Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cagar Budaya Tangguh Bencana

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III.(Padek.co)
Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III.(Padek.co)
BERBAGAI jenis bencana yang terjadi di daerah kita ini, baik bencana alam maupun non-alam, seperti letusan gunungapi, gempa bumi, longsor, glodo, banjir, endemi dan kerusuhan sosial telah menimbulkan berbagai macam risiko. Salah-satu komponen yang tidak luput dari risiko terkena dampak bencana tersebut yakni cagar budaya, baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya maupun kawasan cagar budaya.


Advertisement

Sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, cagar budaya memerlukan penanganan agar bencana yang menimpa tidak akan merusak cagar budaya tersebut. Di sinilah perlunya cagar budaya tangguh bencana. Cagar budaya tangguh bencana merupakan upaya menempatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana agar mampu bertahan dan segera pulih bila terkena bencana dengan mengikuti siklus penyelenggaraan bencana, yaitu tahap pra bencana, keadaan darurat dan pasca bencana.

Sumatera Barat sebagai daerah yang rawan bencana dengan kekayaan warisan budaya berupa cagar budaya yang dimiliknya bila tidak adanya penanganan yang baik bila terjadi bencana akan terjadi kerusakan yang parah. 

Potensi besar kita miliki, berdasarkan data dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III sampai hari ini total keseluruhan cagar budaya di Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yakni 674 dengan rincian penetapan melalui SK Bupati/Walikota 558, SK Gubernur 6, SK Mendikbudristek dan Menbudpar sebanyak 110.

Advertisement

Bencana yang terjadi belakangan ini diberbagai daerah di Sumatera Barat, seperti gunung berapi, banjir, galodo di Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten Agam, Kota Padangpanjang, dan kabupaten/kota lainnya walaupun belum memperlihatkan kerusakan yang berarti terhadap cagar budaya yang ada di daerah kita namun perlu kesiapsiagaan bila terjadi kembali bencana yang serupa.

Merujuk pada buku Pedoman Cagar Budaya Tangguh Bencana yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset (2023) dijelaskan bahwa cagar budaya tangguh bencana diselengarakan di tiap tahapan dengan mengikuti prinsip. Pertama, pra-bencana, yakni (1) mengidentifikasi dan mendokumentasi ancaman bencana pada cagar budaya, serta mengenali risiko bencana yang berasal dari kondisi objek cagar budaya atau lingkungan sekitarnya.

Besaran dampak bencana kemungkinan merupakan konsekuensi dari tindakan yang tidak akurat pada saat kegiatan pelestarian atau pembangunan. (2) mengurangi dampak bencana terhadap cagar budaya tidak hanya untuk mengurangi kerusakan, tetapi juga melindungi keselamatan dan kegiatan ekonomi masyarakat terkait pelestarian cagar budaya, dengan meningkatkan kapasitas pengelola dan masyarakat.

Advertisement

Kedua, keadaan darurat, melakukan kordinasi lintas sektor untuk menjamin upaya penyelenggaraan cagar budaya tangguh bencana dalam kerangka penanggulangan bencana secara menyeluruh. Ketiga, pascabencana, yakni (1) menilai kerusakan pada cagar budaya setelah bencana, serta dampaknya terhadap jumlah jiwa dan kerugian ekonomi masyarakat, dan (2) melakukan aksi penyelamatan dan pemulihan cagar budaya sebagai bagian dari penanggulangan bencana.

Selanjutnya di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa mewujudkan cagar budaya yang tangguh bencana telah menjadi agenda pengurangan risiko bencana internasional. Pada tahun 2007, UNESCO mengadopsi dokumen “the Strategy for Reducing Disaster Risks at World Heritage Properties”. Tujuannya adalah mengadaptasi prinsip-prinsip yang tercantum dalam “The Hyogo Protocol” untuk pelestarian warisan dunia.

Ambisi ini diperkuat dengan terbitnya “The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030” oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyebut pentingnya pengurangan risiko bencana terhadap Cagar Budaya. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan mitigasi sebagai ’serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan visi maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana’.

Mitigasi Penyelamatan Cagar Budaya

Selanjutnya, UU No. 11 Tahun. 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur upaya mitigasi sebagai penyelamatan Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Penyelamatan dapat dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. Amanat dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya didayagunakan dengan cara pemanfaatan.

Upaya mitigasi perlu dikaitkan dengan pemanfaatan Cagar Budaya, sehingga perlu dilakukan pula pengamanan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Untuk kategori Benda Cagar Budaya, upaya mitigasi telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. PP tersebut telah menjelaskan pengamanan museum yang meliputi gedung, koleksi dan manusia dilakukan oleh pengelola museum untuk memberikan pelindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.

Mitigasi penyelamatan cagar budaya mestinya menjadi kebijakan utama di Pemerintah Daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kebijakan yang secara utuh memayungi untuk pelestarian dan ketahanan budaya khususnya cagar budaya.
Perlu kita sadari bahwa ketahanan dan pemulihan tidak hanya mencakup kelestarian keaslian dan nilai-nilai cagar budaya, tetapi juga kehidupan masyarakat di lingkungan cagar budaya.

Pada saat keadaan darurat dan keadaan biasa, masyarakat ataupun pengelola cagar budaya tangguh bencana telah siap untuk menghadapi dan mencegah atau mengurangi kerusakan karena bencana, serta dapat melakukan penyelamatan dan pemulihan dengan segera. Penguatan tersebut dilandasi dengan kebijakan yang berpihak kepada pelestarian cagar budaya di daerah. Ke depannya perlu kesadaran untuk mewujudkan cagar budaya yang tangguh bencana, menjadi agenda para pemangku kepentingan, perlu disinergikan ke dalam perencanaan dan praktik pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Selanjutnya dalam penyelenggaraannya mengedepankan prinsip koordinatif antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sehingga akhirnya cagar budaya kita dapat terlindungi dari berbagai macam dampak bencana. Serta mari wujudkan Sumatera Barat sebagai daerah cagar budaya yang tangguh bencana. Mudah-mudahan terwujud. (Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kota Tua Padang Direvitalisasi, Pemko Kebut Pendataan Seluruh Bangunan

Kota Tua Padang Direvitalisasi, Pemko Kebut Pendataan Seluruh Bangunan

Pemko Padang kebut pendataan seluruh bangunan sebagai dasar revitalisasi Kota Tua, termasuk status kepemilikan, pemanfaatan & nilai sejarah.

Semen Padang Ingin Pabrik Indarung I Jadi Pusat Edukasi dan Kebanggaan Nasional

Semen Padang Ingin Pabrik Indarung I Jadi Pusat Edukasi dan Kebanggaan Nasional

PT Semen Padang berharap Pabrik Indarung I menjadi pusat edukasi sejarah industri, wisata budaya, dan kebanggaan nasional berkelanjutan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer