
PADEK.JAWAPOS.COM-MENJADI wali kota bagi saya bukan soal untuk mendapatkan apa, tapi sebaliknya memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sudah saya buktikan di Padangpanjang ketika menjadi wali kota 2018-2023.
Saatnya saya harus berbuat untuk Kota Padang yang saya cintai dan banggakan. Memang ada rasa kebahagian dalam diri saya jika dapat berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai persoalan yang muncul telah menjadi perhatian saya dan rasanya tergerak hati untuk menyelesaikannya.
Namun, saya menyadari bahwa untuk bisa terlibat mengurus masalah yang ada di Kota Padang ini juga perlu kewenangan formal. Walaupun begitu, bukan berarti saya menyerah dengan keadaan. Apa yang bisa Saya lakukan, tentu saya lakukan terutama dalam lingkup sosial.
Saya menyadari, menyelesaikan masalah masyarakat di Kota Padang perlu wewenang dan otoritas yang mendasari kekuasaan untuk bisa bertindak. Tidaklah cukup hanya kemauan saja yang ada, tanpa wewenang dan otoritas tersebut semua hanya konsep yang ada dalam pikiran. Apalagi sebagai negara hukum kewenangan untuk melaksanakan tersebut sudah diatur dengan jelas oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Wewenang Wali Kota
Sebenarnya kita bisa belajar dari Gubernur DKI Jakarta 2018-2023 yang pernah mengungkap pentingnya kekuasaan pemerintahan untuk menjadikan DKI Jakarta menjadi lebih baik. Artinya, tidak mungkin kita hanya bisa mengkritik dan menawarkan solusi tanpa disertai kewenangan untuk melaksanakannya.
Inilah yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan kewenangan yang ada padanya berhasil menjadikan DKI Jakarta menjadi lebih baik. Hal yang sama juga turut saya rasakan.
Hal-hal yang baik dan muncul dalam masyarakat dapat saya laksanakan selama menjadi wali kota Padangpanjang karena adanya kewenangan yang saya miliki. Prestasi demi prestasi yang dicapai adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan yang ada pada saya sebagai wali kota.
Namun, saya juga mencatat, tidak sedikit pula pemegang otoritas pemerintahan yang memiliki kekuasaan justru menyalahgunakan untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Konsep abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dari seorang yang sedang berkuasa sebenarnya dapat dilihat dalam penyelanggaraan kekuasaan pemerintahan.
Rujukannya adalah aturan perundang-undangan. Jika pemegang otoritas kekuasaan seperti wali kota melaksanakan wewenangnya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ini sudah bagian dari penyalahgunaan kekuasaan.
Sayangnya, tidak banyak kepala daerah perhatian dengan aspek ini ketika ia menjabat. Saya menduga mengapa visi, misi dan program unggulan seorang kepala daerah tidak dijalankan dengan baik, salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
Kesejehteraan Kota
Saya menyadari untuk menyelesaikan masalah di Kota Padang juga dibutuhkan kekuasaan formal. Masalah-masalah yang sering dikeluhkan seperti banjir dan genangan air, sistem drainase yang buruk, trotoar dan pedestrian yang tidak jelas peruntukannya, sampah yang tidak terkelola, kemacetan pada jam tertentu dan banyak yang lain perlu penanganan yang baik.
Penanganan itu baru bisa dilaksanakan jika seseorang memiliki kekuasan formal. Tentu ini yang menjadi niat saya untuk menjadi wali kota Padang guna menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Menjadi wali kota Padang adalah jalan pengabdian bagi saya yang sudah dibesarkan oleh lingkungan Kota Padang yang saya banggakan ini. Rasanya tidak tega saya membiarkan keadaan ini berlarut dan begini terus. Padahal saya merasa mampu untuk berbuat menjadikan keadaan lebih baik lagi.
Bagi saya ini bukan soal berkuasa, tapi jalan pengabdian yang harus saya pilih. Menurut saya kehidupan ini penuh dengan nilai-nilai yang harus kita diterapkan. Penerapan nilai-nilai untuk kebaikan ini menjadi salah satu ladang amal yang perlu diperbanyak. Apalagi saya merasakan sudah saatnya memberi apa yang saya punya dan bisa berbuat baik untuk masyarakat. Inilah bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT.
Walaupun begitu, saya juga sadar mendapatkan kewenangan sebagai wali kota untuk bisa berbuat banyak untuk masyarakat perlu legitimasi yang kuat. Salah satu sarana legitimasi kekuasaan itu adalah melalui Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Saya merasakan betapa tidak mudah mendapatkan legitimasi tersebut. Oleh karena itu, niat baik ini perlu dikomunikasikan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya tidak akan lelah terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan masyarakat Kota Padang untuk mendapatkan masukan bagaimana baiknya membangun Kota Padang ke depan sesuai dengan kepentingan warga.
Sesunggunya, realita ini juga sesuai dengan tagline saya yang akan maju sebagai calon wali kota Padang, yaitu “Untuk Kejayaan Kota Padang”. Sangat tidak mungkin mimpi bersama ini bisa diwujudkan tanpa dukungan warga kota.
Insyaa Allah dengan niat baik dan ikhlas, saya akan terus mengunjungi warga kota untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Percayalah saya dan tim akan terus berbuat yang terbaik agar masyarakat Kota Padang semakin sejahtera. (Fadly Amran
Ketua DPW Partai, Nasdem Sumatera Barat)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




