Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dilema Presiden Terpilih

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Zennis Helen, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)
Zennis Helen, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)
KOMISI Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2024-2029. Keputusan itu ditetapkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada 22 April 2024 lalu.


Advertisement

MK dalam putusannya menolak seluruh permohonan pemohon pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan permohonan pemohon 03 Ganjar Pranowo- Mahfud MD. Keputusan KPU tersebut, telah sah dan konstitusional Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Pasca dinyatakan sebagai Presiden terpilih maka langkah berikutnya adalah menyiapkan kabinet untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Sebab, setelah keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka ada batas waktu untuk menyiapkan kabinet. Penyiapan kabinet inilah yang menjadi perbincangan ketatanegaraan saat ini. Pelbagai kekhawatiran dari publik muncul ke permukaan.

Kekhawatiran publik itu cukup beralasan sebab dalam penyusunan kabinet yang akan melaksanakan pemerintahan selama lima tahun mendatang, publik tidak dilibatkan lagi. Pembentukan kabinet sudah menjadi urusan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dan partai politik pendukungnya. Kecemasan itu mulai dari adanya wacana untuk merubah UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara

Advertisement

untuk melegalkan penambahan pos kementerian menjadi 41, pembebanan APBN, perubahan UU MD3 hingga keinginan untuk menghapus oposisi di pemerintahan mendatang.
Keunggulan Konstitusional

Akrobat dan bujuk rayu politik Prabowo-Gibran untuk mengajak semua partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan lima tahun mendatang, dengan terang benderang dilihat publik. Bahkan, Prabowo mengatakan bahwa pihak yang tidak mau bekerja sama dengannya agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan (Kompas, 11/5/2024).

Saya berpandangan bahwa pernyataan ini amat keliru. Barangkali Prabowo lupa bahwa desain konstitusional jabatan presiden dan wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial setelah perubahan UUD 1945, memiliki akar tunggang yang sangat kuat. Pertama, yakni Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945).

Advertisement

Presiden terpilih karena rakyat yang memberikan suaranya pada bilik suara pada 14 Februari 2024 lalu. Presiden dan wakil presiden tak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden bukan lagi mandataris MPR yang harus bertanggung jawab kepada MPR. Basis legitimasi Prabowo-Gibran adalah dari rakyat bukan dari partai politik. Partai politik hanya menjadi pintu masuk untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945).

Kedua, dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap, yakni selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7 UUD 1945). Masa jabatan Presiden yang tetap itu memberikan konsekuensi hukum bahwa presiden dan wakil presiden terpilih tidak mudah dimakzulkan di tengah jalan oleh DPR.

Peristiwa politik yang dialami Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) sekira tahun 2001 tidak mungkin terjadi lagi setelah perubahan UUD 1945. Materi tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden inilah yang pertama kali dirubah oleh MPR pada tahun 1999 lalu.

Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, tidak dapat lagi dijatuhkan karena alasan politik. Alasan politik yang tidak dapat diukur kadarnya tidak mungkin lagi dijadikan alasan oleh DPR untuk menggulingkan presiden dari tampuk kekuasaan.

UUD 1945 setelah perubahan telah menggariskan bahwa Presiden dapat dimakzulkan karena alasan hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ragam alasan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden ini harus dinilai secara hukum terlebih dahulu oleh MK ((Pasal 7B ayat (1) UUD 1945).

Tiga keunggulan konstitusional dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya membuat Presiden dan Wakil Presiden memiliki keabsahan konstitusional yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan melainkan juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki kekuatan yang kuat untuk melaksanakan segala visi, misi, program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kampanye.

Pada saat yang sama, Prabowo tidak perlu sebetulnya mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya akan menihilkan kekuatan oposisi dalam pemerintahan lima tahun mendatang. Sebab bagaimana pun, dalam sistem pemerintahan presidensil harus ada kontrol dari parlemen.

Jika semua diajak masuk kabinet, ketika presiden dan wakil presiden melanggar konstitusi, siapa yang akan mengingatkan untuk kembali ke rel konstitusi. Saling kontrol dan saling imbang (cheks and balances) akan menyehatkan demokrasi dan menjauhkan negara ini dari pemimpin yang otoriter.

Dilema Presiden terpilih

Tiga keunggulan konstitusional yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden terpilih ternyata tidak cukup membuat nyaman Presiden dan Wakil Presiden bekerja melaksanakan agenda-agenda pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensil ala Indonesia memiliki karakter tersendiri dan selalu menghadirkan paradoks.

Siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden akan dihadapkan pada posisi yang amat dilematis. Hal ini dialami oleh Prabowo-Gibran saat ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi. Pertama, sistem pemerintahan Presidensil ala Indonesia berkelindan dan menyatu dengan sistem multipartai.

Sistem presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai diragukan dapat mendorong demokratisasi, dan diyakini akan cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen, yang akan menghadirkan demokrasi yang tidak stabil (Hanta Yuda AR, 2010).

Kedua, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran bukan pemenang pemilu di parlemen. Pemenang pemilu di parlemen adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ketika partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran yang memenangkan pemilu legislatif, isu koalisi tidak akan sekencang saat ini. Kasak kusuk mengajak masuk kabinet akan berkurang.

Sistem pemerintahan presidensial ala Indonesia selalu menghadirkan dilema, dan ini diperlu ditata ulang melalui perubahan regulasi pemilu dan partai politik di masa mendatang. Semoga. (Zennis Helen, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti Padang)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer