Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Indikasi Bansos Dijadikan Kepentingan Elektoral Birokrat

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Doni Saputra, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas.(dok. Pribadi)
Doni Saputra, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas.(dok. Pribadi)
Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan.


Advertisement

Birokrasi politik memegang peranan penting dalam menciptakan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan yang profesional (Merit system), perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (manajemen pemerintahan), alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi).

Max Weber, seorang sosiolog terkenal dari Jerman, mengidentifikasi beberapa ciri dari sebuah birokrasi ideal. Menurutnya, birokrasi adalah sistem administrasi publik yang didasarkan pada aturan tertulis, dijalankan secara tanpa keberpihakan, dan dengan pembagian tugas yang jelas.

Seleksi para birokrat harus didasarkan pada tingkat kompetensi tanpa adanya nepotisme. Weber juga menyimpulkan bahwa birokrasi memiliki struktur hierarkis, profesional, tunduk pada hukum, tidak bersifat personal, dan menerapkan sistem meritokrasi, di mana para aparatur negara dipilih berdasarkan keahlian mereka.

Advertisement

Birokrasi memiliki peran sebagai pemegang instrumen pemerintahan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh presiden sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi. Para birokrat berposisi netral tanpa adanya keberpihakan terhadap proses kontestasi politik yakni dalam proses pemilihan umum.

Birokrasi memiliki tanggung jawab terhadap hukum, bukan terhadap partai politik yang sementara menjalankan pemerintahan agar terciptanya efektivitas administrasi publik. Pembentukan birokrasi harus mengutamakan kompetensi, profesionalitas dan meritokrasi serta moralitas yang kuat sehingga nantinya dapat membuat kebijakan yang berpihak pada publik luas.

Dalam membangun birokrasi yang kuat dan stabil dalam suatu negara kepercayaan publik menjadi unsur penting yang menjadi pendukung bagi penyelengaraan negara. Dalam mengelola negara, pemerintah membutuhkan hubungan yang kontruktif dengan publik guna mendapatkan kepercayaan publik sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih baik, hal tersebut juga didukung oleh netralitas aparatur birokrasi yang memiliki dedikasi untuk kepentingan negara.

Advertisement

Negara Indonesia baru selesai melaksanakan agenda konstitusional yaitu pemilihan presiden yang dilaksanakan 14 Februari 2024, dengan tiga pasangan calon yang berkontestasi. Dalam pemilihan presiden kali ini banyak menimbulkan kecurigaan terhadap oknum birokrat yang terang-terangan mengkampanyekan paslon tertentu dengan melakukan endorsement dengan menggunakan fasilitas negara sebagai alat untuk mempengaruhi sikap politik publik.

Salah satu pasangan calon presiden-cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 terdapat pasangan calon yang terindikasi melakukan birokrasi yang berbau nepotisme. Hal itu menyebabkan asumsi masyarakat terhadap pasangan calon tersebut yang mendapatkan dukungan penuh dari para elit politik dan pemangku kepentingan.

Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu menteri yang melakukan kampanye kontoversial di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2024 yang mengklaim bahwa bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dari orang nomor satu di Indonesia, setelah itu ia melakukan ajakan untuk memilih calon presiden yang memiliki visi misi yang sesuai dengannya.

Beliau mengatakan jika ingin kedua bantuan itu berlanjut, maka rakyat harus memilih pasangan yang memiliki gagasan akan program yang akan direalisasikan (Chelin, 2024). Dilansir dari Mentrotv.com terjadi kembali politisasi bansos oleh oknum pejabat negara di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 14 Januari 2024 yang menyerukan kepada masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang nomor satu di Indonesia setelah menerima bantuan sosial beras seberat 10 kg (Sofia, 2024).

Seharusnya para pejabat tidak melakukan kampanye meskipun boleh tidak mundur dari jabatan menteri. Kita harus sama-sama tahu bahwa bantuan sosial itu bukan bantuan politik dan pejabat. Bantuan sosial itu sebenarnya adalah cara untuk secara cepat melaksanakan amanah dari Pancasila sila kelima soal keadilan sosial, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Memang idealnya cara mensejahterakan rakyat itu dengan melalui pendidikan, lapangan pekerjaan dan hal-hal yang sifatnya struktural. Bansos memang digunakan dalam mengatasi dengan waktu cepat, tapi persamasalahannya jika itu adalah fasilitas negara seharusnya yang memberikan juga dilakukan sesuai dengan struktur kenegaraan yang berwenang dan berhak memberikan bantuan sosial itu adalah kementerian sosial.

Mengapa bansos juga dijadikan alat untuk berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics. Istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat, praktik politik seperti ini dikecam karena cenderung menguntungkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, serta rawan penyelewengan dan salah sasaran.

Sebagai pejabat negara seharusnya dapat menjaga marwahnya untuk bersikap adil terhadap kepentingan nasional dan juga menjadi pejabat negara yang bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. (Doni Saputra, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas)

Advertisement
Editor : Novitri Selvia
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer