
Komoditi yang sangat menjanjikan jelang Pilkada 2024 adalah suara rakyat. Komoditi ini dengan sendiri menciptakan market tersendiri dalam hal jual beli suara rakyat (vote money) saat pilkada 2024.
Vote money membahayakan demokrasi, yang berdampak memicu meningkatnya apatisme publik terhadap pemilihan, serta dilarang Undang-Undang. Faktanya, jual beli suara rakyat telah menjadi sesuatu yang sangat normatif di kala Pemilu menjelang.
Alhasil, pendekatan agama yang didengung-dengungkan untuk menutup peluang vote money menjadi kabur. Apalagi, di saat masyarakat menghadapi dilema ekonomi yang tak berkesudahan, menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kemiskinan dan tidak adanya pengawasan yang jitu, menyebabkan terbukanya peluang vote buying di masyarakat. Imbasnya, vote money masih menjadi pengharapan bagi masyarakat jelang pilkada 2024.
Apalagi pada saat ini, masyarakat tidak dapat memahami aturan pengawasan yang telah dilakukan untuk mencegah praktik vote buying.
Vote money dimanfaatkan paslon untuk mengurangi peluang golput saat hari pencoblosan. Apalagi saat ini, terjadinya resesi politik di tengah masyarakat yang disebabkan aktivasi prilaku politisi dan partai pengusung yang sangat buruk di mata masyarakat.
Vote money sendiri, terjadi sejak adanya pemilu langsung di tahun 2004. Pemilu langsung menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam kontestasi elektoral karena memiliki hak suara untuk memilih calon kandidat.
Hasilnya, fenomena vote buying akan sulit dihindari dan akan terus terjadi di kala pileg atau pun pilkada. Vote buying bisa jadi menjadi salah satu strategi yang dilakukan kandidat dan tim pemenangannya dalam mempengaruhi pemilih di bilik-bilik suara. (***)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


