
PADEK.JAWAPOS.COM-PETAHANA yang akan maju dalam gelaran pilkada 2024, semakin menarik dibicarakan dan diulas lebih dalam. Titik berdiri petahana akan berbeda dengan calon yang baru maju. Petahana memiliki tempat tersendiri dalam gelaran politik pilkada yang diyakini berlangsung sangat ketat dan dinamis.
Aneka keuntungan elektoral diperoleh petahana karena ia saat ini sedang menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Jika ia pandai mengapitalisasi segala fasilitas yang dimiliki maka besar kemungkinan terpilih kembali pada periode kedua.
Dalam banyak kontestasi yang melibatkan petahana, jarang yang kalah dalam kontestasi pilkada. Bagaimana pun, ia telah dikenal oleh publik di daerahnya, telah lima tahun berbuat untuk masyarakat. Lima tahun menjadi kepala daerah petahana, pasti ada masyarakat yang dibantu, fasilitas publik yang dibangun.
Inilah keuntungan elektoral yang dimiliki petahana. Program dan kebijakan yang telah dilakukan selama lima tahun itu akan dengan mudah diorkestrasi untuk pemenangan pada pilkada 2024 ini. Pada titik inilah petahana akan sulit dikalahkan oleh calon yang baru akan mencoba maju dalam perhelatan pilkada yang kali ini dihelat secara nasional.
Calon yang baru maju tentu belum tentu memiliki fasilitas dan keuntungan elektoral yang setara dengan petahana. Salah satu modal politik yang diandalkan calon yang baru maju hanya uang dan pengalaman di bidang lain yang belum tentu bisa dikonversi menjadi modal elektoral untuk memenangkan pertarungan.
Ia berangkat dan mulai dari nol politik. Agar ia menang harus memiliki kekuatan dua kali lipat dari calon petahana. Ini memang tidak mudah. Bukan pula kerja tiga bulan enam bulan agar bisa setara dengan calon petahana. Walaupun tidak mudah bukan berarti petahana tidak bisa dikalahkan. Faktor jaringan dan gizi politik sangat menentukan.
Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, bagaimana aturan hukum mengenai petahana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada? Kedua, apa yang dapat dilakukan saat ini agar calon petahana tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan?
Dua pertanyaan ini sangat penting dijawab karena ada salah satu asas dalam pemilu, yakni adil. Adil disini tentu semua kontestan pilkada harus diposisikan pada derajat dan kedudukan yang sama tanpa perbedaan perlakuan.
Munculnya petahana dengan kekuasaan yang besar di tangan, kuat kemungkinan asas ini mengalami reduksi makna dalam perhelatan pilkada yang akan diyakini berlangsung secara ketat dan kompetitif di banyak daerah.
Minim Pengaturan
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pengaturan tentang calon petahana masih minim. Undang-Undang Pilkada ini hanya satu pasal yang mengatur tentang petahana, yaitu di pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6).
Pasal ini pada pokoknya mengatur mulai dari larangan bagi petahana melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
Dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Hingga sanksi bagi petahana apabila melanggar larangan, yakni pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Soal sanksi yang akan dikenakan kepada calon petahana apabila melanggar larangan di atas, juga tidak tegas dan sekadar dionggokkan atau ditempelkan saja.
Untuk menegakkannya butuh komisioner pemilihan dengan integritas teruji, berani dan moral yang tinggi. Saya berpandangan, sanksi kepada petahana sangat sulit diterapkan apalagi pembiayaan pilkada melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan skema hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Jika tidak ada tanda tangan petahana dalam NPHD itu tidak akan ada Pilkada di daerah. Karena pembiayaannya tergantung pada dana daerah maka sangat sulit bagi KPU bersikap tegas apabila ada petahana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Banyak pengaturan yang masih kosong tentang petahana. Misalnya bagaimana mengawasi petahana yang kerap memberikan izin usaha baru, perpanjangan izin dan perluasan areal usaha (ekspansi usaha), terutama izin usaha pertambangan kepada investor menjelang pilkada.
Pada konteks ini, ada hubungan yang saling menguntungkan antara petahana dengan investor. Investor membutuhkan agar usahanya tetap berlanjut bahkan bertambah luas, petahana membutuhkan “gizi” untuk kepentingan elektoral pencalonan. Di sinilah tukar kepentingan terjadi.
Kemudian, pengaturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beberapa pekan menjelang pilkada masih dibawah kontrol petahana. Ini tidak henti-hentinya dipersoalkan menjelang pilkada tentang netralitas ASN dalam pilkada.
Yang tak kalah pentingnya adalah tentang fasilitas jabatan yang ada pada petahana mulai dari mobil dinas, rumah dinas hingga staf yang masih melekat. Hal ini belum mendapat pengaturan dalam UU Pilkada.
Minimnya pengaturan ini maka sangat sulit kita berharap pilkada berlangsung dengan jujur dan adil. Padahal, kita tidak ingin asas jurdil itu sebatas bait-bait yang indah di atas kertas tapi tidak teraplikasi dalam kenyataan.
Mengawasi Petahana
Kekuasaan yang besar di tangan petahana, dapat dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral. Inilah salah satu keuntungan menjadi petahana. Sekali lagi, petahana sulit dikalahkan, ia memiliki sumber daya yang besar untuk menggerakkan jajaran birokrasi dan mesin partai untuk pemenangannya dalam kontestasi pilkada.
Namun di sisi lain, kekuasaan yang besar itu bisa pula disalahgunakan. Ini sejalan dengan ungkapan Lord Acton yang mengatakan bahwa power tend to corrupts, absolut power to corrupts absolutely (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup).
Agar petahana dengan kekuasaan yang besar itu tidak disalahgunakan maka ada tiga hal yang dilakukan. Pertama, perlu ada revisi UU Pilkada yang menempatkan petahana dalam bab dan pasal khusus yang mengatur perihal petahana, sehingga materi muatan pengaturan terhadapnya tidak disamakan dengan calon yang nonpetahana.
Kedua, KPU harus memiliki keberanian untuk membatalkan pencalonan petahana apabila dengan nyata melanggar UU Pilkada yang ada saat ini, Ketiga, pers harus bertindak sebagai pengawal dan pilar ke empat demokrasi.
Jika tiga hal ini tidak ada maka pilkada yang jurdil 2024 ini hanya akan menjadi pajangan dan tulisan yang indah di lemari ketatanegaraan dan di atas kertas konstitusi. Wallahualam. (Zennis Helen, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

