
PADEK.JAWAPOS.COM-HADRINYA kotak kosong sebagai entitas politik dalam perhelatan demokrasi di tingkat lokal, nampaknya tak lagi sebatas fenomena alamiah politik biasa. Kotak kosong sudah menjadi cara jitu yang direkayasa parpol untuk mendulang kemenangan dengan cepat.
Bagaimana tidak, kotak kosong selalu mengalami peningkatan dalam setiap momentum pilkada. Sejak pilkada 2015, kotak kosong ada di tiga daerah, pilkada 2017 meningkat menjadi 9 daerah, dan 16 daerah pada pilkada 2018, dan terakhir 25 daerah pada pilkada 2020 (Kompas, 6/5/2024).
Kotak kosong pernah berkuasa dan memenangkan pertarungan pilkada tahun 2018 dalam pemilihan wali kota Makasar. Sebuah daerah dipimpin oleh kotak kosong sangat mustahil akan bertambah maju karena kotak kosong tidak memiliki visi, misi dan agenda serta program strategis dalam membangun daerah.
Tidak bisa diajak berdialog dan berdiskusi tentang bagaimana memajukan daerah. Ia adalah benda mati yang diperkenalkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, kenapa kotak kosong selalu dijadikan strategi oleh calon, khususnya calon petahana dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah? Kedua, apa dampaknya bagi pemilih dan masyarakat pilkada dengan kotak kosong ini?
Borong Partai
Tidak dapat dipungkiri dalam dunia politik apalagi dalam perebutan kekuasaan di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, partai apa pun yang mengusung kadernya dalam pemilihan, pasti ingin menang dalam pertarungan kekuasaan.
Tidak ada parpol dan calon yang diusung parpol ingin kalah. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi partai politik. Namun, saat ini kekalahan dan kemenangan dalam pertarungan pilkada nampaknya sudah mengalami pergeseran nilai.
Demi kemenangan segalanya dipertaruhkan. Kekalahan dan kemenangan bukan lagi sebagai jiwa kesatria yang harus diterima parpol sebagai risiko bertarung dalam pilkada. Tapi sebagai sebuah aib dan dosa politik besar.
Akibatnya, agar tidak kalah maka dari awal sudah diantisipasi dan dimitigasi dengan cara-cara yang amat licik, kejam dan merugikan rakyat.
Cara itu adalah dengan bergerombol mendukung calon tertentu yang diprediksi di atas kertas memenangkan pertarungan. Parpol akan mendukung calon yang populer dan memiliki kapital yang besar.
Tentu saja dalam gerombolan parpol ini, ada negosiasi yang tidak gratis di bilik gelap parpol. Diskusi pembagian kekuasaan sulit dielakkan dan sudah jamak terjadi di ruang gelap parpol. Bahkan, ada pertukaran calon di banyak tempat di pilkada.
Ini merupakan kelanjutan dari koalisi parpol dalam pilpres 2024 lalu. Bergerombol dalam mendukung calon tertentu bertujuan untuk menciptakan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Partai politik sudah mendesain dari awal bagaimana memenangkan pertarungan atau mempercepat sampai ke pintu kemenangan.
Dalam konteks politik seperti ini, parpol tidak peduli lagi apakah calon yang diajukan ke pemilih disukai pemilih, dan apakah calon yang diajukan mengerti dan mengetahui tentang kondisi dan permasalahan di daerah.
Ini bukan persoalan yang mereka pikirkan. Namun yang penting bagi mereka adalah bagaimana hitung-hitungan politik di tingkat parpol selesai. Kapan perlu memborong semua parpol untuk menciptakan kotak kosong.
Kepentingan antar parpol bisa terakomodir. Parpol lupa yang memilih adalah rakyat. Rakyat dalam negosiasi dan komunikasi tentang siapa yang diusung tidak dilibatkan sedikit pun.
Rakyat hanya dilibatkan dalam pemungutan suara pemilihan yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Tidak hanya itu, rakyat hanya diperlukan sekali dalam lima tahun. Setelah itu, silakan ia berjuang dengan nasibnya sendiri dan hidup dalam kubangan kemiskinan yang amat dalam.
Di sinilah kita melihat bahwa parpol hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau tahu dengan penderitaan rakyat. Padahal, parpol adalah elemen penting demokrasi di negeri ini. Tahapan pendaftaran yang tidak lama lagi akan dibuka.
Jagad politik pilkada hanya diisi dengan siapa yang akan dimajukan dan parpol mana yang mengajukan. Padahal, politik seyogianya berbicara soal visi, misi dan gagasan calon yang akan diajukan.
Calon yang memiliki gagasan yang baik dan bernas dalam memajukan daerah yang akan dimajukan dan diusung oleh parpol. Alih-alih berbicara soal gagasan, politik justru terkonsentrasi pada figur dan tokoh tertentu, yang gagasan dan idenya belum pernah didengar oleh rakyat.
Pilkada sudah menjadi ranah penuh parpol dan pemilik kedaulatan di Republik ini tidak pernah diberikan menu dan sajian politik yang dapat membangkitkan kesadaran politik mereka untuk berpartisipasi dalam ranah politik di negeri ini.
Ini memang sudah didesain oleh parpol, khususnya pembentuk UU DPR dan Presiden. Desain ini adalah dengan mempersulit untuk maju melalui pintu perseorangan. Saat ini syarat dukungan diperberat dari 6,5% -10%.
Orang yang potensial yang akan menggunakan pintu ini akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dukungan apalagi verifikasi dukungan itu dengan menggunakan metode sensus, dan setiap dukungan diverifikasi ke lapangan.
Jika ada dukungan yang batal harus menggantinya dengan dukungan yang lebih berat. Karena beratnya syarat dukungan itu maka jalurnya perseorangan ini menjadi sepi peminat.
Mematikan Ruang Pilih
Kotak kosong yang berlawanan dengan calon tunggal yang terus mengalami peningkatan dalam setiap pilkada akan merusak demokrasi di daerah. Ini adalah tradisi politik yang tidak mendidik dan mematikan ruang pilih masyarakat.
Dengan pilkada kotak kosong, tidak akan ada pertukaran gagasan, perdebatan dalam membangun daerah. Demokrasi akan mati suri dan semakin mendekatkannya kepada lonceng kematian demokrasi.
Belum tentu calon yang berhadapan dengan kotak kosong baik.
Visi misinya, kebijakan dan program harus diuji melalui perdebatan yang konkruktif yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu di daerah. Tidak ada daerah yang maju dengan pilkada melawan kotak kosong. Pilkada dengan kotak kosong jelas akan merugikan rakyat.
Calon yang terpilih setelah menjabat akan memimpin dengan sewenang-wenang tanpa kontrol. Rakyat dan masyarakat sipil harus mengawal dan memberikan kritik dan menghukum parpol yang memborong parpol yang mematikan ruang pilih masyarakat. Semoga. (Zennis Helen, Dosen Hukum Tata Negara Universitas
Ekasakti)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

