
PADA semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja pendapatan APBN 2024 yang kurang menggembirakan.
Capaian pendapatan APBN Semester I Tahun 2024 tercatat yang paling buruk dalam kurun waktu empat tahun terakhir periode kedua Pemerintahan Jokowi.
Konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan publikasi APBNKiTA Juli 2024 pada 2 Agustus 2024, memberi sinyal kemungkinan target pendapatan APBN 2024 tidak akan tercapai.
Argumentasinya realisasi penerimaan APBN sampai akhir Juni 2024 ternyata tidak mencapai 50%, sebagaimana realisasi pendapatan APBN pada semester I selama tiga tahun sebelumnya.
Indikator kinerja APBN yang tersaji pada buletin APBNKiTA Juli 2024 tersebut memberi gambaran betapa sempitnya ruang fiskal pada APBN periode terakhir pemerintahan Jokowi.
Realisasi pendapatan selama semester I tahun 2024 mencerminkan target pendapatan 2024 tidak akan tercapai.
Sementara beban APBN akan mengalami peningkatan karena pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar atas cicilan utang, bunga, dan subsidi BBM.
Selain itu, kebutuhan pendanaan makan bergizi gratis, tunggakan proyek strategis nasional dan pembangunan IKN serta operasionalisasi IKN termasuk peringatan HUT RI ke79 semakin memperlebar defisit anggaran.
Realisasi pendapatan APBN sebagai sumber pendanaan menentukan realisasi belanja, mengingat belanja untuk dapat direalisasikan terlebih dahulu diterbitkan surat penyediaan dana (SPD).
Untuk dapat diterbitkan SPD, dana yang bersumber dari realisasi pendapatan sudah tersedia pada kas umum negara.
Pemerintahan Jokowi akan mewariskan beban yang menyulitkan Pemerintahan Prabowo merealisasikan janji kampanye.
Alih-alih Prabowo memperoleh keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, malahan dihadapkan pada permasalahan ruang fiskal yang sempit dan defisit yang semakin melebar.
Sementara itu, pada tahun 2025 APBN awal Pemerintahan Prabowo beban belanja semakin besar dan beban utang pemerintah semakin menggunung.
Pendapatan Negara Merosot
Kinerja pendapatan APBN pada semester pertama tahun anggaran merupakan momentum yang menentukan.
Apabila pendapatan APBN tidak terealisasi secara optimal, maka sulit diharapkan target pendapatan APBN tahun tersebut tercapai.
Setiap tahun anggaran, penerimaan PPh selalu mengalami lonjakan pada lima bulan pertama tahun anggaran karena adanya kewajiban menyetor utang PPh tahun sebelumnya.
Selanjutnya, setelah penerimaan pelunasan PPh tahun sebelumnya relatif tidak terjadi lonjakan yang berarti pada bulan-bulan berikutnya.
Pada periode ini, wajib pajak (WP) badan dan WP orang pribadi melunasi kewajiban PPh tahun 2023 sebelum batas akhir penyerahan SPT PPh.
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan tenggat waktu penyampaian SPT akhir Maret untuk PPh WP Orang Pribadi dan akhir April untuk PPh WP Badan.
Sebelum tahun 2024, data realisasi pendapatan APBN Semester I setiap tahunnya selalu mencapai angka diatas 50%, masing-masing tahun 2021 sebesar 58%; tahun 2022 sebesar 71,35%; dan tahun 2023 mencapai 57,16%.
Sebaliknya realisasi pendapatan APBN tahun 2024 sebesar Rp1.320,73 triliun hanya mencapai 47,13% dari total anggaran pendapatan APBN.
Pencapaian target pendapatan dalam semester pertama akan menentukan target pendapatan APBN.
Pencapaian target pendapatan APBN dalam tiga tahun terakhir adalah tahun 2023 sebesar 112,64%, tahun 2022 sebesar 142,72%, dan tahun 2021 sebesar 114,91%.
Untuk tahun 2022 pada lima bulan pertama karena realisasi pendapatan mencapai 57,98%, sehingga realisasi pendapatan tahunan mencapai angka yang fantastis.
Fakta tersebut sebelumnya terkonfirmasi pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada 8 Juli 2024. Sri Muliani melaporkan realisasi pendapatan perpajakan semester I Tahun 2024 yang hanya mencapai Rp893,8 triliun atau 44,9 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun.
Angka ini merosot 7,9 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.
Menkeu terbaik dunia tahun 2018 itu mengakui penurunan pendapatan perpajakan ini akibat merosotnya penerimaan PPh Badan hingga 34,5%.
Selain penurunan penerimaan perpajakan pada APBN yang menekan pendapatan APBN 2024, juga disebabkan turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Hal ini dipicu dari memburuknya harga komoditas di pasaran internasional yang menekan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Realisasi pendapatan APBN semester I tahun 2024 yang tidak mencapai 50% memberi indikasi terealisasi pendapatan tahun 2024 tidak akan melampaui pendapatan APBN.
Argumentasinya, penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada lima bulan pertama tahun 2024 sebagai kewajiban penyetoran utang PPh tahun sebelumnya, ternyata tidak mampu mendongkrak realisasi pendapatan APBN semester I melampaui 50% pendapatan APBN.
Penurunan penerimaan PPh badan atau orang pribadi memberi indikasi dunia usaha yang tidak mengembirakan, sehingga laba usaha atau penghasilan kena pajak menurun yang menyebabkan kewajiban pajaknya menurun.
Selain penurunan penerimaan perpajakan, pelemahan pendapatan APBN juga disebabkan turunnya penerimaan negara bukan pajak yang dipicu memburuknya harga komoditas di pasaran internasional. Kondisi ini menekan penerimaan dari sektor sumber daya alam.
Beban APBN 2024
Sementara itu, beban APBN akan mengalami peningkatan karena pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar atas cicilan utang, bunga, dan subsidi BBM.
Di samping itu, kebutuhan dana APBN untuk pembangunan IKN dan biaya aktivitas operasional Presiden membangun pencitraan proyek mercusuarnya ini semakin memperlebar defisit anggaran.
Kebutuhan belanja melampaui pagu APBN dalam kondisi pendapatan tidak mencapai target menyebabkan penambahan utang yang kurang terkendali.
Tahun 2024 menuntut pengelolaan APBN yang ekstra hati-hati, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap anggaran di tahun-tahun mendatang.
Tiga pos pengeluaran yaitu cicilan utang, beban bunga, dan subsidi menyerap porsi signifikan dari anggaran, mencapai sebesar Rp1.217,59 triliun.
Angka fantastis ini menggambarkan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh keuangan negara.
Tantangan pengelolaan APBN 2024 semakin berat dengan adanya faktor eksternal yang sulit diprediksi.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi salah satu risiko utama, mengingat sebagian komponen pengeluaran tersebut berdenominasi mata uang asing.
Penetapan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS dalam APBN 2024 yang ternyata melonjak, berdampak signifikan pada beban anggaran.
Di sisi lain, kebutuhan untuk menyuntikkan dana penyertaan modal negara kepada BUMN pelaksana program pemerintah semakin memperketat ruang fiskal, membuat APBN 2024 berada dalam posisi yang tidak sehat.
Posisi utang per 30 Juni 2024 sebesar Rp8.444,87 triliun mengalami lonjakan dalam kurun waktu enam bulan sebesar neto Rp300,18 triliun pada posisi 31 Desember 2023 sebesar 8.144,69 triliun.
Dari analisis potensi penerimaan pendapatan dan tambahan kebutuhan belanja, diperkirakan utang akhir Desember 2024 akan mencapai Rp9.000 triliun yang terdiri atas surat berharga negara dan pinjaman.
Pernyataan Menteri Keuangan tentang penyusutan alokasi program makan siang berizi gratis dari Rp450 triliun menjadi hanya Rp71 triliun dalam APBN 2025, mengungkap realitas mencekam keuangan negara menjelang transisi kepemimpinan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mewarisi beban berat berupa cicilan utang sebesar Rp788,6 triliun dan bunga Rp561 triliun, yang secara total melebihi sepertiga belanja APBN 2025.
Dalam menghadapi tahun transisi kepemimpinan, Kementerian Keuangan dihadapkan pada tugas berat menyeimbangkan APBN 2024 dan persiapan RAPBN 2025.
Kolaborasi erat dengan tim transisi Prabowo-Gibran menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan fiskal.
Prioritas utama adalah mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam APBN 2024, bahkan jika itu berarti mengevaluasi ulang rencana-rencana besar, seperti perayaan HUT RI ke-79 di IKN dan pemindahan ASN yang berpotensi membebani anggaran secara signifikan.
Strategi pengelolaan fiskal ke depan harus berfokus pada dua aspek krusial. Pertama, menjaga realisasi pengeluaran dan penerimaan pinjaman agar sejalan dengan target defisit 2,2% dari PDB.
Kedua, dalam penyusunan APBN 2025, prioritas harus diberikan pada belanja wajib dan mengikat, sementara program-program baru yang dijanjikan selama masa kampanye perlu ditinjau kembali pelaksanaannya.
Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perekonomian nasional dan global untuk pulih, sebelum mengimplementasikan inisiatif-inisiatif baru yang mungkin membebani anggaran.
Dengan demikian, pemerintahan baru diharapkan dapat memulai periode kepemimpinannya dengan fondasi fiskal yang lebih solid dan berkelanjutan.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





