
Meskipun Pemprov Sumbar dalam RPJMD 2021-2026 telah berkomitmen menggelontorkan 10% anggaran daerah untuk menggenjot sektor pertanian ini, namun agaknya belum berhasil meningkatkan peranannya dalam perekonomian daerah.
Sebenarnya, menurunnya kontribusi sektor pertanian ini sesuatu yang lumrah di negara-negara berkembang karena akan digantikan oleh peningkatan kontribusi sektor industri.
Ahli perencanaan AP Thirlwall (2013) menyatakan bahwa nanti pada masanya peranan sektor pertanian sebagai penyerap utama produk industri domestik akan semakin berkurang dan lambat laun digantikan oleh pasar luar negeri.
Menurutnya, di masa depan proses industrialisasi dan penguatan ekspor lah yang akan akan menjadi virtuous circle bagi pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, sektor industri Sumbar yang diharapkan menggantikan sektor pertanian juga menurun kontribusinya – dari 8,8% pada tahun 2021 menjadi 8,4% pada tahun 2023 – yang mengisyaratkan terjadinya de-industrialisasi dini.
Padahal, pemerintah dalam RPJP 2025-2045 secara politis mencanangkan kontribusi sektor industri cukup tinggi mencapai 28% pada tahun 2045. Bahkan, draf awal RPJP Sumbar juga menargetkan peningkatan kontribusi sektor industri di Sumbar pada tahun 2045, meskipun hanya sekitar 12%.
Lantas, bagaimanah arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan dalam rangka memerangi de-industrialisasi ini? Apakah alokasi anggaran akan lebih banyak pula digelontorkan ke sektor industri seperti halnya alokasi anggaran telah digelontorkan ke sektor pertanian dalam RPJMD Sumbar 2021-2026?
Ataukah Sumbar mulai harus melupakan sektor pertanian sekaligus sektor industri sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, dan saatnya bertumpu kepada 100 ribu entrepreneurs yang diciptakan melalui program unggulan RPJMD 2021-2024?
Inilah yang ditunggu publik Sumbar untuk tertuang dalam RPJPD 2025-2045 yang sedang disusun dalam rangka menuju pendapatan per kapita setara negara maju saat merayakan 100 tahun kemerdekaan bangsa ini di tahun 2045 nanti.
Mari kita cigap bagaimana determinasi pasar a la liberalisme-kapitalisme menentukan alokasi sumberdaya masyarakat dalam menjawab mengapa peranan sektor pertanian dan juga sektor industri menurun meskipun beberapa program pemerintah berusaha membalikkannya.
Masyarakat yang rasional kodratnya menjadikan rente sebagai petunjuk ke arah mana sumberdaya harus beralih. Mereka membandingkan tingkat upah antar sektor perekonomian sebelum memutuskan untuk bekerja di sektor yang memberikan rente tertinggi.
Jika kita telaah data Badan Pusat Statistik (BPS), gaji bersih atau upah rata-rata per bulan seorang pekerja di Sumbar adalah sebesar Rp 2,64 juta pada tahun 2021, naik menjadi Rp 2,75 juta pada tahun 2023. Upah bulanan sektor pertanian, sayangnya, berada di bawah upah rata-rata.
Upah sektor pertanian sekitar 24% di bawah upah rata-rata pada tahun 2021 dan 15% di bawah upah rata-rata pada tahun 2023.
Sementara itu, upah bulanan sektor industri berada di sekitar wilayah upah rata-rata.
Tahun 2021 upah bulanan sektor industri berada sedikit di atas upah rata-rata tapi pada tahun 2023 upah bulanan sektor industri berada di bawah upah rata-rata, yakni sekitar 15% di bawah upah rata-rata, yang berarti hampir sama dengan tingkat upah bulanan sektor pertanian.
Sektor-sektor yang memiliki upah bulanan di atas upah rata-rata diantaranya adalah sektor pertambangan dan jasa-jasa. Pada tahun 2023 sektor pertambangan membayar pekerjanya 13% di atas upah rata-rata, sektor jasa kesehatan 30% di atas upah rata-rata, sektor jasa pemerintahan 32% di atas upah rata-rata, dan sektor jasa keuangan 35% di atas upah rata-rata.
Karenanya logis bagi kaum muda menjadikan prioritas pencarian lapangan kerja utamanya di perbankan, di kantor pemerintahan, di rumah sakit, dan di pertambangan, dari pada di sektor industri apalagi pertanian. Sangat rasional jika rata-rata lulusan program studi pertanian lebih mengejar bekerja di bank atau jadi pegawai pemerintah.
Dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, dengan upah sektor pertanian yang demikian murah, mengapa jumlah usaha baru di sektor pertanian masih sangat kurang? Jawaban liberalis-kapitalisnya berkaitan pula dengan rente bagi pengusaha.
Harga komoditi sektor pertanian tidak boleh naik terlalu tajam karena memberatkan daya beli masyarakat. Tim pengendali inflasi daerah (TPID) mesti turun tangan mengendalikan harga saat harga komoditi pertanian menaik. Target inflasi di draf awal RPJPD Sumbar 2025-2045 pun dipatok 0,9 – 2,9% pada tahun 2045.
Karenanya, kurang menguntungkan bagi pengusaha untuk membuka usaha berkiprah di sektor pertanian. Jika kita ikuti cara berpikir para liberalis-kapitalis ini, struktur ekonomi Sumbar ke depannya akan bergeser ke sektor jasa, terutama jasa kesehatan, jasa pemerintahan, dan jasa keuangan, meninggalkan sektor pertanian dan industri.
Data BPS telah memperlihatkan tren ini terjadi di Sumbar. Pekerja bebas sektor pertanian yang berumur 15-24 tahun hanya 6% dari keseluruhan pekerja bebas sektor pertanian sedangkan yang berumur 60 tahun ke atas masih banyak sekitar 9%.
Sementara, pekerja bebas sektor non pertanian yang berumur 15-24 tahun sudah ada sekitar 13% dan yang berumur 60 tahun ke atas hanya 6%. Dengan demikian sudah terjadi aging pada pekerja sektor pertanian. Perlu obat anti-aging di sektor ini.
Jika RPJPD Sumbar 2025-2045 juga memprioritaskan sumber pertumbuhan baru di sektor-sektor jasa meninggalkan sektor industri dan pertanian, apakah hal ini tidak akan dicap sebagai dokumen perencaan pro liberalisme-kapitalisme?
Namun, jika RPJPD wajib mengikuti RPJP yang memberikan fokus kepada peningkatan peranan industri, apakah sumberdaya kita cukup untuk memberikan insentif rente menarik dalam waktu cukup lama?
Pada akhirnya, memang tidak mudah merancang strategi pembangunan yang tidak mendistorsi mekanisme pasar untuk mencapai tujuan jangka panjang yang secara politis telah ditetapkan dalam RPJP nasional. Wallahu a’lam. (Endrizal Ridwan, Ekonom ISEI-FEB Universitas Andalas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




