Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengarusutamaan Kebudayaan

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III.(Padek.co)
Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III.(Padek.co)
MERUJUK Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pengarusutamaan kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.


Advertisement

Modal dasar ke arah pengarusutamaan tersebut dimiliki Sumbar dengan kekayaan budayanya. Baik yang bersifat tangible (cagar budaya) dan intangible (warisan budaya takbenda), dengan adat salingka nagari.

Secara terperinci berdasarkan data dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III sampai hari ini total keseluruhan cagar budaya di Sumbar yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yakni 674 dengan rincian penetapan melalui SK Bupati/Walikota 558, SK Gubernur 6, SK Mendikbudristek dan Menbudpar sebanyak 110.

Begitu juga dengan warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional sebanyak 97. Di samping itu tak terhitung warisan budaya takbenda yang ada di daerah kita ini. Sebuah modal besar bila ini dijadikan pengarusutamaan dalam pembangunan.

Advertisement

Pertanyaan sekarang ini adalah sejauh mana pengarusutamaan kebudayaan di daerah kita ini? Apakah sudah menjadi bagian terpenting dalam sendi-sendi pembangunan di Sumbar?

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Berbicara tentang perencanaan dalam bidang kebudayaan tidak terlepas dari amanah dari undang-undang tersebut. Yakni Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah, dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Advertisement

PPKD memuat identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya, sumber daya manusia, lembaga, pranata, sarana dan prasarana serta potensi masalah, kemudian PPKD memuat analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Di susun dari akar rumput, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, dalam bentuk PPKD sampai tingkat nasional dalam bentuk strategi kebudayaan.

Dalam pelaksanaannya PPKD tersebut belum menjadi rujukan utama dalam pembangunan kebudayaan di daerah ini, tidak dijadikan landasan dalam proses berkegiatan kebudayaan, bahkan seringkali kegiatan yang kita laksanakan tidak berpijak pada PPKD itu sendiri.

Ini menimbulkan berbagai persolaan, baik cagar budaya maupun objek pemajuan kebudayaan (OPK). Persoalan cagar budaya seperti kerusakan fisik cagar budaya, bahan yang mudah lapuk, vandalisme, dan pembangunan yang mengerus cagar budaya tersebut.

Lalu, sumberdaya manusia dan anggaran, jumlah Tenaga Ahli dan Cagar Budaya (TACB) dan Tenaga Ahli Pelestari Cagar Budaya yang masih minim di kabupaten/kota, dan alokasi anggaran yang terbatas.

Ketiga, status hukum, di mana proses penetapan cagar budaya yang lama. Kemudian, konflik kepentingan masyarakat tidak sejalan dengan pelestarian cagar budaya dan status kepemilikan cagar budaya.

Kelima, partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat masih rendah, dan cagar budaya belum dianggap penting dan bernilai ekonomi, serta keenam berupa regulasi, tidak seluruh pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah terkait dengan cagar budaya begitu juga dengan tingkat provinsi.

Begitu juga dengan persoalan yang ada pada OPK. Termasuk dalam hal ini yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, kerajinan, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Sebagian besar permasalahan pelestarian warisan budaya khususnya OPK berkaitan dengan pola pewarisan.

Akibat fatal dari tidak adanya pola pewarisan yang konsisten punahnya warisan budaya tersebut. Kemudian juga tidak terlepas kurangnya pembiayaan. Upaya pelestarian membutuhkan biaya yang signifikan untuk pemeliharaan, restorasi, dan pendidikan terkait warisan budaya. Kurangnya pendanaan dapat menyebabkan kelambatan atau bahkan penghentian kegiatan pelestarian.

Tidak berhenti di situ saja, ketidakseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini gencar dibangun, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jatidiri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan menjadi titik simpul yang harus diselesaikan, sebuah proses pembudayaan manusia yang sesungguhnya.

Dibalik persoalan tersebut, mengagungkan dan keterpanggilan kita terhadap memajukan kebudayaan itu sendiri menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Di ranah yang sangat mengangungkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan keunikan sistem matrilinealnya kita sering mendengar slogan-slogan dengan riuhnya mari majukan kebudayaan daerah kita!

Apakah itu hanya sebagai utopia atau realita? Sebuah pertanyaan yang penting kita jawab ketika memposisikan kebudayaan sebagai sebuah perihal terpenting dalam kehidupan masyarakat.
Komitmen

Sebagai wujud kesungguhan, komitmen dalam pengarusutamaan kebudayaan mulai dari pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan bidang kebudayaan serta rangkaian program yang memperhatikan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Sumatera Barat perlu dilakukan.

Langkah awalnya bisa kita mulai sejak dilakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan diakhir tahun ini. Wadah komitmen tersebut bisa dilakukan melalui debat antar peserta calon kepala daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi.

Komitmen itulah nanti yang akan diperjanjikan (keterikatan) untuk melakukan atau kontrak dalam bidang kebudayaan. Komitmen itu pula yang akan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi dalam pemajuan kebudayaan, baik cagar budaya maupun Objek Pemajuan Kebudayaan.

Komitmen yang akan ditagih dalam bentuk program kerja bila telah diberi mandat memimpin nantinya. Sebuah buhul yang bisa meretas tali kusut yang selama ini terjadi dalam bidang kebudayaan.
Pengarusutamaan kebudayaan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, namun semua elemen masyarakat.

Terlebih generasi muda, harus mengambil peran dalam pengarusutamaan kebudayaan, demi menjaga harkat dan martabat daerah. Hingga akhirnya, kebudayaan mewarnai setiap lini pembangunan, sehingga kebudayaan di daerah kita ini semakin maju ke depannya. (Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer