ataupun asisten instruktur level III, tergantung ijazah minimal yang dimiliki oleh peserta.
Peserta yang memiliki ijazah minimal D-III bisa mengikuti program pelatihan dan sertifikasi pada level IV, sedangkan peserta yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat, akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi level III.
Selain itu, ditetapkan pula persyaratan teknis lainnya bahwa setiap peserta telah harus kompeten pada salah satu rumpun kepemanduan wisata, dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh peserta yang bersangkutan.
Jadi, artinya pelatihan calon pelatih (trainer) ini sejatinya adalah merupakan pelatihan metodologi di mana peserta belajar membuat disain dan perencanaan pembelajaran, penyampaian materi serta melalukan evaluasi atas materi yang diajarkan.
Otomatis di dalamnya juga diajarkan aspek-aspek yang terkait dengan keamanan serta keselamatan untuk menjamin bahwa calon trainer ini kelak bisa menerapkannya di kelas-kelas atau kelompok pelatihan yang diampunya. Kegiatan ini anggarannya berasal dari APBN, akan tetapi pelaksananya adalah Dinas Pariwisata di setiap provinsi di tanah air.
Maka, ke depan harapannya tentu adalah para peserta training of trainers ini nanti telah selesai mengikuti pelatihan dan telah direkomendasikan kompeten sebagai trainer maka mereka lah yang nantinya akan menjadi narasumber-narasumber pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah air. Maka dengan telah terstandarisasinya para trainer ini dengan menggunakan standar kompetensi sebagai materi ajar/latih, maka harapannya akan terwujud pemerataan kualitas (dalam hal ini) pemandu wisata di seluruh tanah air.
Diharapkan pula nantinya program ini akan menjalar ke sub sektor lainnya seperti biro perjalanan, perhotelan, kuliner serta industri kreatif. Dengan demikian, kegiatan perumusan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya bisa berkesinambungan dengan kegiatan training of trainers ini. Sehingga niat untuk menstandarisasi tenaga kerja sektor pariwisata kita bisa tercapai. (Osvian Putra, Master Trainer, Perumus Standar Kompetensi Kemenparekraf)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
